TSUNAMI KORUPSI AKIL

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar telah divonis hukuman penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (30/06/2014) malam. Akil dinyatakan terbukti bersalah menerima hadiah (gratifikasi) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus sengketa Pilkada di MK.

Putusan ini tidak berbeda tuntutan seumur hidup yang diajukan jaksa. Namun, majelis hakim menyatakan Akil tidak diwajibkan membayar denda Rp 10 miliar. Majelis hakim menyatakan, Akil telah dijatuhi hukuman maksimal, sehingga denda bisa dihapuskan.

Dalam pertimbangan yang memberatkan, perbuatan Akil dinilai telah meruntuhkan wibawa MK. Diperlukan usaha yang sulit dan memerlukan waktu lama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada MK.
Selain itu, Akil merupakan ketua lembaga tinggi negara yang merupakan benteng terakhir bagi masyarakat yang mencari keadilan. Menurut hakim, Akil seharusnya memberikan contoh teladan yang baik dalam masalah integritas. Tidak ada hal yang meringankan untuk Akil.

Sebelum ’’tsunami’’ korupsi Akil, MK memang lembaga yang sangat dihormati, selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada masa kepemimpinan Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD, lembaga ini sangat disegani. Masyarakat menaruh harapan dan kepercayaan besar terhadapnya tegaknya keadilan.

Sayang harapan itu runtuh. Sembilan pilar gedung MK yang mewakili kewibawaan sembilan hakim dirobohkan oleh palu perbuatan ketuanya sendiri dengan cara korupsi. Hukum di negeri ini rasa-rasanya kiamat.
Mahfud MD menilai bahwa lembaga yang pernah dipimpinnya itu sudah terjerembab, hancur, dan tak bisa dipercaya lagi. Karena MK sudah tak bisa dipercaya, dia menyarankan lembaga itu sebaiknya dibubarkan saja.
“Saya ingin mengatakan, sekarang MK dibubarkan saja. Tapi saya tak bisa berkata itu karena adanya MK itu perintah konstitusi,” ucapnya melalui akun Twitternya.

Dengan peristiwa Akil itu, maka saat ini tinggal KPK yang secara institusional bisa dipercaya. Tinggal lembaga adhoc ini kita bisa menyandarkan harapan terhadap pemberantasan korupsi di kala lembaga yudikatif lain masih belum berbenah maksimal.

Pada 2015, tiga hakim konstitusi mengakhiri tugas. Dua hakim dari unsur Mahkamah Agung (MA), satu dari unsur pemerintah. Hamdan Zoelva dari unsur pemerintah dan Achmad Fadlil Sumadi dan Muhammad Alim diajukan MA.
Pengganti merekalah yang akan menentukan wajah MK ke depan. Kewibawaan MK akan berangsur pulih jika diisi hakim-hakim berintegritas dan berkompeten. Sebaliknya, jika diisi hakim yang tidak memiliki rekam jejak baik, MK akan tetap terpuruk seperti sekarang. Itu sebabnya, sekali lagi, lembaga ini harus diisi hakim-hakim terbaik.

Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Konstitusi MK, Kamis (11/12/2014) resmi mengumumkan pendaftaran calon hakim konstitusi unsur pemerintah, pengganti Ketua MK Hamdan Zoelva. Pendaftaran mulai dibuka 11 Desember dan ditutup 17 Desember 2014 pukul 16.00 WIB.

Ketua Pansel Saldi Isra, mengatakan calon-calon yang masuk akan diperiksa dan dilihat mana yang memenuhi persyaratan. Tahap pertama wawancara, lalu tes kesehatan. Paling banyak 10 besar akan mengikuti tes tahap kedua. Dalam tes tahap kedua ini, pansel juga akan mengundang tokoh senior untuk melakukan interview. Tanggal 31 Desember direncanakan tes tahap kedua. Lalu, pada 4 atau 5 Januari akan ditentukan siapa yang akan disampaikan ke presiden. Selanjutnya pada 6 Januari akan disampaikan ke presiden.

Syarat calon hakim MK jangan sekadar syarat administratif seperti berijazah doktor dan magister dengan dasar S1 berlatar belakang pendidikan tinggi hukum.

Jangan pula dibatasi usia. Kalaupun dibatasi usia, carilah yang dewasa, bukan usia minimal sekian tahun, maksimal sekian tahun. Tapi karena kedewasaannya. Dewasa itu mampu berbuat adil, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau bersalah ya divonis bersalah. Tidak ada jual beli perkara.

Yang terpenting, hakim konstitusi harus memiliki rekam jejak baik. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap itu sudah pasti. Itu harga mati. Dalam hal ini, Pansel bisa melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak.

Rekam jejaknya juga bisa dilihat dari keputusannya selama jadi hakim. Dia tidak pernah menggadaikan integritasnya dan tidak pernah membebaskan atau meringankan hukuman koruptor.

Komisi Yudisial (KY) juga seharusnya merekomendasikan hakim-hakim terbaik untuk menduduki kursi hakim konstitusi. Sekali lagi, pertimbangannya adalah lebih kepada rekam jejak yang tidak pernah toleran terhadap koruptor.

Begitupun Mahkamah Agung (MA), seyogyanya mengusulkan orang-orang terbaik. Lagi-lagi, rekam jejak harus menjadi pertimbangan utama. Jangan sampai kejadian Arsyad Sanusi terulang kembali. Dia adalah hakim konstitusi pertama dari unsur MA yang dinyatakan melanggar kode etik oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dan terkait dugaan pemalsuan surat MK.

Kedewasaan lembaga yang sejak puluhan tahun menjadi satu-satunya lembaga tertinggi dalam kekuasaan kehakiman terletak pada seberapa terbaik hakim yang diajukan untuk ’’saudara muda’’-nya: MK.

Kedewasaan inilah yang akan mengerek kewibawaan MA, sebagaimana berwibawanya ’’saudara muda’’ sebelum kasus Akil.
Menurut saya, untuk mendapatkan hakim terbaik, mekanisme penjaringan calon hakim konstitusi perlu melibatkan publik. Nama-nama yang diusulkan dilempar ke publik terlebih dulu untuk mendapatkan respons. Baik yang diusulkan KY maupun MA.

Ketika MA merekrut untuk mengisi posisi Achmad Fadlil Sumadi dan Muhammad Alim dan memutuskan Suhartoyo dan Manahan M.P. Sitompul yang akan menjadi hakim konstitusi periode 2015-2020, maka publik perlu dimintai tanggapan.
Menurut saya, Pansel hakim konstitusi MK tak hanya menerima ’’surat lamaran pekerjaan’’. Sebab, boleh jadi, banyak hakim berintegritas yang tidak mau mengajukan surat lamaran semacam itu. Itu sebabnya, Pansel harus proaktif dengan memberikan amanah tersebut kepada orang yang berhak menerimanya.

Seharusnya pula, publik diberikan ’’hak’’ untuk mengusulkan nama-nama hakim konstitusi yang bisa dipercaya mengembalikan kewibawaan MK. Dan, kalau saya diminta untuk mengajukan satu nama untuk dijadikan Ketua MK, pilihan saya adalah Artidjo Alkostar.

Dua alasan saya memilih Artidjo. Pertama, rekam jejak. Artidjo adalah Hakim Agung yang saat ini menjabat Ketua Muda Kamar Pidana MA. Ibarat buku, kita semua bisa membaca rekam jejaknya dalam memerangi koruptor dengan cara memperberat hukuman, memiskinkan, dan mencabut hak politik koruptor.

Di antaranya, Artidjo pernah memperberat vonis 4 tahun penjara menjadi 12 tahun kepada politikus Angelina Sondakh untuk kasus korupsi. Dia juga memperberat hukuman terdakwa kasus suap impor daging yang juga bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq. Luthfi merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari daerah pemilihan Jawa Timur V.

Artidjo memperberat hukuman Luthfi menjadi 18 tahun dari 16 tahun kepada Luthfi dalam putusan kasasinya. Hak politik Luthfi juga dicabut untuk dipilih. Dia berharap nantinya tidak ada lagi koruptor yang terpilih dan dilantik karena akan mencederai demokrasi.

Kedua, sederhana. Saat diangkat menjadi hakim agung, dia melaporkan kekayaan: Rumah berukuran 54 meter persegi di atas tanah seluas 200 meter persegi di Jalan Cerme A-37 Perum Sidoarum Blok II, Godean, Sleman, Wakil Presiden Republik Indonesia (1972-1978)
Yogyakarta; Tanah hak milik seluas 1.122 meter persegi di Candibinangun Pakem, Sleman, Yogyakarta; Sepeda motor merek Honda Astrea tahun 1985; Penghasilan tetap sebagai dosen FH UII Yogyakarta, serta advokat/penasihat hukum. (sumber: http://www.tokohindonesia.com).

Dengan dua alasan itu, saya meyakini Artidjo lah yang bisa mengangkat kembali kewibawaan MK setelah berada pada titik nadir kepercayaan masyarakat. (*)

~ by ariyanto on 13 December 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: