Negara Hukum

Indonesia telah menahbiskan diri sebagai negara hukum. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa ’’Negara Indonesia adalah negara hukum’’. Penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan negara menyebutkan: ’’Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)’’.

Berdasarkan UUD 1945 jelas bahwa cita-cita negara hukum bukanlah sekadar negara berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan. Bukan pula hukum yang mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Tapi hukum yang adil (just law) dan didasarkan pada keadilan bagi rakyat.

Ada nilai keadilan yang dijunjung tinggi di negara hukum. Dan, menjamin keadilan kepada warga negaranya adalah hal paling utama, karena keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara.

Filsuf Yunani Aristoteles juga menegaskan bahwa peraturan sesungguhnya adalah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. Karena itu, yang memerintah negara bukanlah manusia, melainkan ’’pikiran yang adil’’. Penguasa hanya lah pemegang hukum dan keseimbangan.

Merujuk pendapat murid Plato itu, manusia sejatinya hanya lah wayang yang dikendalikan sang dalang bernama ’’hukum adil’’ atau ’’pikiran adil’’. Ia tunduk kepada sang dalang. Segala tindakan dan keputusannya hanya lah perpanjangan tangan dan penyambung lidah sang dalang.

Manusia, dalam hal ini presiden beserta para pembantunya dan kepala daerah (eksekutif), hanya patuh kepada perintah hukum. Presiden (penguasa) pun harus tunduk kepada aturan hukum, sekalipun ia kepala negara, kepala pemerintahan, dan memproduksi hukum bersama legislatif. Sebab, hukum adalah ’’atasan’’ atau ’’majikan’’ presiden. Ia wajib menaati segala perintah hukum. Ia harus mau dikendalikan hukum.

Penguasa yang menjadi ’’buruh’’ hukum, jika bertindak di luar hukum, maka ’’sang majikan’’ dapat memberikan sanksi sesuai aturan hukum. Dalam suatu negara hukum, kedudukan hukum memang menempati posisi tertinggi (supremacy of law). Kekuasaan harus tunduk dan mengabdi pada hukum. Bukan sebaliknya. Hukum tunduk dan mengabdi kepada kekuasaan, meski ia produk kekuasaan. Hukum hanya boleh tunduk dan mengabdi kepada keadilan dan kemanusiaan, karena keduanya adalah ’’majikan’’ hukum.

Mengapa sebuah hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan? Jika tunduk kepada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum. Kekuasaan menentukan benar dan salah. Kekuasaan memaksakan keputusannya untuk diterima. Hukum hanya dijadikan alat untuk membenarkan (justifikasi) kekuasaan. Padahal, hukum harus menjadi ’’tujuan’’ untuk melindungi kepentingan rakyat.

Hukum juga akan memandu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, mewujudkan kepastian hukum, dan memberikan perlakuan yang sama.

Hukum juga membatasi sikap presiden, penguasa, atau eksekutif agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan negara dan pemerintahan.

Konsep negara hukum ini lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme (kekuasaan tak terbatas), sehingga sifatnya revolusioner. Sebab, prinsip negara hukum adalah untuk membatasi perluasan dan penggunaan kekuasaan secara totaliter dan otoriter.

Jadi, di dalam negara hukum, alat-alat negara boleh mempergunakan kekuasaannya selama tidak dengan cara melawan hukum. Sepanjang itu masih berdasarkan koridor hukum silakan saja.

Namun, presiden tak hanya tunduk, patuh, dan melaksanakan hukum demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Presiden juga harus melindungi dan memastikan bahwa hukum benar-benar telah dijalankan dengan baik. Juga memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan melindungi hukum dari berbagai manipulasi.

Tak hanya presiden. Legislatif dan yudikatif juga harus tunduk kepada hukum. Warga negara pun juga harus patuh. Singkat kata, semua elemen bangsa dan negara ini harus taat hukum. Tidak ada satu pun kebal hukum. Aparat penegak hukum sekalipun tidak kebal hukum. Polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan bahkan pimpinan KPK kalau bersalah harus dihukum.

Hukum di negara hukum dibuat bukan untuk melindungi dan melanggengkan kekuasaan maupun kepentingan (politis dan ekonomis), melainkan mengontrol kekuasaan dengan berbagai kepentingannya melalui hukum. Jika hukum itu diibaratkan nabi Musa dan kekuasaan itu laksana Raja Firaun, maka nabi Musa tidak segan-segan menenggelamkan Raja Firaun di Laut Merah jika ia telah melampaui batas. Sekalipun Musa telah dirawat Raja Firaun sejak kecil.
Kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum itu sama (equality before the law). Yang membedakan hanya fungsinya. Pemerintah berfungsi mengatur, sedangkan rakyat diatur. Namun, baik pengatur maupun yang diatur pedomannya sama: hukum!

Hukum dibuat untuk melindungi siapa saja dari ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, sekaligus hukum harus dilindungi oleh siapa saja dari berbagai ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Ibarat ibu yang melindungi anak-anaknya dari segala bahaya, sekaligus ibu yang harus dihormati dan dilindungi oleh anak-anaknya dari segala bahaya.

Negara hukum menjadikan hukum sebagai panglima. Bukan kepentingan politik dan ekonomi, meski hukum tidak bisa dilepaskan dari politik dan ekonomi. Hukum harus dijunjung tinggi. Berada di level tertinggi. Diletakkan di atas segala-galanya. Di atas kepentingan pribadi, partai politik, golongan atau kelompok. Kalaupun ada sesuatu di atas hukum, sesuatu itu bernama keadilan dan kemanusiaan. Hanya kedua inilah yang boleh diletakkan di atas hukum.

Namun, sekalipun hukum sebagai panglima, bukan berarti tidak ada yang bisa mengontrol hukum. Semua elemen negara yang diberikan wewenang bisa mengawasi, mengontrol, mengevaluasi, dan merevisi hukum jika hukum itu tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan. Rakyat pun bisa mengajukan uji materi terhadap undang-undang jika bertentangan dengan Konstitusi. Di negara hukum mekanisme check and balances selalu terbuka, sehingga memungkinkan semua saling kontrol. (*)

~ by ariyanto on 18 March 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: