Presiden Rakyat

Setelah ditunggu-tunggu cukup lama, Presiden Jokowi akhirnya bersikap tegas soal kisruh KPK-Polri jilid III. Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian sementara dua pimpinan KPK BW dan AS karena berstatus tersangka, 18 Februari 2015.

Presiden selanjutnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk mengangkat Deputi Pencegahan KPK Johan Budi, mantan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki, dan pakar hukum UI Indriyanto Seno Adji sebagai Plt pimpinan KPK. Mereka jadi pemimpin sementara hingga Presiden mengeluarkan Keppres.

Selain itu, Presiden juga membatalkan pelantikan Komjen BG sebagai Kapolri dan mengusulkan Komjen Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan DPR sebagai Kapolri. KPK yang telah menetapkan Komjen BG sebagai tersangka dinilai publik sebagai pemantik kisruh KPK-Polri jilid III.

Dengan keputusan ini, selesai sudah perdebatan perlu dilantik atau dibatalkannya Komjen BG sebagai Kapolri. Selesai sudah mempersoalkan putusan Hakim Sarpin yang mengabulkan praperadilan BG. Selesai sudah wacana perlu tidaknya KPK mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan praperadilan BG ke Mahkamah Agung (MA). Selesai sudah perbincangan perlunya mengajukan praperadilan atas dua pimpinan KPK yang ditersangkakan Polri. Dan, akhirnya, terjawab sudah bahwa anggapan Presiden sengaja membiarkan KPK dikriminalisasi, dilemahkan, atau dihancurkan tidak lah benar.

Keputusan ini patut diapresiasi positif, meski publik sebenarnya ingin masalah ini segera diselesaikan. Tanpa menunggu berlarut-larut hingga sekitar sebulan. Energi publik terkuras karena tak kunjung diakhirinya polemik dan spekulasi ini. Tapi, terlepas dari itu semua, keputusan ini sekali lagi patut diapresiasi.

Presiden sadar bahwa jika tidak segera menyelesaikan kisruh KPK-Polri, presiden akan kehilangan kewibawaan. Presiden juga sadar bahwa membiarkan KPK lumpuh atau bubar, Presiden akan berhadapan dengan rakyat. Dengan kata lain, membiarkan KPK lumpuh itu sama saja dengan membiarkan Presiden lumpuh.

Sebagian masyarakat memahami mengapa Presiden terkesan berlarut-larut menyikapi masalah ini. Sebab, Presiden yang bukan ketua umum parpol itu berada di tengah realitas politik yang sulit. Ia ’’dipaksa’’ melantik calon Kapolri yang diajukan partai-partai pengusung. Ia pun ’’terpaksa’’ memenuhi selera itu.

Ketika menjadi narasumber di Berita Satu TV, 14 Februari 2015, dua hari sebelum sidang putusan praperadilan BG, presenter Jurnal Pagi bertanya kepada saya, ’’Apakah Presiden akan melantik BG?’’

Saya menjawab bahwa jika dilihat dari rangkaian aksi yang dilakukan Presiden, Presiden tidak akan melantik BG. Apalagi desakan publik cukup kuat agar BG tidak dilantik. ’’Presiden sudah tahu apa yang seharusnya dilakukan. Untuk menolak BG yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka, ia pakai cara ”nabok nyilih tangan” (menampar meminjam tangan orang lain),’’ jawab saya.

Seperti diketahui, di luar dugaan, KPK menetapkan calon tunggal Kapolri Komjen Pol BG sebagai tersangka dugaan kasus transaksi tidak wajar pada Selasa (13/1). Sehari sebelum uji kepatutan dan kelayakan calon kapolri di DPR. BG disangka menerima hadiah atau janji saat menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian RI.

Dengan ditetapkannya sebagai tersangka, barangkali, pikir Presiden kala itu, BG akan mengundurkan diri dari pencalonan kapolri secara otomatis. Tanpa menunggu Presiden membatalkan pencalonan BG. Sebab, di dalam Ketetapan MPR No. VI/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa disebutkan bahwa, ’’Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara’’.

Namun, ternyata BG tidak mengundurkan diri. Ya sudah. Presiden kemudian menyerahkan ’’bola panas’’ itu ke DPR. Harapannya, BG tidak diloloskan fit and proper test. Mungkin, pikir Presiden kala itu, masak seorang tersangka tetap diloloskan DPR?

Tapi, ternyata, BG diloloskan juga. DPR sepertinya sengaja melemparkan kembali ’’bola panas’’ itu ke Presiden. Persoalan pun semakin rumit, seperti memakan buah simalakama, buah simalakama yang sebenarnya diciptakan Presiden sendiri.

Untuk menjaga ’’harmoni’’ dan ’’perasaan’’ pengusung BG, Presiden menggunakan teori ’’nabok nyilih tangan’’ tadi. Caranya dengan membentuk Tim 9 yang terdiri atas para tokoh yang dianggap memiliki integritas dan kredibilitas. Salah satu butir rekomendasi tim konsultatif independen ini adalah Presiden tidak melantik BG. Desakan publik pun makin agar BG tidak dilantik.

Namun, lagi-lagi, ternyata hal itu tak membuat BG mengundurkan diri. Bahkan BG mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ya sudah. Presiden melemparkan ’’bola panas’’ itu ke pengadilan. Mungkin, pikir Presiden kala itu, permohonan BG bakal ditolak. Sebab, sesuai Pasal 77 KUHAP, penetapan status tersangka tidak termasuk yang bisa diajukan untuk praperadilan.

Lagi-lagi, di luar dugaan, Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi pada Senin, 16 Februari 2015, memutuskan penetapan tersangka Komjen BG tidak sah. Meski praperadilan memutuskan penetapan tersangka Budi tidak sah, Tim 9 tetap berpegang teguh pada rekomendasi awal agar Presiden tidak melantik Komjen BG sebagai Kapolri.

Dan, Presiden pun akhirnya bersikap tegas dengan tidak melantik BG, yang pada dasarnya sejak awal memang tidak ingin melantik BG. Dia hanya butuh dukungan dari para tokoh, aktivis, maupun publik. Secara yuridis keputusan ini pasti akan menimbulkan pro kontra. Namun bagi Presiden, di atas hukum itu masih ada etika dan moralitas yang harus dijunjung tinggi. Bahkan, etika dan moralitas itu merupakan sumber dari hukum itu sendiri.

Peristiwa ini harus menjadi pelajaran berharga. Pertama, KPK dan Polri sama-sama refleksi diri, bersinergi, dan saling menguatkan dalam pemberantasan korupsi yang sangat menyengsarakan rakyat.

Kedua, sebagai presiden yang dipilih rakyat secara langsung, jangan pernah takut membuat kebijakan apapun. Rakyat pasti mendukung selama Presiden tunduk pada Konstitusi dan kehendak rakyat.

Ingat! Anda Presiden rakyat Indonesia. Anda yang memutuskan dengan mendengarkan suara rakyat Indonesia. Anda Presiden rakyat Indonesia. Anda yang diberikan amanah untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. (*)

~ by ariyanto on 19 February 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: