Perda Diskriminatif

Oleh
Ariyanto

Maraknya peraturan daerah (perda) diskriminatif dirasakan banyak meresahkan. Akibat perda itu, mereka tak hanya mengalami kekerasan psikis, tapi juga kekerasan secara ekonomis karena terancam tidak bisa bekerja.
Perda Kota Palembang No 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran misalnya. Setelah diberlakukan peraturan ini, kaum waria di Bumi Sriwijaya itu ditangkapi Satpol PP. Pasalnya, pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa homoseksual dikategorikan perbuatan pelacuran.
’’Padahal kita keluar malam kan hanya ingin mencari angin segar setelah seharian bekerja di salon. Masak kita dianggap pelacur,’’ ungkap Ita Sandy, 45, ketua waria ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Sumatera Selatan kepada Indo Pos.
Wakil Walikota Kota Palembang H. Tolhah Hasan membenarkan hal itu. ’’Kalau dia (waria) berada di dekat tempat-tempat gituan ya kita tertibkan. Tidak mungkin itu baik-baik,’’ kata dia sinis. Ketika disinggung apakah perbuatannya itu tidak melanggar UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, dengan enteng dia menjawab, ’’Kalau bertentangan dengan ajaran Islam masak kita terima (HAM).’’

Hal sama terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Di Serambi Mekkah itu, kaum waria yang bekerja di salon-salon dipaksa memilih konsumen perempuan. ’’Iya, kita kan dianggap mereka perempuan, jadi yang boleh masuk di salon hanya perempuan. Kalau bukan muhrimnya (orang yang haram dinikahi) dilarang,’’ kata Oja, 30, wanita yang bekerja di salon Serena, Banda Aceh, kepada Indo Pos.
Larangan ini baru diberlakukan kurang dari sebulan lalu. Akibatnya, kata dia, pendapatan mereka berkurang lima puluh persen. ’’Kita mau makan apa? Kita di sini kan mau kerja, bukan mesum seperti polisi syariat itu,’’ ujarnya ketus. Saat itu memang telah terjadi perbuatan mesum di WC yang dilakukan anggota ’’polisi syariat’’ (wilayatul hisbah) Dinas Syariat Islam NAD.
Kepala ’’Polisi Syariat’’ NAD Muhibuthibri SAg membenarkan adanya peraturan itu. ’’Ini untuk menegakkan Qonun Syariat Islam No 11 tentang Syiar Islam. Ini demi kemaslahatan mereka sendiri,’’ ujar dia kepada Indo Pos ketika ditemui di kantornya.
Sementara itu, Nurlely Darwis BcIP SH Msi dari Ditjen Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM sangat menyayangkan perda-perda diskriminatif itu. ’’Perda diskriminatif itu dipengaruhi agama tertentu. Ini yang harus segera diharmonisasikan. Depkumham akan segera menginventarisasi perda-perda itu,’’ kata dia dalam Diskusi Terbatas bertajuk Hak Atas Pekerjaan bagi Waria di Sektor Formal di Kantor Arus Pelangi Jakarta kemarin. (*)

*Terbit di Indo Pos, 11 Mei 2007

~ by ariyanto on 11 May 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: