Alamat Palsu Pengadilan

Di sebuah warteg di samping Seven Eleven Kebayoran, Jakarta Selatan, seorang bapak tiba-tiba emosi ketika tangan kanannya menyantap ayam goreng. Ia mendadak berhenti mengunyah. Lalu, pandangannya dilemparkan ke sudut warteg dan terpaku pada televisi berukuran 22 inch yang warnanya sudah memudar.

’’Hukum macam apa itu. Giliran rakyat kecil aja berani tegas. Payah! Payahhh! ujar Paimin dengan suara keras sambil matanya melotot ke televisi.

Orang-orang yang kebetulan sedang makan siang ikut mengarahkan pandangannya ke televisi yang diletakkan di meja kayu usang. Oh, rupanya sebuah stasiun televisi swasta sedang menyiarkan seorang nenek berusia 63 tahun yang dituduh melakukan pembalakan liar (illegal logging). Dan, dalam persidangan di Pengadilan Negeri PN Situbondo, Jawa Timur, 10 Maret 2015, nenek bernama Asyani itu terduduk dan menangis meminta ampunan dari majelis hakim.

Disiarkan, lima tahun lalu, suami nenek Asyani menebang kayu di lahan milik sendiri. Tujuh batang kayu jati yang ditebang suaminya itu disimpan di rumah Asyani. Dua tahun lalu, suami nenek ini meninggal, dan lahan itu bukan lagi milik Asyani karena sudah laku dibeli seseorang.

Nenek Asyani pun berniat menggunakan batang kayu untuk bahan membuat kursi. Kayu dari rumah itu diangkut ke rumah Cipto. Sesampainya di rumah tukang kayu, kayu itu ditumpuk. Sementara pihak Perhutani menuding keberadaan kayu tersebut ilegal, sehingga harus diamankan. Meski kejadiannya sudah lima tahun lalu, kasus ini baru dilaporkan pihak Perhutani pada Agustus 2014 lalu.

’’Iya Min, giliran rakyat miskin saja tegas. Coba hayo nek sing nebang iku perusahaan besar atau pejabat, pasti pura-pura tidak tahu. Sampai hutan gundul pun dibiarkan saja. Pasti onok opo-opone (pasti ada apa-apanya). Pilih kasih Min,’’ tukas Sukadi, kawan yang duduk di sebelahnya sambil geleng-geleng kepala.

Kisah ini mengingatkan kepada kisah Nek Minah yang divonis satu bulan 15 hari penjara hanya karena mencuri tiga butir buah kakao seberat tiga kilogram. Atau nenek Rasminah, 55, yang dituntut hukuman 5 bulan penjara karena dituduh majikannya, Siti Aisyah, mencuri enam piring.

Ini hanyalah secuil kisah yang mengusik rasa kemanusiaan dan mengoyak rasa keadilan publik. Kisah ini sekaligus menunjukkan betapa hukum itu sangat tegas kepada rakyat jelata yang melanggar aturan meski mereka melakukan perbuatan itu sekadar untuk menyambung hidup. Tapi bagaimana jika yang melanggar itu pejabat tinggi, elite partai politik, atau dekat dengan sumber kekuasaan? Ah, rasanya tidak setegas yang dialami Nek Minah, nenek Rasminah, nenek Asyani atau rakyat biasa lainnya.

Bayangkan saja, seorang nenek yang dilaporkan mencuri tiga buah kakao bisa langsung ditangkap dan diproses sampai tingkat pengadilan. Tapi seorang menteri dan petinggi partai politik yang diduga melakukan praktik suap tak kunjung ditahan. Betapa hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Atau nenek Asyani yang dilaporkan melakukan pembalakan liar padahal diduga suaminya itu menebang kayu di lahan milik sendiri. Tapi bagaimana dengan mereka yang sengaja menggunduli hutan demi kepentingan bisnis? Apakah setegas itu penindakannya?

Lalu, di manakah rakyat mencari keadilan? Di manakah alamatnya? Ini pertanyaan lazim sejak zaman penjajahan, baik Belanda, Portugal, Inggris, maupun Jepang. Ketika zaman sudah berbeda dan NKRI sudah berusia 70 tahun, pun rupanya pertanyaan ini masih relevan.

Paimin yang ditanya Sukadi di manakah alamat keadilan malah menyanyi. Ia melantunkan lagu ’’Alamat Palsu’’ yang dinyanyikan Ayu Ting Ting:

Ke mana ke mana ke mana
Kuharus mencari ke mana
Di mana di mana di mana
Tinggalnya sekarang di mana…

Masyarakat, khususnya kalangan bawah, seringkali kesulitan harus mencari keadilan ke mana ketika mengalami tindak kesewenang-wenangan atau tindakan diskriminatif. Ia sejatinya tak tahu di mana alamat keadilan itu berada. Pengadilan memang tempatnya mencari keadilan. Pengadilan memang ada di setiap kota dan provinsi. Pengadilan memang bisa didatangi siapa saja. Tapi apakah keadilan benar-benar ada di pengadilan?

Ah, jangan-jangan keadilan itu memang tanpa alamat. Jangan-jangan pula alamatnya palsu. Atau alamatnya boleh jadi benar, tapi ketika didatangi, ternyata keadilan sudah tak berada di sana. Keluyuran entah ke mana dan ’’mengabdi’’ kepada siapa.

Akhirnya, si pencari keadilan pun tertipu, frustrasi, seperti tertipu dan frustrasinya Ayu Ting Ting ketika mencari alamat palsu kekasihnya. (*)

~ by ariyanto on 11 March 2015.

One Response to “Alamat Palsu Pengadilan”

  1. Ketika hukum tidak sama dengan keadilan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: