Kabinet Takwa

Langkah Jokowi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri rekam jejak calon menterinya patut diapresiasi. Itu bentuk kehati-hatian Presiden Ke-7 RI dalam menyusun kabinet. Jangan sampai para pembantunya terseret kasus hukum, seperti terjadi pada kabinet sebelumnya.

Permintaan Jokowi direspons cepat KPK. Lembaga antirasuah itu telah memberi tanda merah dan kuning pada calon nama menteri Jokowi. Ketua KPK Abraham Samad menyebut dua tanda itu bobotnya sama: tidak boleh menjadi menteri. Kalau merah itu tidak lama lagi (jadi tersangka). Ibaratnya, merah satu tahun kalau kuning dua tahun. Siapa saja mereka?

KPK tidak mau menyebutkan ada berapa yang mendapat catatan merah, termasuk nama-namanya. Namun, Jokowi telah menyebut ada delapan nama diberi tanda khusus KPK. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab molornya pengumuman kabinet, karena harus mengganti kedelapan orang yang dicoret. Dan, mencari calon menteri sebanyak itu tentu tidak semudah memotong Agar-Agar.

Atas nama Hak Prerogatif bisa saja Jokowi mengindahkan hasil rekomendasi KPK. Namun, jika itu dilakukan, Pemerintah Jokowi akan dinilai tidak berintegritas. Jokowi juga akan dianggap tidak punya komitmen dalam pemberantasan korupsi dan pembentukan pemerintahan bersih. Untungnya, Jokowi mengacuhkan KPK. Karena itu, terobosan baru dalam seleksi calon menteri ala Jokowi ini seharusnya dipertahankan.
Kalau kabinet Jokowi ini diisi orang-orang berintegritas dan punya kompetensi, maka kabinet ini layak disebut kabinet takwa. Takwa secara etimologi berasal dari kata waqa yaqi wiqayah. Artinya memelihara, melindungi dari hal berbahaya, atau kehati-hatian. Jokowi yang mendengarkan rekomendasi KPK adalah bentuk takwa atau kehati-hatian itu. Ibarat orang berjalan di tengah malam tanpa penerangan, duri berserakan di mana-mana, jika tidak hati-hati melangkah maka kaki akan tertusuk duri.
’’Bongkar pasang’’ komposisi kabinet ini membuat pengumuman kabinet molor dan berdampak pada terhambatnya kinerja dewan. Pasalnya DPR belum punya tenaga ahli. Sebab, penunjukan tenaga ahli harus diputuskan Baleg dan Baleg sendiri belum terbentuk. Hal ini juga berdampak ke pemerintah.
Karena itu, sungguh bisa dipahami keinginan sebagian rakyat yang menginginkan kabinet segera diumumkan, sehingga pemerintahan ini bisa langsung bekerja. Sesuai tagline-nya: bekerja, bekerja, bekerja! Namun, seperti dinyatakan Jokowi saat jumpa pers di Istana, Rabu (22/10/2014), lebih baik terlambat daripada terburu-buru mengumumkan tapi keliru.
Sebenarnya, di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah diberi kelonggaran waktu bagi seorang presiden dalam menyusun kabinet. Dalam Pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa, “Pembentukan kementerian paling lama empat belas hari kerja sejak Presiden mengucap sumpah/janji.”
Namun, harapan rakyat yang sangat besar agar pemerintah ini segera bekerja membuat hari-hari penantian pengumuman kabinet terasa sangat lama. Tapi, sekali lagi, mungkin Jokowi mempertimbangkan hal lebih besar demi kinerja gemilang pemerintahan ini hingga lima tahun mendatang.
Faktor kedua molornya pengumuman kabinet karena Jokowi telah mengirim surat ke ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto soal struktur kabinet untuk mendapatkan pertimbangan. Hal itu diperlukan karena akan ada sejumlah kebijakan perampingan dengan penggabungan dan pemisahan kementerian. Jokowi merasa perlu mengirim surat tersebut karena DPR merupakan mitra kerja. Sehingga, antara eksekutif dan legislatif bisa bekerjasama lebih baik.
Faktor ketiga, diduga kuatnya tarik menarik kepentingan di internal Jokowi-JK sendiri terkait nama-nama calon menteri. Ada pertarungan sengit mulai kepentingan antar parpol koalisi hingga kepentingan ekonomi-politik. Dan, itu wajar-wajar saja dalam politik dan tidak terelakkan.
Nah, di sinilah ’’permainan’’ cantik Jokowi. Langkah menggandeng KPK adalah ’’soft power’’ yang dimainkan Jokowi. Boleh saja partai koalisi mengajukan si A, B, C dan lain-lain menjadi calon menteri, tapi dengan satu syarat: tidak boleh punya rapor merah. Ini namanya nabok nyeleh tangan. Menampar tapi pinjam tangan orang lain. Kalau Jokowi langsung mencoret sendiri nama-nama bermasalah itu, dia tentu merasa tidak enak dengan yang merekomendasikan. Tapi kalau dia meminjam tangan KPK, maka terkesan lebih smart. Alasannya juga lebih prinsip: demi integritas! Yang mengusulkan nama menteri itu juga tidak merasa ditampar atau dihinakan. Jokowi pun menang tanpo ngasorake (menang tanpa menghinakan orang lain).
Harapan kita semua, kabinet Jokowi diisi orang-orang yang tidak punya rekam jejak buruk. Kalau itu terlaksana, maka Jokowi telah menempatkan integritas dan kompetensi di atas pertimbangan-pertimbangan ’’lainnya’’.

Semoga, ’’kabinet takwa’’ ini bisa membawa kehidupan lebih baik. Sesuai komitmen Jokowi yang akan menjalankan doktrin Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian dalam budaya. (*)

 

~ by ariyanto on 23 October 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: