Empati

Di kampung-kampung, di desa-desa, dan di sebagian wilayah perkotaan, jika ada yang meninggal, masyarakat berbondong-bondong bertakziah atau menyelawat. Biasanya mereka bawa beras, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Mereka ikut berduka cita dan mendoakan agar almarhum diberikan tempat terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

Tak hanya tetangga, teman, atau kerabat. Ketika di daerah lain ditimpa musibah seperti tanah longsor, banjir, atau erupsi, misalnya, masyarakat kita juga berlomba-lomba memberikan bantuan semampunya. Begitu pula ketika ada orang mengalami tindakan sewenang-sewenang, masyarakat juga otomatis tanpa dikomando memberikan dukungan. Apalagi jika korbannya rakyat kecil tak berpunya.

Ini adalah beberapa contoh bahwa masyarakat kita punya jiwa saling menolong, satu frekuensi emosi dengan emosi orang lain. Inilah yang dinamakan empati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain.

Empati itu resonansi perasaan. Kalau dalam Fisika, resonansi itu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain bergetar yang memiliki frekuensi sama dengan frekuensi alamiah benda tersebut. Frekuensi dari benda yang ikut bergetar disebut frekuensi alamiah.

Resonansi perasaan itu ibarat satu tubuh. Apabila satu organ merasa sakit, maka seluruh tubuh turut merasakan hal sama. Sulit tidur dan merasakan demam. Jika manusia lain diibaratkan satu tubuh itu mengalami kesulitan, maka kita pun turut merasakan.

Untuk menumbuhkan empati itu tidak lah mudah. Harus sering latihan. Ibarat pisau, semakin sering diasah semakin tajam. Ibarat batu akik, semakin dipoles dan digosok maka semakin kinclong.

Sebaliknya, jika dibiarkan, empati kita akan tumpul, akan pudar, dan bahkan bisa terkikis, seperti karang di tengah lautan. Individualisme, pragmatisme, materialisme, dan hedonisme menjadi salah satu faktor lunturnya empati.

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan empati. Kehidupan tanpa empati itu seperti Prancis tanpa sungai Seine. Kalau tidak ada sungai Seine, tidak ada Prancis, tidak ada kehidupan, tidak ada romantika.

Kehidupan tanpa empati seperti Jerman tanpa Sungai Rhein. Kalau tidak ada sungai Rhein, tidak ada kehidupan, tidak ada peradaban.

Kehidupan tanpa empati seperti Pulau Jawa tanpa sungai Bengawan Solo. Jika tidak ada sungai Bengawan Solo, tidak ada kehidupan, tidak ada keseimbangan.

Jadi, empati itu merawat kehidupan bermasyarakat dan bernegara, saling melengkapi, saling menguatkan, menyatukan, dan membahagiakan.

Karena itu, empati mutlak dimiliki, terutama bagi pemimpin. Pemimpin yang berempati kepada rakyatnya ia akan amanah, bertanggung jawab, dan tidak membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat.

Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan sesuai Perpres No 39 Tahun 2015 adalah salah satu kebijakan tak berempati.

Di saat rakyat menanggung beban berat akibat kenaikan BBM yang diikuti kenaikan harga barang dan jasa hampir bersamaan, tiba-tiba ada kebijakan menaikkan uang muka (DP) pembelian kendaraan menjadi Rp 210.890 juta. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2010 yang mengalokasikan tunjangan DP sebesar Rp 116.650.000.

Mereka yang mendapat uang muka ini adalah 753 pejabat negara. Terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (560 orang), anggota Dewan Perwakilan Daerah (132 orang), hakim agung (40 orang), hakim konstitusi (9 orang), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (5 orang), dan anggota Komisi Yudisial (7 orang).

Secara yuridis tidak ada yang salah dengan kebijakan menaikkan DP mobil. Tidak ada aturan yang dilanggar. Sebab, hal ini sudah diatur dalam Perpres. Secara prosedural, proses perumusan Perpres juga sudah melalui tahapan panjang. Mulai pengajuan surat oleh DPR pada 5 Januari, disusul pemrosesan di Kementerian Keuangan, hingga akhirnya masuk APBNP. Prosesnya sudah sesuai mekanisme dan anggarannya pun telah dialokasikan.

Namun secara sosiologis, kebijakan ini tidak peka terhadap kondisi sosial ekonomi rakyat yang sangat berat. Kurang berempati dengan rakyat. Tidak ada resonansi perasaan yang sama dengan rakyat.

Presiden Joko Widodo telah menyadari dan memutuskan mencabut Perpres yang sudah ditandatanganinya itu. Menurut dia, kebijakan itu keliru lantaran dikeluarkan di saat masyarakat tengah kesulitan. Kedua, kebijakan itu dinilai melukai rasa keadilan masyarakat. Ketiga, sisi BBM.

Meski menandatangani Perpres yang menambah jumlah uang muka bagi pembelian mobil, Presiden menyatakan tidak mencermati satu per satu dokumen yang akan ditandatanganinya. Ia berdalih tidak mungkin mengecek satu-satu.

Sebenarnya, jika perekonomian nasional membaik, kehidupan ekonomi rakyatnya membaik, kebijakan ini tidak akan terlalu dipersoalkan. Rakyat sesungguhnya hari ini juga ingin ada Putusan Sela sebagaimana Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengeluarkan Putusan Sela yang menunda pemberlakuan SK Menkumham yang memenangkan kubu Agung Laksono sebagai ketua umum Golkar hingga ada keputusan hukum tetap.

Putusan Sela yang ditunggu rakyat itu adalah: ’’Pemerintah harus menunda kenaikan BBM hingga gaji rakyat dinaikkan dulu.’’

Jika tidak ada Putusan Sela itu, rakyat hanya bisa nelangsa sambil mengatakan: ”Di situ kadang saya merasa sedih!” (*)

~ by ariyanto on 7 April 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: