Ormas Anarkis, Mau Diapakan?

Organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi berfungsi memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Tapi di sisi lain, ormas yang tidak terkendali (baca: ormas anarkis) dapat mengancam kebhinnekaan serta mengoyak nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.
Keberadaan ormas memang bagian dari kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Ini dijamin Pasal 28 UUD 1945. Ini juga hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
’’Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28 E ayat 3).
’’Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.’’ (Pasal 28 C).
Namun, dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain untuk ketertiban hukum dan menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Narasumber di Berita Satu TV soal ormas anarkis, Minggu (12 Oktober 2014).

Narasumber di Berita Satu TV soal ormas anarkis, Minggu (12 Oktober 2014).

Ormas sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
Pendapat juga harus berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan
nasional dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila.
Ketika ormas mengabaikan itu, apalagi terus memproduksi dan mereproduksi kekerasan, maka secara filosofis ormas itu telah membubarkan dirinya sendiri. Sebab, dalam Pasal 28 J ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa, ’’Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.’’
Di ayat 2 juga dinyatakan bahwa, ’’Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.’’ Inilah yang kemudian dijadikan konsideran UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
Ormas anarkis itu ibarat orang mengepel maju, bukan mundur sebagaimana lazimnya. Alih-alih ingin membersihkan lantai, dia justru mengotorinya sendiri dengan menginjak-injak lantai.
Semua angsa itu putih. Ketika ada satu angsa saja berwarna hitam, maka gugurlah tesis yang menyatakan bahwa semua angsa itu putih. Inilah teori falsifikasi. Ormas pun demikian. Ormas bertujuan mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ketika ormas itu tidak sesuai tujuan dan fungsi didirikannya, maka ormas itu telah membubarkan dirinya sendiri.
Secara yuridis, ormas anarkis juga bisa dibubarkan melalui keputusan pengadilan setelah diajukan Kementerian Hukum dan HAM. Ini diatur dalam Pasal 70 UU Ormas. Jadi, Pemerintah sudah punya landasan hukum kuat. Soal pembubaran ormas ini tak perlu lagi saling lempar tanggung jawab.
Tapi, apakah persoalan ormas anarkis akan selesai usai dibubarkan?
Ormas itu ibarat pohon. Jika akar atau ideologinya kekerasan, maka buahnya juga kekerasan. Pohon ormas bisa saja ditebang, tapi selama akar kekerasan itu masih ada, maka kekerasan itu akan tumbuh dan terus tumbuh.
Hari ini sebuah ormas yang dinilai anarkis dibubarkan pengadilan. Besok, mereka mendirikan ormas baru lagi dengan nama baru atau tetap menggunakan nama lama. Bagi mereka tidak penting apakah ormasnya terdaftar di Kementerian Dalam Negeri atau tidak. Itu hanya administrasi. Hal terpenting ormas itu alat perjuangan. Ormas hanya wadah, isinya ini yang terpenting. Sama saja jika di gedung DPR itu terdapat banyak koruptor. Jangan gedungnya yang dibakar, tapi koruptornya yang harus ditangkap dan diberikan efek jera.
Jadi, selain penegakan hukum, paling efektif pemerintah harus melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan. Jika ormas anarkis dalam menjalankan aksinya merupakan refleksi atas teks-teks suci keagamaan, maka teknologi untuk mendisiplinkannya dengan cara reinterpretasi atas ajaran agama atau menyegarkan kembali pemahaman agama. Mengajak dengan hikmah, humanis, pelajaran yang baik, serta berdiskusi dengan cara cerdas dan elegan.
Pemerintah tak boleh lelah membina. Harus istiqomah. Konsisten. Karena sebesar dan sekeras apa pun sebuah batu karang, ia akan hancur jika ditetesi secara terus menerus. Hati manusia pun demikian. Ormas jika dikelola dengan baik, ia akan menjadi modal sosial bagi kemajuan bangsa. Kalau tidak, ormas justru hanya menjadi benalu bagi kemajuan bangsa. (*)

~ by ariyanto on 14 October 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: