Otda Tak Selamanya Berkah

Oleh
Ariyanto

Otonomi daerah yang digulirkan sejak 1999 ternyata tak selamanya membuat berkah bagi masyarakat. Buktinya, banyak daerah yang justru memanfaatkan kesempatan otonomi untuk menumpuk harta.
Tapi, ada pula beberapa daerah yang benar-benar ingin memberdayakan masyarakat meski dengan sumber daya sangat minim. Kabupaten Jembrana, Bali, misalnya. Kabupaten yang dianggap paling miskin lantaran memiliki pemasukan dari sumberdaya paling rendah itu justru berhasil mengangkat harkat dan martabat warganya.
Betapa tidak, dengan sumber daya sangat minim, Jembrana justru mampu mengeluarkan kebijakan pendidikan gratis dan pengobatan cuma-cuma. Sementara kabupaten lainnya yang memiliki pemasukan daerah dari sumber daya alam yang melimpah dan dari sektor wisata, tak mampu mengeluarkan kebijakan yang memihak rakyat kecil itu.
’’Ini yang menjadi kajian teman-teman. Kenapa Jembrana yang miskin saja mampu. Sementara daerah kaya lainnya tak mampu dan bahkan banyak rakyatnya yang sengsara,’’ ujar Henny, aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).
Kondisi kontras itu ditemukan selama pejalanan menelusuri Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di daerah tersebut, kemiskinan justru dijumpai di mana-mana. Sedangkan para pejabatnya banyak yang memiliki rumah mewah, mobil mewah serta hidup bergelimangan harta. Yang menjadi kegelisahannya justru keberadaan Kupang sebagai daerah miskin. ’’Kok bisa daerah miskin, rakyatnya miskin, tapi pejabatnya kaya. Saya lihat rumahnya ada liftnya,’’ kata Henny heran.
Dari pengamatanya dia menemukan banyak sekali kejanggalan kebijakan pemerintah yang tak memihak masyarakat banyak. Seperti alih fungsi hutan menjadi kawasan industri. Akibatnya, sebagai bentuk protes, masyarakat banyak yang membakar rumah mereka dan menebangi pohon dan hutan di sekitarnya. ’’Saya bilang kepada mereka. Bukan begitu caranya. Bapak ibu yang akan rugi kalau rumah dibakar atau pohon ditebang,’’ ujarnya menirukan kata-katanya saat menasehati warga setempat.
Ketimpangan kebijakan juga terjadi di sepanjang kawasan tersebut. Tidak sedikit sekolah yang tidak memiliki staf pengajar cukup. Jumlah bangunan sekolahnya minim dan akses masyarakat setempat menuju daerah lain masih sulit. Baik itu untuk tujuan pemasaran hasil alam maupun tujuan lainnya. ’’Saya lewat sana harus melewati hutan dan pinggiran pantai yang susah dijangkau. Itu terjadi sampai saat ini. Ada kabar, hanya penyelundup kayu yang bisa mengakses kawasan itu,’’ ungkapnya.
Ketimpangan tidak hanya terjadi di Kupang, tapi juga di Timor Barat. Kebijakan pemerintah untuk mengambil alih hasil alam warga setempat membuat masyarakat kehilangan aset berharga. Kayu cendana yang ditanam masyarakat setempat akhirnya harus musnah ketika intervensi pemerintah pusat sampai di tempat tersebut. ’’Karena diborong ke cendana, mereka akhirnya memutuskan menghentikan penanaman cendana. Sekarang mati sudah aset daerah itu. Ini akibat kebijakan pemerintah yang ingin menguasai aset daerah,’’ ungkapnya.

Masyarakat Awal Korupsi

Selama ini, sebagian besar masyarakat memahami bahwa korupsi selalu dilakukan oleh ’’plat merah’’. Padahal, secara langsung atau tidak langsung, mereka turut andil dalam menyuburkan praktik itu. ’’Inilah yang menjadi penghambat reformasi birokrasi,’’ kata Kepala Pusat Pengkajian Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof Dr Taliziduhu Ndraha.
Taliziduhu mencontohkan, ketika masyarakat ditilang polisi, biasanya mereka mengeluarkan sejumlah jurus maut merayu aparat penegak hukum agar bisa lolos dari jeratan hukum. Begitu disemprit, buru-buru memberi uang Rp 50 ribu. Di sinilah sebenarnya awal praktik korupsi itu.
Karena itu, kata dia, masyarakat harus diberikan pendidikan kewarganegaraan. Di sini media punya peran strategis di dalam mencerdaskan dan menciptakan masyarakat bertanggung jawab. Di samping itu, buku-buku sekolah yang diberikan kepada siswa harus mencerahkan.
Selain masyarakat, kata dia, faktor penghambat reformasi birokrasi lainnya adalah politik dan ilmu pengetahuan. Di bidang politik, pemerintah pernah mengatakan zero growth of bureaucracy. Tapi apa yang terjadi? Setelah ada UU No 22 dan 32, masyarakat kita mengalami fragmentasi. Sejak ada politik kebijakan otonomi daerah, 80 persen Dana Alokasi Umum (DAU) habis untuk anggaran birokrasi.
Selanjutnya adalah ilmu pengetahuan. Selama ini, ilmu pengetahuan bukan untuk mencari kebenaran, tapi hanya menjadi alat pembenar atau justifikasi. Tidak sedikit akademisi atau peneliti tukang yang melakukan profesinya itu atas dasar pesanan. ’’Media massa lagi-lagi harus berani membongkar kajian-kajian akademik pesanan yang bentuknya proyek. Terutama Bappeda yang selama ini melakukan ’’selingkuh akademis’’ dengan perguruan tinggi,’’ tegas dia. Media massa, kata dia, harus bisa membangun birokrat pembelajar dan mampu mendorong reformasi politik demi menuju reformasi birokrasi.

Eselon II Membengkak 25 Orang

Pascareformasi 1998, perilaku birokrasi terlihat sangat lemah. Sebab, intervensi politik membuat kebijakan yang dikeluarkan pelaku birokrasi tak efektif dan tak memihak masyarakat banyak. Seperti pasca otonomi daerah, jumlah pejabat eselon II di daerah hampir mencapai 25 orang. Padahal, untuk tunjangan jabatan mereka dibutuhkan dana Rp 3 juta hingga Rp 5 juta per orang. ’’Makanya jangan kaget jika di daerah itu, dana Dana Alokasi Umum (DAU) hampir 80 persen untuk gaji mereka. Sementara untuk masyarakat banyak sangat sedikit,’’ terang Kepala Pusat Pengkajian Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof Dr Taliziduhu Ndraha.
Sehingga, Taliziduhu berharap, banyaknya ketimpangan tersebut harus segera diambil langkah konkret. Terutama untuk memotong kesenjangan. Baik kesenjangan vertikal dengan pemerintah pusat maupun kesenjangan horizontal satu dengan daerah lain. ’’Caranya, dengan membuat kebijakan yang bisa meminimalisasi kesenjangan hingga mencapai tahap tolerable,’’ harapnya.
Sementara itu, aktivis lingkungan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Henny menyatakan, dari beberapa penelusuran di sejumlah kota di Indonesia, masyarakat di level bawah seperti kaum petani serta nelayan semakin cerdas dalam menanggapi sikap inkonsistensi para pemimpinnya. Sehingga, secara gamblang, masyarakat langsung bisa menilai kebohongan-kebohongan selama janji kampanye diumbar di tengah masyarakat. ’’Mereka itu tahu. Pemimpin itu baik, ini tidak. Imbas kebijakan itu kan jelas bisa dirasakan. Jadi, janji pemimpin selama kampanye itu bohong atau tidak, tidak bisa ditutup-tutupi. Apalagi, mereka semakin cerdas dengan adanya informasi oleh media,’’ ungkapnya. (*)

*terbit di Indo Pos dan JPNN, 31 Mei 2007

~ by ariyanto on 9 June 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: