Birokrat Harus Berani Tabrak Peraturan

Oleh
Ariyanto

Dalam praktik kekuasaan, pengaruh budaya masyarakat memiliki andil cukup signifikan. Pembuatan undang-undang, misalnya. Budaya masyarakat yang lebih menonjolkan hal pokok telah membuat produk undang-undang hanya berisi materi yang bersifat umum. Sedangkan hal lebih terperinci diatur kemudian dalam peraturan pemerintah. Padahal, ini memberi ruang kepada penyelewengan baru.

’’Mereka bebas menafsirkan hal yang bersifat umum itu. Ini yang tidak pernah dikritisi,’’ ungkap Kepala Pusat Pengkajian Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof DR Taliziduhu Ndraha saat menjadi pembicara dalam diskusi terbatas bertajuk Birokrasi Lapangan dan Sektor Riil untuk Menyejahterakan Masyarakat yang digelar Institut Reformasi Birokrasi di Gedung Graha Pena Jakarta, 30 Mei 2007.

Mantan pengelola program khusus doktor ilmu pemerintahan program magister Ilmu-Ilmu Sosial BKU Ilmu Pemerintahan kerja sama IIP-Unpad itu menjelaskan, pemerintah sebagai pelaku birokrasi memiliki tiga peran cukup signifikan dalam mewujudkan efektivitas birokrasi dan penciptaan good governance. Sebab, ada tiga peran yang harus dimainkan. Yakni sebagai implementor, kontraktor serta inisiator.

        Guna menjalankan tiga fungsi itu, pemerintah seharusnya bisa menjadi pelopor paling depan dalam melindungi dan menyejahterakan masyarakat, meskipun itu harus melanggar undang-undang.

Ketika menangani bencana, misalnya. Untuk menolong masyarakat, pemerintah harus sigap mengambil inisiatif menolong para korban. Tak ada dana bencana bukan sebuah alasan untuk tidak menolong nyawa masyarakat. Sehingga, meski harus melanggar peraturan anggaran, menyelamatkan jiwa para korban adalah sebuah keniscayaan.

’’Ini memang belum banyak dilaksanakan. Tapi itu boleh dan wajib dilaksanakan. Tapi tentu saja ini juga harus ada pembatasan kebebasan agar tidak disalahgunakan,’’ tandasnya. Sehingga, rasa tanggung jawab (sense of responsibility) pelaku birokrasi menjadi mutlak untuk dimiliki. Namun, dia mengingatkan, untuk membangun sense of responsibility tersebut, tidak mungkin tumbuh dengan sendirinya. Harus ada kontrol sosial. Yakni dari pelanggan yang melakukan kontrak dengan pelaku birokrasi (dalam hal ini masyarakat) dan media massa.

Dua kekuatan tersebut bisa menjadi kekuatan luar biasa jika tumbuh dengan positif. ’’Contohnya di Korea Selatan. Bagaimana seorang pejabat yang sedang main golf saat bencana bisa didesak akhirnya mundur dari jabatannya. Ini sangat positif bagi perkembangan demokrasi,’’ ujar pakar pemerintahan bermata sipit itu.

Sebab, secara teoretis, setiap masyarakat mempunyai subkultur yang menjadi kekuatan pendorong terjadinya sebuah perubahan. Baik itu bersifat positif maupun negatif. Di antaranya, ekonomi yang menyangkut kebutuhan. Hal ini menjadi sangat vital mengingat berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat secara riil. Sehingga, tidak sedikit di antaranya yang menimbulkan konflik. (*)

*Terbit di Indo Pos dan JPNN, 31 Mei 2007

~ by ariyanto on 7 June 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: