Drama Ahok vs DPRD

Ibarat drama, perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI ini memasuki tahap klimaks. Ini setelah Ahok ’’dikeroyok’’ DPRD DKI Jakarta lewat hak angket dan Ahok melancarkan ’’serangan balik’’ dengan melaporkan temuan ’’dana siluman’’ dalam APBD Jakarta 2014 ke KPK. Masyarakat Jakarta disuguhi ’’tontonan’’ yang diperankan aktor-aktor kawakan, meski sebenarnya tak butuh tontonan yang hanya membuat masyarakat menitikkan air mata (unhappy ending).

Jika menggunakan terminologi tahapan alur atau plot sebuah cerita, tahap pemunculan konflik (generating circumstances) ini terjadi setelah Ahok dan DPRD DKI Jakarta bersitegang terkait APBD DKI Jakarta 2015 sebesar Rp 73,08 triliun. APBD DKI Jakarta 2015 itu telah disepakati dan disahkan pada 27 Januari 2015.

Tahap peningkatan konfliknya (rising action), draf itu langsung dikirim Pemprov DKI Jakarta ke Kemendagri tanpa kembali dibahas bersama DPRD. Konflik bertambah ’’seru’’ ketika APBD DKI 2015 yang sudah disepakati mengalami perubahan. Ahok mengirimkan draf APBD 2015 versi e-budgeting, bukan draf APBD versi DPRD. Ada selisih angka dalam APBD sebesar Rp 12,1 triliun.

Akibatnya, sepekan kemudian, Kemendagri mengembalikan lagi lantaran dinilai kurang memenuhi syarat teknis perihal rincian nomenklatur. Pemprov DKI Jakarta tidak mencantumkan mata anggaran sesuai pembahasan bersama. Karena itu, 106 anggota DPRD DKI Jakarta sepakat untuk mengajukan hak angket untuk menginvestigasi perbedaan APBD tersebut.

Drama perseteruan Ahok vs DPRD ini dapat dilihat dari tiga pendekatan. Pertama, yuridis. Kedua, politis. Ketiga, sosiologis.

Pertama, secara yuridis, penggunaan hak angket atau disebut juga sebagai hak penyelidikan bisa dibenarkan. Hal itu dijamin UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Penggunaan angket, interpelasi maupun menyatakan pendapat merupakan hak atributif DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan.

Secara yuridis, langkah Ahok yang melaporkan temuan ’’dana siluman’’ dalam APBD 2014 Jakarta ke KPK juga dapat dibenarkan dan patut diapresiasi. Ahok menemukan adanya dana fiktif Rp 8,8 triliun dalam RAPBD Jakarta yang totalnya Rp 73,08 triliun, meski hal itu dibantah DPRD. Hak angket dan temuan dana siluman pada APBD 2014 ini sebenarnya tak ada kaitan, karena hak angket terkait APBD 2015. Dua peristiwa berbeda.

Mengapa harus angket, bukan interpelasi atau menyatakan pendapat? Dalam rapat paripurna, Kamis (26 Februari 2015) terdapat dua alasan penggunaan hak angket, yaitu pelanggaran peraturan RAPBD dan Etika Perilaku Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta.

Kedua, secara politis, ada upaya pemakzulan kepala daerah dalam hak angket, sebagaimana pernah dilakukan DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kedua bupati di kedua daerah itu akhirnya diberhentikan.

Tahap penyituasian (situation) pemakzulan terhadap Ahok ini sebetulnya diawali ketika Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Ahok sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta hendak melaporkan ketidakberesan penyusunan APBD 2014. Namun karena bukti belum didapat, Ahok urung melaporkan. Kondisi ini makin eskalatif ketika pilpres. Kala itu, Ahok yang merupakan kader Gerindra ternyata lebih mendukung Jokowi sebagai presiden daripada Prabowo yang merupakan ’’majikan’’-nya.

Ketiga, secara sosiologis, di balik drama Ahok versus DPRD ini, warga DKI Jakarta paling dirugikan.

Kerugian pertama, APBD yang harusnya selesai pada 1 Januari menjadi molor. Entah sampai kapan. Dengan molornya APBD, penyerapan anggaran juga menjadi molor. Proyek-proyek terbengkalai. Warga DKI Jakarta tak bisa segera merasakan hasil-hasil pembangunan.

Kerugian kedua, jika ’’dana siluman’’ sebesar Rp 12,1 triliun yang dilaporkan Ahok ke KPK itu benar, berarti ada penyimpangan anggaran. Ada penggelembungan anggaran atau mark up luar biasa besar pada APBD 2014. Ada perampokan uang rakyat besar-besaran di situ.

Ahok salah satunya menyebut pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS) di sekolah-sekolah. Harga per unit senilai Rp 5,8 miliar dinilai Ahok tak masuk akal. Diduga ada sistem ’’ijon’’ di situ. Ketika nanti APBD 2014 disahkan, proyek itu akan diberikan kepada mereka yang sudah ’’mendekati’’ anggota DPRD itu sebelumnya. Model ’’ijon’’ ini merupakan modus korupsi yang lazim terjadi. Korupsi yang dimulai dari perencanaan anggaran.

Sekali lagi, jika data Ahok ini benar, masyarakat Jakarta berhak marah karena ulah koruptor merampas hak jutaan warga yang dipaksa miskin karena korupsi. KPK bisa segera menyelidiki kasus ini. Dan, ke depan, agar ’’korupsi’’ anggaran ini tidak terjadi, kaitan parpol dengan pemerintahan sehari-hari dalam penyusunan anggaran dan jabatan-jabatan di birokrasi. Masyarakat, LSM, media, dan semua pihak pun harus turut mengawasi.

Lalu, bagaimana tahap penyelesaian (denoument) dari drama Ahok versus DPRD DKI Jakarta? Happy ending atau unhappy ending?

Hak angket ini tidak akan terjadi jika komunikasi politik eksekutif dan legislatif yang merupakan mitra itu berjalan efektif dan fungsional. Kalau masing-masing menghormati fungsi dan kwenangannya, tidak mementingkan ego-nya sendiri, tidak mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompoknya, pembahasan APBN tidak akab berlarut-larut seperti ini dan tidak akan ada mark up anggaran.

Jangan lah menggunakan ’’paradigma aku’’ dan ’’paradigma engkau’’, tapi pakai lah ’’paradigma kita’’. Ya, eksekutif maupun legislatif harus bersama-sama memikirkan nasib masyarakat yang dipimpinnya dan diwakilinya. Demi kehidupan lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera. (*)

~ by ariyanto on 28 February 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: