Hak Prerogatif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan calon tunggal Kapolri Komjen Pol BG sebagai tersangka kasus korupsi rekening gendut. Budi dikenakan pasal 12 a UU no 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan terancam 20 tahun penjara.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan penetapan BG berdasarkan dua alat bukti. KPK menemukan transaksi tidak wajar dan telah melakukan penyidikan sejak Juli 2014. Komjen Budi Gunawan tersangka kasus Tipikor saat menduduki kepala biro kepala pembinaan karir.

Sebelumnya, Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein mengungkapkan bahwa BG yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri pernah memiliki catatan merah. Melalui akun Twitter-nya @Yunushusein yang ditulis pada Minggu (11/1/2015), Yunus mengatakan bahwa Budi tidak lulus rekomendasi PPATK dan KPK saat ia diajukan menjadi menteri.

Sungguh disayangkan jika rekomendasi dari dua lembaga negara paling kredibel dan dipercaya rakyat Indonesia saat ini diabaikan begitu saja. Dari masyarakat juga muncul petisi yang mendorong Jokowi menarik kembali pencalonan itu.

Namun, Presiden sama sekali tidak melibatkan berbagai pihak dan unsur masyarakat untuk menelusuri rekam jejak dan latar belakang BG saat menunjuknya menjadi Kapolri. Presiden bersikukuh mengajukan nama itu ke DPR.

“Mengapa Presiden msh mencalonkan ybs sebagai calon KAPOLRI? Bukankah hal ini akan mengurangi kepercayaan masy pd Presiden/Pem & POLRI,” sebut Yunus.

Ya tentu bisa mengurangi kepercayaan masyarakat. Sebab, Presiden telah melanggar prinsip nawa cita yang menjadi program unggulannya sejak masa pencalonan presiden. Dalam nawacita, Jokowi berjanji memilih Kapolri dan Jaksa Agung yang bersih, berintegritas, dan antikorupsi.

Presiden selalu ’’berlindung’’ atas nama hak prerogatif. Apa kah itu salah?
Jika pertanyaannya itu, tentu jawabannya tidak. Di dalam UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden memiliki delapan hak prerogatif. Salah satunya terdapat di Pasal 17 bahwa ’’Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden.’’

Tapi, apa kah lantas hak prerogatif itu dipergunakan secara sewenang-wenang? Hak prerogatif itu mengandaikan niat baik Presiden untuk menjadikan negara lebih baik. Apalagi itu sudah jelas-jelas dinyatakan dalam program nawacita.

Hak prerogatif juga mengandaikan adanya perangkat-perangkat negara bekerja untuk melakukan pengawasan dan memberikan pertimbangan atau rekomendasi. Dalam hal ini, negara punya perangkat di antaranya KPK dan PPATK untuk memberikan rekomendasi berdasarkan rekam jejak.

Apabila pengandaian-pengandaian itu diabaikan, maka secara filosofis hak prerogatif itu tidak dapat dipergunakan. Hak prerogatif yang ’’sewenang-wenang’’ semacam ini juga tidak sesuai dengan iklim demokrasi, di mana publik seharusnya dilibatkan untuk memberikan pertimbangan dan masukan. Karena itu, perlu memfilosofikan dan mendemokratiskan hak prerogatif agar tidak berasa feodalistik.

Berangkat dari kejadian ini, ke depan perlu ada amandemen kelima yang salah satu pasalnya mengatur tentang penggunaan hak prerogatif agar tidak melawan rasa keadilan publik. Dalam konteks pengangkatan pembantu presiden, misalnya, wajib mempertimbangkan rekam jejak atau penilaian yang diberikan lembaga berwenang. Dalam hal ini KPK dan PPATK. Jika mengabaikan hal itu, maka hak prerogatif gugur dengan sendirinya karena telah mengabaikan kewajibannya untuk melaksanakan rekomendasi. (*)

~ by ariyanto on 13 January 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: