Revisi UU Pers

Oleh
Ariyanto

Bambang Sadono malam itu begitu bersemangat mengkritisi pers Tanah Air. Anggota Komisi III DPR RI itu tidak ingin pers kebal hukum. Meski mantan wartawan, dirinya ingin pers juga bisa dihukum demi kepentingan masyarakat luas. Kalau ada masyarakat yang menghendaki UU No 40/1999 tentang Pers perlu direvisi, maka DPR harus melaksanakan itu karena DPR wakil rakyat. ’’Lagipula, UU Pers ini tidak bagus-bagus banget karena dibuat tergesa-gesa. Kalau dicari-cari, UU ini masih banyak kelemahannya, di samping ada kelebihannya,’’ kata dia dalam acara bedah buku ’’Memorie Van Toelichting UU No 40/1999 tentang Pers’’ di Hotel Santika kemarin malam.

Mendengar statemen itu, Leo Batubara dari Dewan Pers ’’terbakar’’. Dengan gaya berapi-api, dia menyatakan bahwa sekarang ini ada pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan kebebasan pers. Itu terbukti dari keinginan direvisinya UU Pers, revisi KUHP maupun RUU Rahasia Negara. ’’Biasanya, ketika Pemerintah bosan dengan kebebasan pers, maka Pemerintah membatasi pers dengan peraturan pemerintah atau mandatory rights,’’ ujar dia.
Perdebatan mengenai perlu tidaknya revisi UU Pers ini tentu saja menarik di tengah-tengah berhembusnya angin kebebasan pers. Pertanyaannya adalah perlukah merevisi UU Pers? Jika membaca dengan seksama dan melihat substansi UU tersebut, revisi sebenarnya belum perlu dilakukan. Kalaupun mau merevisi, jangan menghilangkan tiga prinsip penting yaitu prinsip kebebasan pers, prinsip penghapusan perizinan penerbitan pers dan prinsip penghapusan pembredelan pers. Tapi kembali lagi buat apa direvisi toh dijalankannya saja belum.
Mestinya, energi dan pikiran kita dicurahkan lebih kepada bagaimana UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik dijalankan sebaik-baiknya. Kalau UU itu dibaca dan dijalankan, maka berbagai pelanggaran yang dilakukan wartawan dapat dicegah. Seandainya itu dilanggar, perusahaan penerbitan bisa memberikan sanksi. Baik berupa teguran lisan, surat peringatan, hingga pemecatan. Itu semua tergantung dari tingkat kesalahannya. Namun, wartawan tidak bisa dipidanakan karena tulisan-tulisannya. Bukan berarti kebal hukum, tapi kerja jurnalistik mereka dilindungi UU. Mereka yang dirugikan akibat suatu pemberitaan, dapat memberikan koreksi, hak jawab, atau mensomasi. Tidak perlu anarkis dengan memukul wartawan, menduduki kantor redaksi atau semacamnya.
Kemerdekaan pers tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab, demokrasi tidak berjalan tanpa kebebasan pers dan kebebasan pers tidak akan berjalan tanpa demokrasi. Kebebasan pers yang dimaksud di sini tentu saja kebebasan yang bertanggung jawab dan meletakkan pers sesuai fungsinya.
Terkait hal ini, saya sependapat dengan Ketua Komisi I DPR RI Theo L. Sambuaga yang menyatakan bahwa legislatif tidak perlu berpikir untuk mengubah UU Pers karena UU tersebut sudah demokratis. Kalaupun ada wacana revisi UU Pers, maka wacana itu hendaknya muncul dari kalangan pers itu sendiri. Biar pers sendiri yang mengukurnya.
Maka, mau tidak mau pers harus meningkatkan profesionalismenya. Kontrol dan pengawasan harus terus ditingkatkan agar informasi yang akan diterbitkan sudah sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Pers harus ’’merevisi’’ dirinya sendiri dengan meningkatkan kemampuannya.
Pertanyaannya adalah bagaimana jika pers sendiri tidak kunjung memperbaiki diri? Ah itu mudah saja. Masyarakat bisa ’’merevisi’’ dengan tidak membaca media bersangkutan dan beralih ke media yang lebih kredibel dan membawa manfaat bagi pembacanya. Dengan cara ini, maka media tersebut akan ditinggalkan pembaca. Di era kompetisi media yang begitu tinggi sekarang ini, serahkan saja pada mekanisme pasar. Dalam hal ini, pasar juga harus cerdas supaya dapat turut mengontrol dan berpartisipasi aktif dalam setiap pemberitaan.
Saya ingin mengakhiri catatan ini dengan pernyataan dari CEO Indo Pos dan Jawa Pos Group Dahlan Iskan, ’’Kemerdekaan memang tidak datang begitu saja. Juga di bidang pers. Liku-likunya banyak, jurangnya curam dan dakiannya terjal, hanya orang yang memiliki idealisme melebihi keterjalan gunung Alpen, punya nyali lebh dalam dari tebing tapak tuan, punya endurance se-stabil kuda dari Ellinwood yang berhasil mewujudkannya. Apalagi masih satu rangkaian kelok sembilan lagi yang harus dilampaui dengan tegas: Terwujudnya UU Keterbukaan Informasi.’’ (*)

*Terbit di Indo Pos, 8 September 2007

~ by ariyanto on 8 September 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: