TANDINGAN

Menjadi narasumber di Berita Satu TV terkait kisruh Partai Golkar.

Menjadi narasumber di Berita Satu TV terkait kisruh Partai Golkar.

Istilah ’’tandingan’’ menjadi populer belakangan ini, seolah ingin menandingi popularitas kata ’’blusukan’’. Istilah ini muncul setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terbelah: kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). KIH membuat DPR tandingan setelah KMP menguasai Parlemen. Sebagai konsekuensi UU MD3, kubu KMP memang menyapu bersih posisi-posisi penting, mulai pimpinan DPR, Ketua Komisi, Ketua Fraksi, hingga Alat Kelengkapan Dewan.

Entah menjadi semacam ’’virus’’ atau apa, istilah ’’tandingan’’ itu kemudian mewabah. Sekretaris Jenderal PPP M. Romahurmuziy membuat PPP tandingan, menyaingi PPP yang dipimpin Suryadharma Ali (SDA). Romy, begitu ia biasa disapa, menggelar muktamar VIII di Surabaya dan mengantarkan dirinya sebagai Ketua Umum PPP periode 2014-2019. Dia dipilih secara aklamasi oleh kader PPP pada 16 Oktober 2014.

Tak mau kalah, kubu SDA juga menggelar muktamar VIII pada 23 Oktober di Jakarta. Djan Faridz terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum PPP. Namun, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengesahkan PPP kubu Romy. Menkumham memastikan bahwa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) oleh kubu Romahurmuziy adalah legal berdasarkan surat keputusan Menkumham Nomor M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2014.

SDA yang tidak terima keputusan Menkumham melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hasilnya, PTUN mengabulkan gugatan yang dilayangkan kuasa hukum PPP hasil Muktamar Jakarta untuk menunda pelaksanaan keputusan Menkumham. Penetapan PTUN Jakarta No 217/G/2014/PTUN-JKT itu tertanggal 6 November 2014.

Dengan begitu, keputusan Menkumham No M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan belum dapat dilaksanakan.

Menkumham kemudian menyerahkan segala keputusan terkait pengesahan SK PPP Romy di pengadilan ke Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk proses persidangan selanjutnya. Dia menegaskan belum mencabut SK pengesahan kubu Romy hingga menunggu keputusan final pengadilan, biar pengadilan yang memutuskan karena adanya dua muktamar.

Perpecahan berikutnya terjadi di tubuh partai Golkar. Partai tertua di Indonesia itu terpecah menjadi dua kubu, kubu Aburizal Bakrie alias Ical dan Agung Laksono. Kubu Ical telah menggelar Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Bali. Pada 3 Desember 2014 diputuskan secara aklamasi bahwa Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar 2014-2019. Usai munas, Ical langsung menegaskan bahwa Golkar menolak perppu pilkada dan juga akan mengajukan hak interpelasi terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Tidak terima dengan hasil munas, kubu Agung Laksono membuat munas tandingan di Jakarta. Kubu Agung Laksono mempercepat pelaksanaan Munas Golkar. Awalnya direncanakan Januari 2015, namun dipercepat menjadi Sabtu (6/12/2014). Alasannya karena Ketua Tim Penyelamat Partai Golkar itu ingin berlomba dengan kubu Ical untuk mendaftarkan parpol ke Kemenkumham. Masa pendaftaran parpol sudah harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah munas, sesuai UU nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik.

Pecahnya Golkar ini menarik dicermati mengingat partai berlambang pohon beringin ini merupakan kekuatan utama KMP. Tampaknya ini sengaja dipecah untuk mengurangi kekuatan KMP. Seperti diketahui, kubu Agung Laksono cs lebih mendukung pemerintahan Jokowi. Agung menyatakan tanpa malu-malu bahwa dirinya mendukung Jokowi. Jusuf Kalla sendiri sebagai mantan Ketua Umum Golkar bahkan sudah menjadi wakilnya Jokowi.

Kemungkinan besar, sejarah PPP akan kembali terulang di tubuh Golkar. Dan, diperkirakan, Menkumham akan memenangkan kubu Agung Laksono cs. Sebab, hal itu bisa mengurangi kekuatan KMP dan tambahan dukungan ke KIH. Jika ini benar-benar dilakukan, publik akan menilainya sebagai bentuk intervensi pemerintah. Sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edy yang melarang Polri menerbitkan izin Munas Golkar di Bali juga dianggap intervensi. Meski Tedjo beralasan hal itu dilakukan demi keamanan Negara karena adanya peningkatan eskalasi kericuhan jelang munas dan itu bisa dipahami, tetap saja itu bisa dimaknai lain. Apalagi kemudian gangguan keamanan itu tidak terbukti dan sektor pariwisata di Bali justru diuntungkan.

Aroma politis keputusan Menkumham ini memang sangat kuat. Maklum, Yasonna Hamonangan Laoly yang menjabat Menkumham di Kabinet Kerja Jokowi sejak 27 Oktober 2014 ini merupakan politisi PDI-P. Dan, seperti kita ketahui, PDIP adalah motor penggerak utama Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung penuh pemerintahan Jokowi.

Seharusnya, Menkumham tidak masuk terlalu dalam terkait kisruh internal partai. Sesuai undang-undang, seharusnya masalah internal parpol diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Lebih baik Menkumham lebih memprioritaskan banyaknya persoalan HAM di Indonesia yang masih belum terselesaikan. Juga harmonisasi peraturan perundang-undangan dan permasalahan lapas dan turunannya.

Konflik-konflik di tingkat elite yang hanya memikirkan kepentingan kelompoknya seperti ini sebenarnya membuat sebagian masyarakat mual, muntah, dan bahkan muak. Kekuasaan yang seharusnya dijadikan medium untuk mensejahterakan rakyat akhirnya tak ubahnya seperti memperebutkan daging yang dipenuhi belatung. Apalagi konflik-konflik itu dipertontonkan di tengah kenaikan BBM dan diikuti meroketnya sejumlah barang kebutuhan pokok.

Rakyat tidak butuh tandingan-tandingan itu. Yang mereka butuhkan ada tandingan harga BBM murah. Sebab, kenaikan BBM membuat rakyat kecil tercekik. Banyak perusahaan terancam gulung tikar, banyak karyawan terancam di-PHK. Dan diprediksi akan muncul orang-orang miskin baru yang bisa membahayakan kesehatan sosial.

Kini, rakyat hanya bisa berharap ada perubahan sambil menyanyikan lagu Iwan Fals berjudul ’’Galang Rambu Anarki’’ dan ’’Manusia Setengah Dewa’’:

…Maafkan kedua orangtuamu
Kalau tak mampu beli susu
BBM naik tinggi
Susu tak terbeli orang pintar tarik subsidi
Mungkin bayi kurang gizi…
…Wahai presiden kami yang baru
Kamu harus dengar suara ini
Turunkan harga secepatnya
Berikan kami pekerjaan
Pasti kuangkat engkau
Menjadi manusia setengah dewa…

~ by ariyanto on 10 December 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: