Empati

•7 April 2015 • Leave a Comment

Di kampung-kampung, di desa-desa, dan di sebagian wilayah perkotaan, jika ada yang meninggal, masyarakat berbondong-bondong bertakziah atau menyelawat. Biasanya mereka bawa beras, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Mereka ikut berduka cita dan mendoakan agar almarhum diberikan tempat terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

Tak hanya tetangga, teman, atau kerabat. Ketika di daerah lain ditimpa musibah seperti tanah longsor, banjir, atau erupsi, misalnya, masyarakat kita juga berlomba-lomba memberikan bantuan semampunya. Begitu pula ketika ada orang mengalami tindakan sewenang-sewenang, masyarakat juga otomatis tanpa dikomando memberikan dukungan. Apalagi jika korbannya rakyat kecil tak berpunya.

Ini adalah beberapa contoh bahwa masyarakat kita punya jiwa saling menolong, satu frekuensi emosi dengan emosi orang lain. Inilah yang dinamakan empati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain.

Empati itu resonansi perasaan. Kalau dalam Fisika, resonansi itu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain bergetar yang memiliki frekuensi sama dengan frekuensi alamiah benda tersebut. Frekuensi dari benda yang ikut bergetar disebut frekuensi alamiah.

Resonansi perasaan itu ibarat satu tubuh. Apabila satu organ merasa sakit, maka seluruh tubuh turut merasakan hal sama. Sulit tidur dan merasakan demam. Jika manusia lain diibaratkan satu tubuh itu mengalami kesulitan, maka kita pun turut merasakan.

Untuk menumbuhkan empati itu tidak lah mudah. Harus sering latihan. Ibarat pisau, semakin sering diasah semakin tajam. Ibarat batu akik, semakin dipoles dan digosok maka semakin kinclong.

Sebaliknya, jika dibiarkan, empati kita akan tumpul, akan pudar, dan bahkan bisa terkikis, seperti karang di tengah lautan. Individualisme, pragmatisme, materialisme, dan hedonisme menjadi salah satu faktor lunturnya empati.

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan empati. Kehidupan tanpa empati itu seperti Prancis tanpa sungai Seine. Kalau tidak ada sungai Seine, tidak ada Prancis, tidak ada kehidupan, tidak ada romantika.

Kehidupan tanpa empati seperti Jerman tanpa Sungai Rhein. Kalau tidak ada sungai Rhein, tidak ada kehidupan, tidak ada peradaban.

Kehidupan tanpa empati seperti Pulau Jawa tanpa sungai Bengawan Solo. Jika tidak ada sungai Bengawan Solo, tidak ada kehidupan, tidak ada keseimbangan.

Jadi, empati itu merawat kehidupan bermasyarakat dan bernegara, saling melengkapi, saling menguatkan, menyatukan, dan membahagiakan.

Karena itu, empati mutlak dimiliki, terutama bagi pemimpin. Pemimpin yang berempati kepada rakyatnya ia akan amanah, bertanggung jawab, dan tidak membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat.

Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan sesuai Perpres No 39 Tahun 2015 adalah salah satu kebijakan tak berempati.

Di saat rakyat menanggung beban berat akibat kenaikan BBM yang diikuti kenaikan harga barang dan jasa hampir bersamaan, tiba-tiba ada kebijakan menaikkan uang muka (DP) pembelian kendaraan menjadi Rp 210.890 juta. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2010 yang mengalokasikan tunjangan DP sebesar Rp 116.650.000.

Mereka yang mendapat uang muka ini adalah 753 pejabat negara. Terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (560 orang), anggota Dewan Perwakilan Daerah (132 orang), hakim agung (40 orang), hakim konstitusi (9 orang), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (5 orang), dan anggota Komisi Yudisial (7 orang).

Secara yuridis tidak ada yang salah dengan kebijakan menaikkan DP mobil. Tidak ada aturan yang dilanggar. Sebab, hal ini sudah diatur dalam Perpres. Secara prosedural, proses perumusan Perpres juga sudah melalui tahapan panjang. Mulai pengajuan surat oleh DPR pada 5 Januari, disusul pemrosesan di Kementerian Keuangan, hingga akhirnya masuk APBNP. Prosesnya sudah sesuai mekanisme dan anggarannya pun telah dialokasikan.

Namun secara sosiologis, kebijakan ini tidak peka terhadap kondisi sosial ekonomi rakyat yang sangat berat. Kurang berempati dengan rakyat. Tidak ada resonansi perasaan yang sama dengan rakyat.

Presiden Joko Widodo telah menyadari dan memutuskan mencabut Perpres yang sudah ditandatanganinya itu. Menurut dia, kebijakan itu keliru lantaran dikeluarkan di saat masyarakat tengah kesulitan. Kedua, kebijakan itu dinilai melukai rasa keadilan masyarakat. Ketiga, sisi BBM.

Meski menandatangani Perpres yang menambah jumlah uang muka bagi pembelian mobil, Presiden menyatakan tidak mencermati satu per satu dokumen yang akan ditandatanganinya. Ia berdalih tidak mungkin mengecek satu-satu.

Sebenarnya, jika perekonomian nasional membaik, kehidupan ekonomi rakyatnya membaik, kebijakan ini tidak akan terlalu dipersoalkan. Rakyat sesungguhnya hari ini juga ingin ada Putusan Sela sebagaimana Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengeluarkan Putusan Sela yang menunda pemberlakuan SK Menkumham yang memenangkan kubu Agung Laksono sebagai ketua umum Golkar hingga ada keputusan hukum tetap.

Putusan Sela yang ditunggu rakyat itu adalah: ’’Pemerintah harus menunda kenaikan BBM hingga gaji rakyat dinaikkan dulu.’’

Jika tidak ada Putusan Sela itu, rakyat hanya bisa nelangsa sambil mengatakan: ”Di situ kadang saya merasa sedih!” (*)

Advertisements

Cerita Joni

•7 April 2015 • Leave a Comment

Hold on to your seats! (Berpegang pada kursi anda!). Ini bukan mau nonton aksi artis seksi Salma Hayek di film action ’’Everly’’ yang berdarah-darah. Tapi ini peringatan bagi siapa saja yang hendak mendengarkan cerita-cerita Joni yang seru dan menegangkan.

Bukan cerita tentang ’’Godam’’, Superman ala Indonesia dari Planet Godam yang punya kekuatan super. Bukan cerita soal Gundala sang putra petir, Flashman ala Indonesia yang kekuatannya bersumber dari petir dan dapat berlari secepat kilat. Bukan pula cerita tentang Sangkuriang yang mampu membuat telaga dan bahtera hanya dalam waktu semalam atau cerita-cerita rakyat seru lainnya.

Cerita Joni ini soal kinerja pemerintahan Jokowi. Ia kalau soal ini memang sangat antusias. Heboh. Tapi ia bukan pembenci Jokowi. Bukan pula pemuja Jokowi. Ia bukan timses Jokowi. Juga bukan pula timses lainnya. Ia bukan politisi. Ia rakyat biasa. Ia karyawan sebuah perusahaan swasta yang kondisinya kembang kempis didera berbagai krisis akut. Kehebohannya ini semata-mata refleksi kecintaannya kepada Jokowi dan refleksi kepeduliannya kepada masa depan nasib rakyat dan bangsa Indonesia.

’’Braakkk!’’ tangan kanan Joni menggebrak meja bakso yang biasa mangkal di depan Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, hingga membuat penjual dan kawan-kawannya kaget. Aku, Andi, dan Sofyan yang sedang ’’reuni eksklusif’’ ini sontak ’’memoratorium’’ makan baksonya. Para penikmat kuliner yang siang itu usai menunaikan Salat Jumat juga sempat ’’memoratorium’’ obrolan ringan mereka gara-gara aksi Joni yang lebay.

’’Era Jokowi ini kalau aku amat-amati isinya itu ribuuuuuut melulu. Gaduh, heboh, rame thok. Koyok pithik gorong dipakani. Kemriyek goro-goro keluwen. Ngelu ndasku. (Seperti ayam belum dikasih makan. Guaduh gara-gara kelaparan. Pusing kepalaku),’’ Joni, sapaan akrab pria bernama lengkap Subagio Suwondo asli Malang, Jawa Timur, ini.

Joni terus bercerita penuh penjiwaan. Sangat ekspresif. Seperti saat penyair membaca puisi. Sementara aku dan teman-temanku memegang erat mangkok dan sendok. Khawatir Joni menggebrak meja lagi dan menumpahkan kuah panas bakso.

Kegaduhan itu, menurut Joni, diawali dengan lambannya Presiden mengumumkan ’’Kabinet Kerja’’. Lokasi pelantikan kabinet di halaman Istana dan mengenakan batik juga mengundang polemik. Rencana pelantikan menteri di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang menghabiskan dana besar juga memproduksi kontroversi.

Namun, setelah lama ditunggu, ternyata komposisi kabinet tidak sesuai ekspektasi publik. Kabinet ramping dan profesional yang didengung-dengungkan tidak sesuai harapan. Ibarat orang lapar menunggu lama menu makanan yang dipesan, ternyata setelah dihidangkan dan disantap makanannya tidak menggugah selera. Mood makan hilang.

Kegaduhan berlanjut setelah kabinet terbentuk. Masing-masing menteri seolah-olah berlomba-lomba mencari sensasi dan mengejar kontroversi. Agar dimuat di media massa atau entah apa motifnya. Ada menteri melompat pagar, ada menteri merokok, ada menteri yang mengekspose besar-besaran peledakan kapal asing ilegal, dan ada menteri yang mewacanakan boleh mengosongkan kolom agama.

Ada menteri yang memberikan pernyataan tidak jelas bahwa pendukung KPK itu orang-orang tidak jelas dan tsunami manusia, ada menteri yang mengintervensi parpol dan berencana memberikan remisi koruptor, ada menteri yang mewacanakan penjualan gedung Kementerian BUMN, ada menteri yang menghapuskan kurikulum baru, dan jaksa agung yang tak kunjung mengeksekusi mati gembong narkoba hingga April. Padahal ’’show’’ eksekusi mati sudah dilakukan sejak Februari dengan memindahkan para terpidana ke Nusakambangan dan mengirimkan alat-alat berat untuk antisipasi keamanan yang dinilai terlalu berlebihan.

Selain itu, ada menteri yang melarang PNS rapat di hotel dan kemudian meralat sendiri kebijakannya, ada menteri yang mengeluarkan kebijakan masuk tol dikenai pajak dan kemudian meralat kembali kebijakannya, dan berbagai kontroversi lainnya.

Terakhir muncul penangkapan terduga kelompok organisasi radikal di luar negeri sana dan berlanjut kepada pemblokiran 22 situs dakwah Islam yang dinilai berpaham radikal. Tanpa cek dan ricek terlebih dulu. Tanpa menjelaskan alasan pemblokiran terlebih dulu. Tanpa berdialog dengan mereka terlebih dulu. Tanpa menjelaskan definisi radikal dan nonradikal terlebih dulu.

Mengapa hanya situs itu yang diblokir, yang lain tidak? Kenapa situsnya yang diblokir, bukan penanggung jawab situsnya yang diadili? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang belum terjawab. Aksi pemblokiran Menkominfo ini juga ditentang Wapres Jusuf Kalla. Ia meminta Menkominfo tidak asal blokir. Loh, memang sebelum memblokir tidak dikoordinasikan dengan pimpinan kabinet?

Ralat meralat kebijakan dan mengundang polemik ini bukti bahwa pemerintahan ini tidak matang dalam perencanaan dan tidak koordinatif. Grusa-grusu. Kesusu. Tidak cermat. Pernyataan di antara kalangan pemerintah juga kerap bertolak belakang. Perhatikan saja soal kasus beras mahal. Menteri Perdagangan menyebut ada mafia beras, yang lainnya mengatakan tidak ada. Tidak satu kata, seolah kabinet bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi.

Bos kabinet (baca: Presiden) juga kerap mengundang kontroversi. Di antaranya, menaikkan harga BBM ketika harga minyak dunia turun, kebijakan menaikkan dan menurunkan BBM secara mendadak, mengangkut kembali ratusan traktor yang sudah dipamerkan ke para petani, dan menunjuk jaksa agung dari partai politik.

Tak hanya itu. Presiden juga mengajukan calon Kapolri yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka untuk di-fit and proper test DPR. Namun, setelah Calon Kapolri diloloskan DPR dan gugatan praperadilan calon Kapolri dimenangkan pengadilan, Presiden toh tetap tidak melantiknya dan menunjuk Plt kapolri.

’’Dan, paling menguras energi publik adalah ketika Presiden membiarkan terlalu lama ketika KPK ’’dilemahkan’’ dan satu per satu pimpinannya ditersangkakan. KPK nyaris lumpuh dan sekarang hampir tidak pernah kita dengar ada penetapan tersangka koruptor kakap karena KPK sibuk menghadapi gugatan praperadilan dari para tersangka,’’ tegas Joni dengan mata melotot dan ’’menelanjangi’’ satu per satu mata temannya.

’’Tapi kan banyak juga Jon program Jokowi yang sukses. Menteri yang bagus juga banyak, meski jarang publikasi. Masak jelek semua? Proporsional dong, Jon?’’ pinta Andi.

Sofyan juga menguatkan pendapat Andi. Ia melihat berbagai terobosan telah dilakukan sejumlah menteri, di antaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam menyelamatkan lingkungan dan kehutanan. Bikin layanan keluhan online, mencegah dan memberantas illegal logging, serta menyikat mafia perizinan dan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan yang kerap menabrak hutan lindung dan konservasi.

Juga mengurangi bencana kebakaran hutan dan lahan di provinsi-provinsi kritis dengan bikin sekat-sekat kanal di areal gambut, modifikasi cuaca, patroli wilayah dan peningkatan partisipasi dunia usaha, penegakan hukum, melibatkan semua unsur agar terus mengikuti perkembangan titik api dari sumber data sipongi KLHK dan lain-lain. ’’Aksinya substantif, bukan sekadar seremonial simbolis yang tidak membawa perubahan apa-apa,’’ beber Sofyan.

’’Iya, aku tahu itu, tapi kan lebih terasa kebijakan kontroversialnya. Jangan berkontroveri ria terus lah, berseri terus kayak sinetron Jodha Akbar? Kadang ceritanya berbingkai, di dalam cerita ada cerita lain lagi. Rakyat saat ini sedang ’berdarah-darah’ sekadar menyambung hidup untuk menyesuaikan roller coaster naik turunnya harga BBM yang berimbas kepada naiknya harga komoditas dan jasa. Benar nggak Ar,’’ Joni menanyakan pendapat kepadaku.

’’Sampean gagal paham dan gagal fokus ya ngeliat kinerja kabinet kerja? Pasti sampean juga gagal paham dan gagal fokus pas nonton film Everly: nonton action Salma Hayek apa ngeliat keseksian Salma Hayeknya hahaha…Bener nggak Jon?’’ aku balik bertanya.

’’Hahaha…tau aja sampean. Tapi pendapatku tadi gimana? Benar nggak?’’ Joni bertanya lagi.

’’Iya…tapi sampean juga jangan berseri terus ceritanya, kayak sinetron ‘Tersanjung’ atau ‘Cinta Fitri’ saja? Ini kuah bakso sudah pada dingin. Beliin lagi aku satu mangkok,’’ jawabku. Teman-temanku pun ikutan protes dan minta ditambah lagi kuahnya. (*)

Film

•31 March 2015 • Leave a Comment

Ada yang berbeda dari aktivitas Ira, Maria, dan Aisha. Biasanya ’’trio lajang’’ ini mengisi Sabtu malam minggu dengan ’’cuci mata’’ di mal. Tapi kali ini, mereka pergi ke Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta. Sebab, sejak Jumat, 27 Maret 2015, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf membuka Film and Art Celebration (FILARTC) 2015. Program yang mempertemukan berbagai unsur perfilman ini akan memutar puluhan film Indonesia. Ini bagian dari memeringati Hari Film Nasional yang diperingati setiap 30 Maret.

FILARTC 2015 berpusat di Teater Besar, Teater Kecil, Kineforum dan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) yang berada di kompleks TIM. Film-film yang diputar berasal dari lintas era yang menjadi wajah industri film Tanah Air. Di antaranya, ’’Darah dan Doa’’ (1950), ’’Lewat Djam Malam’’ (1954), ’’Tjoet Nyak Dhien’’ (1988), ’’Cinta Dalam Sepotong Roti’’ (1990), ’’Bibir Mer’’ (1991), ’’Ca Bau Kan’’ (2002), ’’Ayat-ayat Cinta’’ (2008), ’’Laskar Pelangi’’ (2008), ’’Ngulon’’ (2013) hingga ’’Cahaya Dari Timur’’ (2014).

Selain pemutaran film juga ada rangkaian diskusi dengan semua stakeholder perfilman Indonesia, pertunjukan tari dari berbagai daerah, aksi teatrikal dari kelompok-kelompok teater, serta pameran
fotografi dan poster film.

Menariknya lagi juga dipamerkan kostum-kostum yang pernah dipakai dalam film ’’Soegija’’, ’’Quickie Express’’, ’’Habibie & Ainun’’, ’’Soekarno’’, dan film ’’Pendekar Tongkat Emas’’. Pengunjung bisa selfie dengan latar kostum-kostum itu. Tapi pengunjung dilarang menyentuhnya, apalagi memakainya. ’’Trio lajang’’ pun banyak menghabiskan waktu foto narsis di sini.

’’Mana film Indonesia paling bagus?’’ tanya Ira.

’’Aku tuh suka film-film inspiratif, seperti ’’Habibie & Ainun’’, ’’Soekarno’’, ’’Jokowi’’, ’’Sang Kiai’’, ’’Sang Pencerah’’, ’’Laskar Pelangi’’, dan ’’Negeri Lima Menara’’ dan lain-lain,’’ kata Maria.

’’Kalau gue sih film-film religi. Kalau bisa sebagian setting-nya di luar negeri, biar nggak jenuh, kayak ’’Ayat Ayat Cinta, ’’Ketika Cinta Bertasbih’’, ’’Assalamualaikum Beijing’’, ’’La Tahzan’’, ’’Haji Backpacker’’, ’’99 Cahaya di Langit Eropa’’, de el el,’’ tukas Aisha.

’’Kalau luh sendiri apa Ra?’’ tanya Aisha.

’’Gua sih yang percintaan-percintaan gitu deh….mau religi kek, komedi kek, nggak papa, asal tema utamanya percintaan hahaha,’’ Ira tertawa geli.

’’Eh ada tiga sarat lagi, gua nggak suka film berbau kekerasan, mistik horor, dan seks. Kalau ada tiga hal itu nggak gua tonton,’’ tambah Ira.

’’Gimana kalau horornya sudah nggak horor lagi?’’ tukas Aisha.

’’Maksudnya?’’ tanya Ira.

’’Sekarang kan film horor itu sudah lucu-lucu. Ada ’’Suster Ngesot, ’’Pocong juga Pocong’’, atau ’’Pocong Ngesot’’,’’ Aisha memberikan contoh.

’’Tetep aja gua nggak suka. Pokoknya tiga hal itu pantang bagi gua,’’ Ira keukeuh terhadap pilihannya.

’’Jadi, mana nih film Indonesia paling bagus?’’ Ira mengulangi pertanyaannya.

’’Yang inspiratif,’’ jawab Maria.

’’Yang religius,’’ jawab Aisha.

’’Yang romantis,’’ jawab Ira.

Di tengah ’’sesi tanya jawab’’ itu pengunjung pameran film nyeletuk: ’’Salah mbak e, sing bener itu film pilihan panitia FFI (Festival Film Indonesia).’’

’’Oh, nggak bisa mas e. Paling bagus itu ya film pilihan-pilihan penontonnya sendiri. Kita lah jurinya,’’ ketiga jomblowati itu kompak menjawab.

Melihat gelagat seorang pengunjung itu yang terkesan tidak terima, buru-buru cewek-cewek geulis itu menimpali, ’’Hayo, kamu mau protes? Nggak bisa, kamu kalah suara. Kamu sendirian. Kita di sini bertiga hahaha…..’’ (*)

Anjing

•22 March 2015 • Leave a Comment

Anjing adalah mamalia yang telah mengalami domestikasi dari serigala sejak 15.000 tahun lalu. Atau mungkin sudah sejak 100.000 tahun lalu. Ini berdasarkan bukti genetik berupa penemuan fosil dan tes DNA. Penelitian lain mengungkap sejarah domestikasi anjing yang belum begitu lama.

Di Wikipedia.org disebutkan bahwa anjing telah berkembang menjadi ratusan ras dengan berbagai macam variasi. Mulai anjing tinggi badan beberapa puluh sentimeter seperti Chihuahua hingga Irish Wolfhound yang tingginya lebih dari satu meter. Warna rambut anjing bisa beraneka ragam. Mulai putih, merah, abu-abu, cokelat, hingga hitam.

Selain itu, anjing memiliki berbagai jenis rambut, mulai sangat pendek hingga panjangnya bisa mencapai beberapa sentimeter. Rambut anjing bisa lurus atau keriting, dan bertekstur kasar hingga lembut seperti benang wol.

Anjing termasuk binatang pertama yang dipelihara sejak 10.000 tahun lalu. Sebagai binatang peliharaan, anjing memiliki keistimewaan tersendiri bagi setiap pemiliknya. Bahkan, bukan hanya sebagai hewan kesayangan, melainkan juga sahabat setia. Mengajaknya berlari, berwisata, berpelukan, dan bahkan mengajaknya tidur bersama dan menciumnya. Ini karena sifatnya memang setia dan bersahabat.

Namun bagi keyakinan sebagian orang (yang tidak meyakini juga tidak apa-apa), anjing adalah binatang najis berat (mugholladzoh). Jika terkena liurnya harus dibersihkan dengan air sebanyak tujuh kali dan permulaan atau akhirnya dengan air bercampur tanah (disamak). (HR At-Tumudzy).

Itu sebabnya, siapa memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga hewan ternak, berburu, dan menjaga tanaman, maka akan dikurangi pahalanya setia hari sebanyak satu qirath. (HR. Muslim)

Terlepas dari persoalan keyakinan, anjing termasuk salah satu binatang unik dan menakjubkan sebagai tanda kekuasaan Allah. Selain itu, ia juga istimewa. Ya, istimewa karena namanya diabadikan di dalam kitab suci Alquran, selain binatang lainnya seperti Unta, Lalat, Burung Gagak, Kuda, Rayap, Burung Hudhud, Lebah, dan Semut.

Di dalam kitab suci yang diturunkan kepada nabi Muhammad itu memang beberapa kali menyebutkan nama binatang, baik untuk menceritakan kisahnya maupun sebagai perumpamaan supaya manusia mengambil pelajaran.

Hal itu seperti terdapat di dalam Alquran Surat Al A’raaf: 176 yang berbunyi:

’’Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)-nya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing (kamatsalil kalbi). Jika kamu menghalaunya lidahnya diulurkan dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya juga (in tahmil alaihi yalhats au tatrukhu yalhats)…’’

Ada yang menarik dari ciptaan Allah bernama anjing ini, yaitu soal anjing yang selalu menjulurkan lidah. Ilmu pengetahuan modern telah berhasil membuktikan bahwa anjing tidak memiliki kelenjar keringat, kecuali dalam jumlah sedikit di telapak kakinya.

Fungsi kelenjar keringat bagi makhluk hidup adalah untuk mengatur, menurunkan dan menjaga kestabilan suhu tubuhnya. Bagi anjing jumlah kelenjar keringat untuk mengatur suhu tubuhnya tidak mencukupi, karena sangat sedikit.

Kekurangan jumlah kelenjar keringat inilah yang membuat anjing selalu berusaha menjulurkan lidahnya untuk menurunkan temperatur tubuhnya. Karena pada saat itu lidah dan rongga mulut dapat melakukan kontak langsung dengan udara, sehingga air menguap dari rongga mulut dan pharynx (tenggorokan)-nya, maka dari lidahnya tersebut akan keluar air liur.

Selain sebagai perumpamaan, di dalam Alquran juga terdapat kisah anjing Ashabul Kahfi yang masuk surga bersama beberapa pemuda Ashabul Kahfi. Mereka hidup di negeri kafir yang dipimpin Raja Dikyanus (Decius). Ia dikenal zalim dan suka menyombongkan diri.

Anjing dan pemuda Kahfi itu pun bertekad hijrah untuk mempertahankan agama. Ini dilakukan setelah mereka mendakwahi kaumnya lalu mendapatkan penolakan, tekanan, dan intimidasi. Kisah anjing (ada yang menyebut namanya Raqim, sebagian lagi Kithmir) dan pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur selama 309 tahun di gua itu bisa dibaca di QS Al Kahfi ayat 9-26).

Dari kisah ini jelas bahwa jangan meremehkan dan memandang sebelah mata anjing, karena anjing juga bisa masuk surga karena kesetiaannya bersama pemuda Kahfi.

Karena itu, jangan mengolok-olok atau memaki seseorang yang kita benci atau bikin kita emosi dengan perkataan: ’’Dasar a****g Lu!’’. Sebab, ia tidak ikut berdosa dan tidak tahu apa-apa. Janganlah menimpakan kesalahan kepada anjing yang tidak ikut berbuat kesalahan. Itu namanya melanggar ’’hak asasi binatang’’. Itu juga namanya tidak ’’berperikebinatangan’’.

Siapa tahu, anjing-anjing itu bisa memberikan kepada kita tiket untuk masuk surga, seperti kisah seorang pelacur yang diampuni dosanya karena telah memberikan minum kepada anjing yang hampir mati kehausan.

Seorang ahli ibadah tidak serta-merta mendapat jaminan akan masuk surga, karena surga lebih diutamakan bagi mereka yang mencintai Allah dengan sesungguh-sungguhnya kecintaan dan mengharapkan keridaan Allah semata. (*)

Simbol

•19 March 2015 • Leave a Comment

Akhirnya kesampaian juga mengantarkan teman saya Herman ke tukang asah batu akik andal. Sejak batu alam itu booming beberapa bulan lalu, ia memang ingin pesan batu akik khusus berbentuk simbol hati alias love untuk kekasihnya. Kebetulan, teman sekantor saya bernama Kaji Patah seorang pecinta batu akik, pemburu batu akik, perajin batu akik, sekaligus penjual batu akik.

’’Bisa nggak Pak Kaji dibikinkan akik berbentuk hati separo. Jadi kalau dua batu akik itu digabungin akan berbentuk simbol hati?’’ tanya Herman sembari menyodorkan bongkahan batu Kecubung (Amethyst) berwarna merah muda sebesar kepalan tangan bayi.

’’Oh, bisa. Pasti buat pacarnya ya? Kecubung emang bagus banget untuk sarana menarik cinta atau pengasihan. Juga dipercaya dalam hal pesona, percaya diri, cinta, wibawa, dan sensualitas. Mitosnya sih gitu,’’ Kaji Patah tersenyum.

’’Loh, Pak Kaji nggak percaya khasiat Kecubung ya?’’ Herman mencoba menebak pikiran Kaji Patah.

’’Ane nggak percaya. Ane cinta akik karena estetika dan bisnis aja. Ane juga nggak suka simbol-simbol, karena lebih suka substansi. Ya ini kalau ane, kalau ente percaya ya silakan aja. Orang kan beda-beda,’’ jawab Kaji Patah.

Sambil mulai mengasah batu alam, Kaji Patah terus berceloteh tentang mengapa ia tak suka simbol-simbol. Menurut dia, banyak manusia terjebak kepada simbol-simbol sampai lupa substansi. Simbol-simbol itu juga banyak menipu manusia. Simbol seringkali tak sesuai dengan apa yang disimbolkan.

Kaji Patah lalu memberikan contoh-contoh simbol. Ada orang yang suka mencitrakan dirinya sebagai kiai, ustad, atau apalah dengan pakai peci, sorban, atau gamis. Masyarakat kemudian memanggilnya kiai atau ustad. Eh, nggak tahunya dia penipu misalnya. Ada juga yang dijebloskan KPK ke penjara. Padahal substansi orang beragama itu tidak menipu dan korupsi.

Ada juga orang yang dimabuk asmara ngungkapin perasaan cintanya dengan ngasih bunga, cokelat, dan juga batu akik hati qiqiqiqiqi…Bahkan, akibat terlanjur cinta (atlanta) dan akibat terlanjur sayang (atlas), seseorang sampai rela menyerahkan hal paling ’’berharga’’ dari dirinya.

Ada juga yang sengaja melangsungkan pernikahannya di tempat-tempat suci dengan harapan bisa kekal abadi cintanya, meski kemudian putus dan bercerai juga haha…. Padahal substansi orang menikah itu menjaga janji setia teramat dalamnya untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Ada pula calon kepala daerah, calon presiden, dan calon anggota legislatif ketika kampanye make simbol-simbol tertentu untuk mencitrakan dirinya sederhana, merakyat, bersih, berani, tegas, dan peduli. Orang lalu terpukau dengan simbol-simbol itu pun memilihnya tanpa memverifikasi kebenaran simbol itu. Dan, setelah terpilih, ternyata banyak kebijakan dan programnya tidak pro rakyat kecil. Bahkan, banyak pula yang dijebloskan KPK ke penjara. Padahal substansi seorang pemimpin sederhana, merakyat, bersih, berani, tegas, dan peduli itu dilihat dari kebijakan, program-programnya, dan tidak menggarong uang rakyat.

’’Kalau Pak Kaji nggak suka simbol kenapa Pak Kaji salat, puasa, dan haji? Itu semua kan simbol juga? Simbol kebaikan seperti nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, juga simbol ketaatan kepada Tuhan?’’ tanya Herman serius.

’’Oh bukan. Itu bukan simbol. Itu syariat Allah yang harus dijalankan,’’ jawab Pak Kaji, juga tak kalah serius.

Herman tak mau menanggapi keyakinan Pak Kaji. Ia manggut-manggut saja. Apa pun itu adalah keyakinan seseorang yang harus dihargai.

Sejurus kemudian, sembari mengamati Kaji Patah mengasah batu akik, giliran Herman yang terus berceloteh. Presiden Jokowi sekarang juga mulai meninggalkan hal bersifat simbolis ya. Untuk menghindari simbolis, pada Selasa, 18 Maret 2015, Jokowi membawa 1.300 traktor ke Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Semua traktor itu dijanjikan akan diberikan kepada para petani. Tapi, 1.300 traktor itu bukan untuk satu desa, melainkan untuk 5 kabupaten di seluruh Jawa Timur. Traktor itu disebar-sebar.

Kata Pak Jokowi, ’’Kita gak mau simbolis. (hanya bawa ) Tiga atau lima traktor. Terus yang lain (1.297 traktor) ke mana?’’

Herman mengapresiasi langkah Jokowi ini, karena biasanya pejabat negara lebih suka simbolis seremonial. Namun, simbolis ini terkadang tidak transparan mengenai jumlah traktor yang benar-benar telah dibagikan. Dengan cara ini kan masyarakat jadi tahu bahwa traktor itu benar-benar berjumlah 1.300 buah.

Dalam kunjungannya ke berbagai daerah, Jokowi memang kerap memberikan bantuan traktor kepada kelompok-kelompok tani untuk produktivitas lahan mereka. Jokowi menginginkan agar pemberian bantuan tidak hanya di atas kertas, tapi harus didatangkan fisik traktornya.

Kaji Patah berhenti mengasah batu akik. Ia seolah ingin mendebat semua pernyataan Herman.

’’Ente tahu nggak, gara-gara itu petani kecewa. Kalau yang dibagikan cuma 207 unit, lalu sisanya diangkut kembali ke truk, itu kan mengecewakan,’’ kata Kaji Patah.

Ia lalu bercerita soal Tukul Arwana di acara ”(Bukan) Empat Mata” di sebuah stasiun televisi swasta. Kalau Ngatini (Vega) minta Tukul ngasih duit ke audiens berwajah ’’ndeso miskin’’, Tukul buru-buru ngeluarin beberapa lembar kertas Rp 100 ribu dan menghitung jumlahnya di hadapan penerima. Melihat bahasa tubuh si Tukul, si penerima berasumsi bahwa beberapa lembar uang kertas warna merah itu bakal dikasihkan semua. Eh, ternyata cuma yang lembar Rp 20 ribu misalnya. Tapi tentu saja tidak ada yang marah, karena Tukul memang pelawak. Guyonannya tidak akan dimasukin hati.

’’Nah, apa yang dilakukan presiden di Ponorogo itu mirip Tukul ini. Ribuan traktor di sepanjang jalan dipajang, sembari Presiden berjanji akan memberikan traktor gratis ke petani, tentu asumsinya akan diberikan semua. Ternyata tidak. Sebagian besar diangkut kembali. Wajar jika banyak petani keliru mengartikan seolah-olah traktor-traktor itu ditarik kembali,’’ Kaji Patah berceloteh panjang lebar.

Namun Kaji Patah ingin masalah ini tidak dibesar-besarkan. Niat Presiden sungguh baik untuk menunjukkan transparansi bantuan dan tidak terjebak kepada bantuan simbolis. Niat baiknya membantu para petani itu yang harus didukung. Toh rencananya traktor-traktor yang dibeli menggunakan dana APBN itu akan diubah sistem pembagiannya.

’’Betul Pak Kaji. Jangan sampai alih-alih ingin menghindari tindakan simbolis tapi justru terjebak kepada bentuk simbolis yang lain. Mending tetap simbolis dikasih 1 traktor tapi tetap dikawal pendistribusian traktor lainnya secara transparan,’’ Herman memberikan solusinya.

’’Tapi ane tetep nggak suka simbolis. Nggak penting. Yang penting itu substansinya. Jangan mempengaruhi ane,’’ tandas Kaji Patah.

’’Ji (Pak Kaji), temenku itu bukan bermaksud mempengaruhi, ia cuman ingin bilang simbol itu penting, tapi substansi juga jauh lebih penting. Simbol itu akan selalu mengingatkan kepada kita tentang pesan simbolik. Juga supaya kita berusaha mendekatkan yang simbolik kepada substansi. Kalau ente nggak suka simbol, ente trabas aja traffic light, ente bisa celaka. Atau belok nggak nyalain sign, ente juga bisa celaka. Itu semua kan simbol Ji. Kita dari tadi ngobrol itu juga pakai simbol bahasa, yang tiap-tiap daerah atau negara punya simbol bahasa berbeda-beda. Orang menyebut batu alam aja dengan istilah berbeda-beda pula. Bener nggak Ji?’’ tanyaku.

’’Bener juga ente. Ya udah ane juga mau bikin cincin hati kayak temen ente itu, biar bini-bini ane makin demen ama ane. Uppss. Bini ane maksudnya, bukan bini-bini ane,’’ Kaji Patah tertawa. (*)

Negara Hukum

•18 March 2015 • Leave a Comment

Indonesia telah menahbiskan diri sebagai negara hukum. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa ’’Negara Indonesia adalah negara hukum’’. Penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan negara menyebutkan: ’’Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)’’.

Berdasarkan UUD 1945 jelas bahwa cita-cita negara hukum bukanlah sekadar negara berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan. Bukan pula hukum yang mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Tapi hukum yang adil (just law) dan didasarkan pada keadilan bagi rakyat.

Ada nilai keadilan yang dijunjung tinggi di negara hukum. Dan, menjamin keadilan kepada warga negaranya adalah hal paling utama, karena keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara.

Filsuf Yunani Aristoteles juga menegaskan bahwa peraturan sesungguhnya adalah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. Karena itu, yang memerintah negara bukanlah manusia, melainkan ’’pikiran yang adil’’. Penguasa hanya lah pemegang hukum dan keseimbangan.

Merujuk pendapat murid Plato itu, manusia sejatinya hanya lah wayang yang dikendalikan sang dalang bernama ’’hukum adil’’ atau ’’pikiran adil’’. Ia tunduk kepada sang dalang. Segala tindakan dan keputusannya hanya lah perpanjangan tangan dan penyambung lidah sang dalang.

Manusia, dalam hal ini presiden beserta para pembantunya dan kepala daerah (eksekutif), hanya patuh kepada perintah hukum. Presiden (penguasa) pun harus tunduk kepada aturan hukum, sekalipun ia kepala negara, kepala pemerintahan, dan memproduksi hukum bersama legislatif. Sebab, hukum adalah ’’atasan’’ atau ’’majikan’’ presiden. Ia wajib menaati segala perintah hukum. Ia harus mau dikendalikan hukum.

Penguasa yang menjadi ’’buruh’’ hukum, jika bertindak di luar hukum, maka ’’sang majikan’’ dapat memberikan sanksi sesuai aturan hukum. Dalam suatu negara hukum, kedudukan hukum memang menempati posisi tertinggi (supremacy of law). Kekuasaan harus tunduk dan mengabdi pada hukum. Bukan sebaliknya. Hukum tunduk dan mengabdi kepada kekuasaan, meski ia produk kekuasaan. Hukum hanya boleh tunduk dan mengabdi kepada keadilan dan kemanusiaan, karena keduanya adalah ’’majikan’’ hukum.

Mengapa sebuah hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan? Jika tunduk kepada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum. Kekuasaan menentukan benar dan salah. Kekuasaan memaksakan keputusannya untuk diterima. Hukum hanya dijadikan alat untuk membenarkan (justifikasi) kekuasaan. Padahal, hukum harus menjadi ’’tujuan’’ untuk melindungi kepentingan rakyat.

Hukum juga akan memandu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, mewujudkan kepastian hukum, dan memberikan perlakuan yang sama.

Hukum juga membatasi sikap presiden, penguasa, atau eksekutif agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan negara dan pemerintahan.

Konsep negara hukum ini lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme (kekuasaan tak terbatas), sehingga sifatnya revolusioner. Sebab, prinsip negara hukum adalah untuk membatasi perluasan dan penggunaan kekuasaan secara totaliter dan otoriter.

Jadi, di dalam negara hukum, alat-alat negara boleh mempergunakan kekuasaannya selama tidak dengan cara melawan hukum. Sepanjang itu masih berdasarkan koridor hukum silakan saja.

Namun, presiden tak hanya tunduk, patuh, dan melaksanakan hukum demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Presiden juga harus melindungi dan memastikan bahwa hukum benar-benar telah dijalankan dengan baik. Juga memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan melindungi hukum dari berbagai manipulasi.

Tak hanya presiden. Legislatif dan yudikatif juga harus tunduk kepada hukum. Warga negara pun juga harus patuh. Singkat kata, semua elemen bangsa dan negara ini harus taat hukum. Tidak ada satu pun kebal hukum. Aparat penegak hukum sekalipun tidak kebal hukum. Polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan bahkan pimpinan KPK kalau bersalah harus dihukum.

Hukum di negara hukum dibuat bukan untuk melindungi dan melanggengkan kekuasaan maupun kepentingan (politis dan ekonomis), melainkan mengontrol kekuasaan dengan berbagai kepentingannya melalui hukum. Jika hukum itu diibaratkan nabi Musa dan kekuasaan itu laksana Raja Firaun, maka nabi Musa tidak segan-segan menenggelamkan Raja Firaun di Laut Merah jika ia telah melampaui batas. Sekalipun Musa telah dirawat Raja Firaun sejak kecil.
Kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum itu sama (equality before the law). Yang membedakan hanya fungsinya. Pemerintah berfungsi mengatur, sedangkan rakyat diatur. Namun, baik pengatur maupun yang diatur pedomannya sama: hukum!

Hukum dibuat untuk melindungi siapa saja dari ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, sekaligus hukum harus dilindungi oleh siapa saja dari berbagai ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Ibarat ibu yang melindungi anak-anaknya dari segala bahaya, sekaligus ibu yang harus dihormati dan dilindungi oleh anak-anaknya dari segala bahaya.

Negara hukum menjadikan hukum sebagai panglima. Bukan kepentingan politik dan ekonomi, meski hukum tidak bisa dilepaskan dari politik dan ekonomi. Hukum harus dijunjung tinggi. Berada di level tertinggi. Diletakkan di atas segala-galanya. Di atas kepentingan pribadi, partai politik, golongan atau kelompok. Kalaupun ada sesuatu di atas hukum, sesuatu itu bernama keadilan dan kemanusiaan. Hanya kedua inilah yang boleh diletakkan di atas hukum.

Namun, sekalipun hukum sebagai panglima, bukan berarti tidak ada yang bisa mengontrol hukum. Semua elemen negara yang diberikan wewenang bisa mengawasi, mengontrol, mengevaluasi, dan merevisi hukum jika hukum itu tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan. Rakyat pun bisa mengajukan uji materi terhadap undang-undang jika bertentangan dengan Konstitusi. Di negara hukum mekanisme check and balances selalu terbuka, sehingga memungkinkan semua saling kontrol. (*)

Alamat Palsu Pengadilan

•11 March 2015 • 1 Comment

Di sebuah warteg di samping Seven Eleven Kebayoran, Jakarta Selatan, seorang bapak tiba-tiba emosi ketika tangan kanannya menyantap ayam goreng. Ia mendadak berhenti mengunyah. Lalu, pandangannya dilemparkan ke sudut warteg dan terpaku pada televisi berukuran 22 inch yang warnanya sudah memudar.

’’Hukum macam apa itu. Giliran rakyat kecil aja berani tegas. Payah! Payahhh! ujar Paimin dengan suara keras sambil matanya melotot ke televisi.

Orang-orang yang kebetulan sedang makan siang ikut mengarahkan pandangannya ke televisi yang diletakkan di meja kayu usang. Oh, rupanya sebuah stasiun televisi swasta sedang menyiarkan seorang nenek berusia 63 tahun yang dituduh melakukan pembalakan liar (illegal logging). Dan, dalam persidangan di Pengadilan Negeri PN Situbondo, Jawa Timur, 10 Maret 2015, nenek bernama Asyani itu terduduk dan menangis meminta ampunan dari majelis hakim.

Disiarkan, lima tahun lalu, suami nenek Asyani menebang kayu di lahan milik sendiri. Tujuh batang kayu jati yang ditebang suaminya itu disimpan di rumah Asyani. Dua tahun lalu, suami nenek ini meninggal, dan lahan itu bukan lagi milik Asyani karena sudah laku dibeli seseorang.

Nenek Asyani pun berniat menggunakan batang kayu untuk bahan membuat kursi. Kayu dari rumah itu diangkut ke rumah Cipto. Sesampainya di rumah tukang kayu, kayu itu ditumpuk. Sementara pihak Perhutani menuding keberadaan kayu tersebut ilegal, sehingga harus diamankan. Meski kejadiannya sudah lima tahun lalu, kasus ini baru dilaporkan pihak Perhutani pada Agustus 2014 lalu.

’’Iya Min, giliran rakyat miskin saja tegas. Coba hayo nek sing nebang iku perusahaan besar atau pejabat, pasti pura-pura tidak tahu. Sampai hutan gundul pun dibiarkan saja. Pasti onok opo-opone (pasti ada apa-apanya). Pilih kasih Min,’’ tukas Sukadi, kawan yang duduk di sebelahnya sambil geleng-geleng kepala.

Kisah ini mengingatkan kepada kisah Nek Minah yang divonis satu bulan 15 hari penjara hanya karena mencuri tiga butir buah kakao seberat tiga kilogram. Atau nenek Rasminah, 55, yang dituntut hukuman 5 bulan penjara karena dituduh majikannya, Siti Aisyah, mencuri enam piring.

Ini hanyalah secuil kisah yang mengusik rasa kemanusiaan dan mengoyak rasa keadilan publik. Kisah ini sekaligus menunjukkan betapa hukum itu sangat tegas kepada rakyat jelata yang melanggar aturan meski mereka melakukan perbuatan itu sekadar untuk menyambung hidup. Tapi bagaimana jika yang melanggar itu pejabat tinggi, elite partai politik, atau dekat dengan sumber kekuasaan? Ah, rasanya tidak setegas yang dialami Nek Minah, nenek Rasminah, nenek Asyani atau rakyat biasa lainnya.

Bayangkan saja, seorang nenek yang dilaporkan mencuri tiga buah kakao bisa langsung ditangkap dan diproses sampai tingkat pengadilan. Tapi seorang menteri dan petinggi partai politik yang diduga melakukan praktik suap tak kunjung ditahan. Betapa hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Atau nenek Asyani yang dilaporkan melakukan pembalakan liar padahal diduga suaminya itu menebang kayu di lahan milik sendiri. Tapi bagaimana dengan mereka yang sengaja menggunduli hutan demi kepentingan bisnis? Apakah setegas itu penindakannya?

Lalu, di manakah rakyat mencari keadilan? Di manakah alamatnya? Ini pertanyaan lazim sejak zaman penjajahan, baik Belanda, Portugal, Inggris, maupun Jepang. Ketika zaman sudah berbeda dan NKRI sudah berusia 70 tahun, pun rupanya pertanyaan ini masih relevan.

Paimin yang ditanya Sukadi di manakah alamat keadilan malah menyanyi. Ia melantunkan lagu ’’Alamat Palsu’’ yang dinyanyikan Ayu Ting Ting:

Ke mana ke mana ke mana
Kuharus mencari ke mana
Di mana di mana di mana
Tinggalnya sekarang di mana…

Masyarakat, khususnya kalangan bawah, seringkali kesulitan harus mencari keadilan ke mana ketika mengalami tindak kesewenang-wenangan atau tindakan diskriminatif. Ia sejatinya tak tahu di mana alamat keadilan itu berada. Pengadilan memang tempatnya mencari keadilan. Pengadilan memang ada di setiap kota dan provinsi. Pengadilan memang bisa didatangi siapa saja. Tapi apakah keadilan benar-benar ada di pengadilan?

Ah, jangan-jangan keadilan itu memang tanpa alamat. Jangan-jangan pula alamatnya palsu. Atau alamatnya boleh jadi benar, tapi ketika didatangi, ternyata keadilan sudah tak berada di sana. Keluyuran entah ke mana dan ’’mengabdi’’ kepada siapa.

Akhirnya, si pencari keadilan pun tertipu, frustrasi, seperti tertipu dan frustrasinya Ayu Ting Ting ketika mencari alamat palsu kekasihnya. (*)