PETRAL

Perbincangan seru saya dengan Mahfud MD soal pembubaran BP Migas dan kenangan beliau selama sekolah, kuliah, dan menemukan jodoh di Yogyakarta mendadak terhenti Rabu siang itu (14/11/2012). Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) membaca sebuah layanan pesan singkat (SMS)dengan serius. Tampaknya SMS penting.

’’Dari Pak Dahlan (Menteri BUMN). Pak Dahlan mengapresiasi keputusan MK yang telah membubarkan BP Migas. Pak Dahlan juga pengen Petral dibubarkan. Berani nggak Pak Dahlan bubarkan Petral?’’ kata Mahfud MD kepada saya usai baca SMS sambil tersenyum.

Siang itu memang banyak sekali telepon atau SMS dari para tokoh, menteri, atau pejabat lainnya yang masuk ke HP Mahfud MD. Mereka mengapresiasi pembubaran BP Migas yang diduga sarat praktik korupsi. Akibatnya, beberapa kali obrolan dengan beliau selama perjalanan ke PHIN (sekarang MAN 1 Yogyakarta), ke kos-kosannya saat menjadi siswa PHIN, atau selama napak tilas di Yogyakarta jadi terpotong-potong.

Seperti diketahui, MK dalam putusan mengenai pasal yang mengatur tugas dan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang diatur dalam UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat.

Berdasarkan putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 ini, maka MK resmi membubarkan BP Migas pada Selasa siang (13/11/2012). Selanjutnya, tugas dan fungsinya dilaksanakan sementara oleh dirjen migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Selama napak tilas di Yogyakarta itu, saya terus memikirkan SMS Pak Dahlan soal pembubaran Pertamina Energy Trading Ltd (PT Petral) itu. Iya ya, kenapa tidak dibubarkan saja? Apa susahnya? Kok sepertinya ada tembok besar yang menghalangi pembubarannya?

Saya awam soal migas. Pengetahuan saya tentang migas baru sebatas ilmul yaqin, belum ainul yaqin, apalagi haqqul yaqin. Tapi, secara akal sehat, rasanya kok aneh jika anak usaha PT Pertamina (Persero) yang bermarkas di Singapura ini dipertahankan. Pertamina dilarang membeli langsung minyak dari produsen, melainkan harus membeli melalui Petral atau pihak ketiga. Dalam teori dagang yang gampang-gampangan, namanya pihak ketiga, pasti mengambil untung. Sekecil apa pun itu. Nah, kenapa Pertamina tidak langsung membeli ke produsen saja supaya lebih efisien?

Loh, bukankah Pertamina membeli minyak harus lewat Petral itu amanat UU Migas? Saya tahu itu. Pertanyaan saya adalah mengapa dulu UU Migas dibuat ’’inefisiensi’’ seperti itu? Ada apa?

Namun saya tidak mau berburuk sangka bahwa ada pasal selundupan, pasal titipan, pasal transaksional, atau apa pun istilahnya di balik golnya UU Migas. Saya juga tidak mau berburuk sangka bahwa eksekutif dan legislatif telah ’’main mata’’. Okelah, kalau demikian persoalannya, kenapa UU Migas tidak direvisi? Sistemnya diperkuat, birokrasinya dipermudah, dan inefisiensinya dihilangkan.

Dan, tentu saja, Petral harus dibubarkan agar Pertamina dapat menjalankan korporasi secara baik dan bisa fokus mengelola sektor hulu. Lagi pula citra Pertamina jadi buruk karena selama ini sejumlah kalangan menilai bahwa anak usahanya itu merupakan episentrum korupsi para pejabat dan para petinggi lama Pertamina.

Perusahaan ini juga diduga jadi mesin ATM guna mendapatkan komisi dari ekspor impor minyak bagi pihak tertentu. Apalagi Petral berdomisili di Singapura, sehingga sulit sekali dikontrol. Atau jangan-jangan memang skenarionya seperti itu supaya tetap bisa jadi mesin ATM? Loh, kok jadi buruk sangka lagi? Hehehe…

Menteri BUMN (Kabinet Indonesia Bersatu II), Dahlan Iskan, sebenarnya sudah membahas rencana pembubaran Petral ini dengan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan kala itu. Menurut Dahlan, Karen sangat setuju. Hanya saja disyaratkan tugas-tugas Petral yang selama ini untuk ekspor dan impor minyak mentah tidak dikembalikan ke Pertamina.

Dahlan melontarkan salah satu opsi Petral dialihkan ke dalam negeri. Disinergikan dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Pertanyaannya, hingga Kabinet Indonesia Bersatu jilid II berakhir, Petral masih beroperasi.

Kini, setelah pemerintahan baru Jokowi-Jusuf Kalla dengan ’’Kabinet Kerja’’-nya terbentuk, muncul lagi wacana pembubaran Petral. Itu bagus sekali karena berarti Petral memang patut dievaluasi. Apalagi diduga terjadi penyelewengan tender minyak oleh Pertamina melalui Petral sebanyak 800.000 barel per hari atau sekitar 18 miliar dolar AS per tahun (silakan KPK menyelidiki).

Saat ini adalah momen tepat jika ingin membubarkan Petral. Para pemangku kepentingan baru semua. Presiden dan Wakil Presidennya baru, Menko Perekonomiannya baru, Menteri BUMN-nya baru, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineralnya baru, Ketua SKK Migas (pengganti BP Migas) baru, Dirut Pertamina Baru dan seluruh direksi Pertamina juga baru, Ketua Komisi VII DPR yang membidangi masalah energi juga baru.

Bahkan, pemerintah lewat Menteri ESDM Sudirman Said juga telah menunjuk Faisal Basri sebagai ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang bertugas membuat industri migas Indonesia transparan dan terang benderang serta memberantas mafia migas. Nunggu apalagi?

Andaikata Petral jadi dibubarkan, akankah mafia migas hilang? Belum tentu juga. Sifat mafia migas itu seperti zat cair, bentuknya berubah-ubah mengikuti tempatnya. Selama mental korup itu masih ada, maka sang mafia akan tetap bercokol. Mereka akan menggunakan teknologi, teknik, atau gaya baru sesuai lingkungan barunya.

BP Migas pasca dibubarkan MK dan kemudian ’’face off’’ menjadi SKK Migas salah satu buktinya. Korupsi yang selama ini berada di BP Migas, bergeser di tempat baru. Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan telah divonis 7 tahun penjara pada 29 April 2014 lalu. Penyuapnya juga sudah divonis. Ketua Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah energy Sutan Bhatoegana juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Rudi terbukti menerima suap terkait pelaksanaan proyek di lingkungan SKK Migas. Rudi menerima uang dari bos Kernel Oil Singapura Widodo Ratanachaitong dan PT Kernel Oil Private Limited Indonesia sebesar USD 900.000 dan SGD200.000.

Jadi, pembubaran Petral memang tidak menjamin mafia migas bisa hilang. Bisa saja kemudian mafia itu bermetamorfosis dalam bentuknya yang baru dan menggunakan modus baru. Namun demikian, pembubaran Petral bisa menjadi langkah awal untuk pemberantasan mafia migas hingga akar-akarnya, kalau para stake holder tersebut tidak tersandera kepentingan.

Itulah akal sehat saya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan dan dimaklumi, namanya juga orang awam soal migas. (*)

~ by ariyanto on 13 December 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: