Melawan Alien

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta mengingatkan saya kepada film ”Outpost 37”. Beratnya memberantas korupsi di Jakarta dengan APBD luar biasa besar, rasanya seperti komandan Spears (Rick Ravanello) yang bertugas di Outpost 37 (Pos Perintis 37).

Bertugas di daerah paling berbahaya di muka bumi ini seolah ’’menyetorkan’’ nyawa. Yang dihadapi bukan sesama tentara terlatih, melainkan para alien. Kekuatannya jauh melampaui manusia. Secara fisik berkali-kali lipat lebih kuat. Senjatanya juga lebih canggih. Bukan lagi senapan, bom, atau rudal. Jauh lebih dahsyat dari itu. Namanya ’’Laser Baja’’.

Makhluk luar angkasa ini kembali meneror manusia setelah pada 2031 menghancurkan kota-kota di dunia. Para alien yang bernama Heavies berencana melakukan invasi kedua ke Bumi. Militer satu-satunya barisan yang bisa menghentikan aksi brutal tersebut.

Maaf, saya tak bermaksud menganalogikan anggota DPRD DKI Jakarta dengan alien. Saya juga tak bermaksud menyamakan anggota DPRD DKI Jakarta itu ’’tukang begal’’. Saya pun tak bermaksud menyebut anggota DPRD DKI Jakarta tukang teror dan brutal. Sekali lagi saya tegaskan tidak!

Anggota dewan itu terhormat. Dipilih rakyat langsung, sebagaimana kepala daerah dan presiden yang dipilih langsung. Mereka juga menerima amanah berat dari rakyat untuk menyejahterakan rakyat, sebagaimana kepala daerah dan presiden yang mendapat amanah sama.

Saya hanya ingin menganalogikan bahwa pemberantasan korupsi itu sama beratnya dengan tentara yang ditugaskan untuk membasmi alien. Seperti di film yang disutradarai Jabbar Raisani ini. Alien-alien ini tak hanya kuat, tapi juga bahu membahu. Sangat solid. Bahkan ia bisa memengaruhi manusia untuk melakukan serangkaian teror dan penghancuran.

Genderang perang melawan ’’alien’’ (baca: korupsi) telah ditabuh Ahok dengan melaporkan temuan ’’dana siluman’’ dalam APBD 2014 Jakarta ke KPK. Ahok menemukan adanya dana fiktif Rp 8,8 triliun dalam RAPBD Jakarta yang totalnya Rp 73,08 triliun, meski hal itu dibantah DPRD.

Ahok lapor ke KPK setelah DPRD DKI Jakarta melayangkan hak angket. Dewan mengajukan hak angket karena beberapa alasan. Pertama, Ahok dianggap tidak memiliki etika dan sopan santun dalam mengelola Ibu Kota. Kedua, rendahnya serapan APBD DKI tahun 2014. Ketiga, menyelidiki kisruh APBD DKI tahun 2015. Ahok dinyatakan melanggar hingga 11 peraturan perundang-undangan dengan mengirimkan draft APBD DKI 2015 kepada Kementerian Dalam Negeri. Isi rinciannya berbeda dengan draft APBD yang telah disetujui DPRD. Ini memang menyalahi prosedur.

Bisa dipahami jika Dewan menilai Ahok tidak beretika dan tak punya sopan santun. Mungkin karena Ahok berbicaranya ’’kasar’’, blak-blakan, ceplas-ceplos, dan apa adanya. Tanpo tedeng aling-aling.

Tapi, bicara soal etika dan sopan santun, itu sangat relatif. Masing-masing orang punya ukuran sendiri, sesuai budaya yang melingkupi atau wacana yang memengaruhi. Mengukur etika dan kesantunan tidak bisa menggunakan ukuran dan standar budaya berbeda.

Untuk mengukur etika dan kesantunan Ahok ya harus menggunakan ukuran dan standar budaya Ahok. Jangan kan menggunakan budaya berbeda. Memakai ukuran budaya yang sama pun hasilnya bisa berbeda.

Orang Jawa yang bukan orang Surabaya atau Jawa Timur, misalnya, ketika menyaksikan siaran JTV yang menggunakan bahasa khas Suroboyoan atau ala jawa timuran, pasti akan menyebutnya kasar dan tidak sopan. Hal itu lumrah karena ukurannya menggunakan subbudaya lain. Sama halnya dengan memilih baju. Kalau kita memilih baju tapi menggunakan ukuran tubuh orang lain, ukurannya belum tentu sama. Jadi, ada relativisme etika dan kesantunan di sini.

Bagi Ahok, orang yang tidak memiliki etika itu adalah orang yang merampok uang rakyat. “Makanya, saya bilang yang menurut saya (orang yang punya) etika itu orang yang tidak mencuri uang rakyat. Menurut saya, kalau Anda beli UPS (uninterruptible power supply) buat sekolah hampir Rp 6 miliar tiap unitnya, itu tidak beretika, sekalipun Anda amat santun berbicara. Menurut saya seperti itu,” ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (26/2/2015) malam.

Orang tidak beretika itu adalah yang berencana mencuri uang rakyat. Makanya, Ahok lebih memilih dipecat dari jabatannya sebagai Gubernur DKI daripada meloloskan usulan anggaran “siluman” senilai Rp 12,1 triliun dalam APBD 2015. Ia mengaku sudah gerah melihat banyaknya anggaran siluman yang ditemukan pada APBD 2013 dan 2014. Terlebih lagi, pengadaan UPS dengan nilai fantastis itu sudah ada sejak anggaran 2014 dan kini anggota DPRD kembali mencoba mengadakan perangkat itu pada APBD 2015.

Jelas sudah bahwa definisi beretika dan santun bagi Ahok adalah berjuang mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat. Dalam berbagai kesempatan Ahok selalu bilang: ’’Tidak mencuri uang rakyat itu santun. Kalau cuman ngomongnya doang yang santun tapi mencuri itu namanya bajingan, bangsat!’’

Ahok sebenarnya ingin mendobrak ’’kesantunan modern’’ yang seringkali dipakai untuk membalut perbuatan korupnya. Ia ingin mendekonstruksi itu dan merekonstruksikannya dengan kesantunan substantif yang universal.

Menurut saya, kesantunan ’’sejati’’ dengan tidak mencuri uang rakyat inilah yang harus dimiliki kita semua. Kalau soal ini, tidak ada relativisme etika dan kesantunan. Ini etika dan kesantunan universal. Apa pun agamanya. Apa pun etnisnya. Dan apa pun budayanya.

Keberanian Ahok membongkar ’’dana siluman’’ merupakan sejarah baru dan tradisi baru. Selama ini belum ada Gubernur dan DPRD ’’berhadap-hadapan’’ se-ekstrem itu. Tapi Ahok berani mendobrak hal tabu tersebut.

Tindakan berani tentu berisiko. Hal itu juga sudah disadarinya.
’’Saya disumpah untuk mempertahankan uang rakyat masuk ke sini. Kalau saya harus terjungkal (dimakzulkan melalui hak angket), tidak jadi gubernur pun saya puas. Karena dalam hidup saya, saya tidak akan menghancurkan nurani saya,” ujar Ahok.

Apa yang dilakukan Ahok ini mirip ’’bom bunuh diri’’ tentara di film ”Outpost 37”. Untuk menghancurkan alien yang begitu kuat, tentara itu akhirnya melakukan bom bunuh diri. Meski alien itu akhirnya tewas, tapi tentara itu ikut tewas pula. Tentara itu dikenang sebagai ”syuhada” yang menyelamatkan bumi.

Ahok pun demikian. Ia laksana lilin yang telah menerangi sekelilingnya, telah berjasa bagi rakyat, namun dirinya harus siap ’’meleleh’’ oleh apinya sendiri. Ibarat peribahasa ’’menepuk air didulang terpecik muka sendiri’’, karena ia ikut menandatangani ’’dana siluman’’ APBD 2014 yang telah dilaporkannya ke KPK. (*)

~ by ariyanto on 11 March 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: