Fikih Cicak Buaya

Jika Cicak versus Buaya alias KPK versus Polri dianggap sebuah teks, maka teks itu dapat ditafsirkan bermacam-macam. Maknanya bisa berbeda-beda, tergantung siapa penafsirnya, tergantung dari mana posisi kita berdiri, dan tergantung wacana apa yang digunakan. Multitafsir.

Sesuai judulnya, tulisan ini melihat fenomena Cicak-Buaya dari sudut pandang fikih. Lebih tepatnya berdasarkan fikih atau pemahaman penulis. Di sini ditekankan menurut fikih penulis karena boleh jadi produk fikih berbeda-beda. Sekali pun punya landasan sama.

Secara etimologi atau asal usul kata, fikih (bahasa Arab: al fiqh) berarti pemahaman (al fahmu). Sedangkan secara terminologi atau istilah, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil tafsil (jelas).

Fenomena Cicak-Buaya ini merupakan persoalan penegakan hukum. Mulai Cicak v Buaya jilid I hingga III. Keduanya sama-sama ingin menegakkan hukum. KPK ingin menegakkan hukum. Polri juga ingin menegakkan hukum. Setidaknya, hal itu bisa dinilai dari pernyataan pimpinan masing-masing institusi. Apa benar murni menegakkan hukum?

Tidak ada yang tahu pasti soal motif atau niat. Hanya Tuhan dan penegak hukum itu sendiri yang paling tahu. Rakyat hanya bisa menduga-duga, menganalisis, dan membuat kesimpulan berdasarkan rangkaian peristiwa dan sudut pandangnya sendiri.

Penegakan Hukum

Soal penegakan hukum, Polri pernah memenjarakan Ketua KPK Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen setelah Antasari getol membongkar kasus-kasus besar seperti Century dan BLBI serta memenjarakan banyak petinggi. Kala itu, 4 Mei 2009, Kabareskrim Polri-nya Komjen Pol Drs Susno Duadji.

Pada 24 Maret 2010, giliran KPK menetapkan Susno Duadji sebagai tersangka pencemaran nama baik dan penghinaan Brigadir Jenderal Edmon Ilyas dan Brigadir Jenderal Raja Erizman.

Selanjutnya, pada 10 Mei 2010, Susno ditetapkan jadi tersangka kasus penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL) senilai Rp 500 miliar dan kasus dana pengamanan Pilkada Jabar 2008 senilai Rp 8 miliar.

Dan, pada 24 Maret 2011, PN Jaksel memvonis Susno dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Beberapa bulan kemudian, Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan keputusan PN Jaksel. Berikutnya, 22 November 2012, Mahkamah Agung menolak kasasi Susno.

Pada 15 September 2009 terjadilah Cicak v Buaya Jilid I. Polri menetapkan pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dalam menangani perkara korupsi Anggoro Widjojo. Namun, setelah melalui proses panjang dan berliku, pada 2 November 2009 Presiden SBY membentuk Tim Delapan yang diketuai Adnan Buyung Nasution dan keesokannya penahanan Bibit-Chandra ditangguhkan.

Pada 31 Juli 2012, Ketua KPK Abraham Samad menetapkan Djoko Susilo sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan simulator SIM. Djoko Susilo divonis bersalah dan dihukum 10 tahun penjara pada 3 September 2013.

Pada 5 Oktober 2012 terjadi Cicak v Polri Jilid II. Polri memburu penyidik KPK Novel Baswedan (mantan petinggi Polri) hingga kantor KPK dengan tuduhan penganiayaan berat atas seorang tahanan hingga meninggal ketika bertugas di Polda Bengkulu 2004. Upaya penangkapan gagal setelah pendukung KPK membuat pagar betis di sekeliling gedung.
Pada 8 Oktober 2012, Presiden SBY memutuskan kasus simulator diurus KPK dan kasus Novel dihentikan dulu karena timing dan caranya tidak tepat.

Pada 13 Januari 2015, KPK menetapkan Komjen (BG) sebagai tersangka kasus rekening gendut saat dirinya diajukan sebagai calon tunggal Kapolri dan akan menjalani menjalani fit and proper test calon Kapolri di DPR.
Babak berikutnya, pada 23 Januari 2015, terjadilah Cicak v Polri Jilid III. Polri menetapkan Wakil Ketua KPK BW sebagai tersangka dengan tuduhan kesaksian palsu pada 2010 saat sidang sengketa pilkada Kotawaringin Barat di MK.

Lalu, pimpinan KPK lainnya satu per satu juga ’’dibidik’’. Tiba-tiba Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuding Ketua KPK Abraham Samad melakukan tindakan tidak etis, yaitu bertemu petinggi parpol KIH dalam rangka ngotot menjadi kandidat Cawapres Jokowi saat kampanye. Samad dituding telah mengaku bahwa BG adalah orang yang menggagalkan niatnya untuk jadi pendamping Jokowi. Begitu pula Wakil Ketua KPK lainnya: Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen. Keduanya juga ’’dikorek’’ tindak pidananya yang diduga pernah dilakukan pada masa lalunya.

Rentetan peristiwa ini dapat dibaca publik sebagai konflik KPK versus Polri yang saling balas dendam. Bisa juga dibaca sebagai konflik multidimensional antara berbagai kepentingan dan kekuasaan. Tapi, ada pula yang membacanya sebagai persoalan personal atau individu yang tidak perlu dikait-kaitkan dengan institusi.

Namun, KPK v Polri ini dapat pula dimaknai sebagai dua institusi yang ’’adu cepat’’ dalam penegakan hukum. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiqul khoirot). Juga saling kontrol. Ada check and balances. Bukan saling kriminalisasi dan saling melemahkan.

Sama di Depan Hukum

Semua manusia sama di hadapan hukum (equality before the law). Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 memberikan jaminan bahwa, ’’Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya’’.

Soal persamaan di hadapan hukum ini, Rasulullah Muhammad SAW bersabda:

’’Wahai sekalian manusia, bahwasanya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ketika orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka membiarkannya (tidak menghukum), sementara jika orang-orang yg rendahan dari mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman had. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya.’’ (HR Muslim No 3196).

Rasulullah sebagai pemimpin sangat berani dan tegas. Tidak melindungi orang bersalah. Tidak pandang bulu dalam penegakan hukum. Jangan kan kelompoknya. Anaknya sendiri saja kalau bersalah tidak akan dibela. Tidak ada orang kebal hukum. Tidak ada orang di atas hukum.

Mengacu kepada ini, sungguh tepat apa yang dilakukan Polri maupun KPK. Kalau petinggi Polri bersalah ya dihukum. Begitu pula sebaliknya, kalau ada petinggi KPK bersalah juga dihukum. Semua sama di mata hukum. Tidak ada tebang pilih, yang ada adalah tebang matang. Juga tidak ada hak imunitas atau kekebalan hukum, sehingga tidak rawan penyalahgunaan kewenangan.

Namun, patut digarisbawahi bahwa penegakan hukum semata-mata untuk menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Bukan dilandasi kebencian. Bukan saling mengkriminalisasi, melemahkan, apalagi menghancurkan. Polri-KPK harusnya bersinergi dan saling mensupport dalam pemberantasan korupsi.

Allah SWT berfirman dalam QS Al Maidah ayat 2:
’’Dan jangan lah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolong lah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan lah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwa lah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.’’

Ini ada kisah menarik soal penegakan hukum dan keadilan.
Ada seorang Yahudi pernah melaporkan ketidakadilan yang dialaminya kepada Khalifah Umar bin Khathab. Gara-garanya, Gubernur Mesir Amr bin Ash akan menggusur rumah orang Yahudi itu untuk masjid. Umar kemudian membuat garis pada tulang dengan pedang. Umar meminta orang Yahudi itu memberikan tulang tersebut kepada Amr bin Ash.

Setelah diterima, tubuh Amr bin Ash gemetar. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk membatalkan penggusuran. Orang Yahudi itu terheran-heran dan bertanya apa maksud garis pada tulang itu. Ternyata tulang itu simbol bahwa seorang pemimpin tidak boleh sewenang-wenang. Kedua, kalau pemimpin ’’bengkok’’, Umar sendiri yang akan meluruskan dengan pedangnya. Setelah mendengar penjelasan, orang Yahudi itu akhirnya mengikhlaskan rumahnya untuk masjid.

Hukum memang seringkali terjebak kepada kepentingan, bukan kebenaran dan keadilan. Itu sebabnya, Allah mengingatkan berkali-kali agar menegakkan kebenaran dan keadilan. Ayat-ayat tentang ini diulang berkali-kali agar manusia senantiasa ingat.

’’Hai orang-orang beriman, hendak lah kamu jadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan jangan lah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (QS Al Maidah: 8).

Karena itu, Polri-KPK jangan main-main dengan penegakan hukum. Tegakkan hukum setegak-tegaknya. Kalau ada yang menjadi saksi, bersaksilah sejujur-jujurnya. Dan, bagi para hakim, putuskan lah seadil-adilnya.

Rasulullah SAW bersabda: ’’Ada tiga golongan hakim. Dua akan masuk neraka. Satu akan masuk surga. Pertama, hakim yang mengetahui mana yang benar lalu ia memutuskan hukuman dengannya, maka ia akan masuk surga. Kedua, hakim mengetahui mana yang bernar,tetapi ia tidak menjatuhkan hukuman itu atas dasar kebenaran itu, maka ia akan masuk neraka. Ketiga, hakim yang tidak mengetahui mana yang benar, lalu ia menjatuhkan hukuman atas dasar tidak tahunya itu, maka ia akan masuk neraka pula. (H.R. Arba’ah)

Jangan Lumpuh

Kini, salah satu pimpinan KPK BW telah menjadi tersangka dan dinonaktifkan. Tidak menutup kemungkinan, ketiga pimpinan lainnya juga jadi tersangka dan konsekuensinya harus nonaktif. Bagaimana agar KPK tidak lumpuh?

Presiden sesegera mungkin membentuk tim independen yang kredibel dan berintegritas untuk mencari calon pimpinan baru KPK. Tidak perlu membuka pendaftaran layaknya membuka lowongan kerja. Tak perlu juga ada audisi ala Indonesian Idol. Tim independen cukup pilih satu berdasarkan rekam jejak calon pimpinan KPK. Kredibilitasnya maupun integritasnya.

Tim independen itu harus segera bekerja begitu salah satu pimpinan KPK jadi tersangka, tanpa harus menunggu keempat-empatnya tersangka. Jadi, begitu BW tersangka seperti sekarang, Presiden harus segera membentuk tim seleksi pimpinan baru KPK. Begitu pula seandainya ada pimpinan KPK lainnya ditetapkan tersangka, maka tim independen kembali bekerja mencari penggantinya.

Setelah calon baru pimpinan KPK mendapat persetujuan Presiden, calon kemudian diajukan ke DPR. Bukan untuk diseleksi lagi, tapi langsung disahkan. Demi menghindari adanya politisasi

Jadi, membentuk tim independen untuk menyelamatkan KPK dari kelumpuhan hukumnya wajib, sebagaimana wajibnya memberantas korupsi. Hal ini sesuai qaidah fiqh yang berbunyi:

’’Maa laa yatimmul wajibu illa bihi fahuwal wajib.’’ (Jika suatu kewajiban tak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya).

Analoginya begini. Kalau seseorang itu tidak bisa mendapatkan ikan tanpa kail, maka keberadaan kail itu hukumnya menjadi wajib.
Nah, jika kewajiban memberantas korupsi itu tak optimal kecuali dengan menyelamatkan dan memperkuat KPK, maka penyelamatan KPK melalui pembentukan tim independen untuk mencari pimpinan baru KPK wajib pula hukumnya.

KPK, Polri, dan institusi penegak hukum lainnya adalah aset negara. Milik rakyat. Kebanggaan rakyat. Rakyat ingin ‪#‎SaveKPK‬, ‪#‎SavePolri‬, dan ‪#‎SaveNKRI‬.

Karena itu, rakyat pasti akan mendukung segala upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum. Dan, untuk pemberantasan korupsi, butuh keberanian, ketegasan, dan keteladanan dari Presiden. (*)

~ by ariyanto on 5 February 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: