Heboh ”AA”

Cemoro Tunggal yang merupakan vegetasi terakhir Gunung Tambora, Pulau Sumbawa, NTB.

Cemoro Tunggal yang merupakan vegetasi terakhir Gunung Tambora, Pulau Sumbawa, NTB.

’’AA!’’ kata Edvin Suprapto sembari matanya menelanjangi objek di ujung sana dari balik jendela pesawat beberapa menit sebelum mendarat di Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur.

’’AA!’’ lanjut Edvin sembari geleng-geleng kepala hingga memantik komentar Irvan Kurniawan, kawan yang duduk di kanannya.

Mendengar ucapan Edvin soal AA yang diulang dua kali itu membuat Irvan tak kuasa berkomentar. ’’Ada yang terobsesi dengan AA rupanya kawan kita ini,’’ kata Irvan sambil menyenggolkan bahu kanannya ke bahu kiri saya.

’’Hoiiii….Rp 80 juta Bro, cukup nggak gaji kamu Bro hahaha. Kita cari di Mabes (Mangga Besar, Jakarta) aja, yang Rp 350 ribu udah kece-kece kok,’’ Irvan setengah berteriak di dekat telinga kanan Edvin.

’’Pikiran kamu itu ya? AA itu maksudnya ’Aduh Alas’-ku. Dasar piktor (pikiran kotor) Lu,’’ giliran Edvin berteriak di telinga kiri Irvan. Dalam bahasa Jawa, alas itu artinya hutan.

’’Coba lihat itu. Hutan-hutan kita bopeng semua. Tak cantik lagi. Dibabat tiap hari sampai gundul. Nanti kalau hutannya habis, anak cucu kita yang merasakan dampak kerusakan ekologisnya. Hutan kita gundul, lingkungan kita rusak, dan menyisakan lubang-lubang menganga lebar akibat pertambangan,’’ Edvin yang saat itu hendak pulang kampung seolah tidak terima tanah kelahirannya dieksploitasi tanpa mempertimbangkan keseimbangan lingkungan.

’’Berdasarkan hasil riset Heart of Borneo (HoB), hutan alam seluas kurang lebih 22 juta hektare di wilayah Kalimantan dan sekitarnya terancam oleh alih fungsi ke pertambangan. Ironisnya daerah hanya dapat dana bagi hasil 30 persen, sementara sisanya ditarik ke Pusat. Benar-benar tidak adil. AA, kasihan kau,’’ Edvin kembali mengasihani AA.

Irvan dan saya akhirnya tahu bahwa AA itu ternyata kependekan dari ’Aduh Alasku’, sebagai ekspresi kekecewaannya atas merananya hutan di Kalimantan khususnya dan di Indonesia pada umumnya.
’’Oh, aku kira AA itu artis yang dijajakan mucikarinya seharga puluhan juta rupiah itu,’’ ujar Irvan.

’’Ngapain kita ngurusin AA. Urusan moral dan akhlak biarlah menjadi urusan mereka masing-masing. Nggak ngaruh apa-apa buat kita. Wong kita bayar KPR aja per bulan sudah kembang kempis kok mikir AA bertarif ratusan juta. Itu sih kalau nggak pengusaha besar dan pejabat tinggi rasanya nggak mungkin bisa bayar mahal. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat, yang kami mau,’’ Edwin menyanyikan lagu karya Iwan Fals ’’Manusia Setengah Dewa’’.

Seperti dihebohkan di jagat nyata dan jagat maya, polisi menciduk RA dan artis AA tanpa busana di sebuah hotel mewah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (8/5/2015). Polisi berpura-pura jadi pria hidung belang yang ingin mem-booking AA di hotel itu. RA memasang tarif Rp 80 juta bagi pemakai jasa haram AA. RA bisa raup untung Rp 24 juta sekali transaksi. Polisi juga membeberkan ada 200 perempuan yang dijajakan RA. Mereka rata-rata public figure. Konsumennya juga rata-rata pesohor di negeri ini.

Kembali ke soal AA di Kalimantan, seharusnya ini menjadi perhatian dan kehebohan kita semua. Bukan hanya di Kalimantan, kondisi hutan kita secara keseluruhan sangat mengkhawatirkan. Luas hutan Indonesia terus menciut. Luas Penetapan Kawasan Hutan oleh Departemen Kehutanan pada 1950 sebesar 162,0 juta ha, pada 1992 menjadi 118,7 juta ha, pada 2003 menciut 110,0 juta ha, pada 2005 mengecil 93,92 juta ha, dan sekarang tersisa seluas 93,6 juta ha.

Berdasarkan hasil penafsiran citra satelit, kawasan hutan Indonesia yang mencapai 93,92 juta hektare pada 2005 itu dapat dirinci pemanfaatannya sebagai berikut. Hutan tetap 88,27 juta ha, Hutan konservasi 15,37 juta ha, Hutan lindung 22,10 juta ha, Hutan produksi terbatas 18,18 juta ha, Hutan produksi tetap 20,62 juta ha, Hutan produksi yang dapat dikonversi 10,69 juta ha, dan areal Penggunaan lain (non-kawasan hutan) 7,96 juta ha.

Hal ini pula yang dirisaukan Iwan Fals dalam lagunya ’’Isi Rimba Tak Ada Tempat Berpijak Lagi’’. Ini lah petikan syairnya:

Bencana erosi selalu datang menghantui
Tanah kering kerontang banjir datang itu pasti
Isi rimba tak ada tempat berpijak lagi
Punah dengan sendirinya akibat rakus manusia

Oh jelas kami kecewa
Mendengar gergaji tak pernah berhenti
Demi kantong pribadi
Tak ingat rejeki generasi nanti

Sungguh tepat jika Rais Syuriah PBNU KH A Ishomuddin dan KH Azizi yang memimpin sidang bahtsul masail PBNU pada 10 Mei 2015 membacakan kesepakatan forum akan keharaman aktivitas eksploitasi sumber daya alam Indonesia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Sebab, meskipun perusahaan negara atau swasta pengeksploitasi itu legal, praktiknya mereka mengabaikan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Sungguh tepat pula jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini gencar melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan korupsi di sektor kehutanan.

Dan, sungguh tepat pula jika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memperpanjang program moratorium hutan. Presiden Jokowi juga telah menyetujuinya dan menuangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) 6/2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang seharusnya berakhir pada 13 Mei 2015.

Penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut atau lebih dikenal dengan sebutan moratorium pemberian izin pengelolaan hutan sudah dilakukan pemerintah RI sejak 2011 melalui Inpres No 0 Tahun 2011.

Sepekan sebelum berakhirnya masa pelaksanaan Inpres tersebut, tepatnya pada 13 Mei 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (saat itu) memperpanjang moratorium itu melalui Inpres No 6 Tahun 2013 dengan masa berlaku 2 tahun atau semestinya berakhir pada 13 Mei 2015.

Moratorium ini harus diperkuat dengan menjamin perlindungan seluruh hutan yang tersisa seluas 93,6 juta hektare. Ya, harus diperkuat agar kebijakan ini tidak meninggalkan kehancuran bagi hutan dan keanekaragaman hayati yang pernah dimiliki bangsa ini.

Terkait hal ini, Menteri LHK Siti Nurbaya ada beberapa rencana penguatan baru dari moratorium izin hutan alam dan lahan gambut. Pertama, jaminan dengan dalam bentuk Inpres, agar moratorium tetap kuat dari sisi hukum. Kedua, mempertegas soal memungkinkan tata kelola di lahan gambut. Ketiga, hutan primer dan gambut tidak ada izin sama sekali.

Perpanjangan moratorium hutan ini merupakan salah satu upaya pemerintah sesuai dengan komitmen untuk mendukung perbaikan tata kelola hutan. Selain itu dengan perpanjangan moratorium ini juga dapat menurunkan emisi karbon menjadi 26% pada 2020 mendatang.

Moratorium hutan harus dilakukan, hingga hutan menemukan titik keseimbangannya kembali. Jika alam belum seimbang, dikhawatirkan alam ’’menyeimbangkan’’ diri dengan caranya sendiri. (*)

~ by ariyanto on 14 May 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: