Kontra Birokrasi Bukti Ketidakbecusan

Oleh
Ariyanto

Mencuatnya kasus kekerasan di Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) yang mengakibatkan tewasnya praja Cliff Muntu menghentakkan semua pihak. Kondisi seperti ini tentu saja kian menambah daftar panjang keraguan masyarakat akan terjadinya perubahan dalam tubuh birokrasi kita. Tuntutan sebagian masyarakat agar IPDN dibubarkan pun menyeruak. Namun, apakah solusinya harus dibubarkan? Lalu, nilai-nilai (values) seperti apakah yang seharusnya dimiliki seorang birokrat?
Menurut Son Diamar, anggota steering committee Institut Reformasi Birokrasi (Institute of Bureaucracy Reform), Pamong Praja (PP) bukan sekadar jabatan profesi seperti akuntan, insinyur, atau dokter. Tapi, seorang kader Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus memiliki ’’nilai-nilai’’ dan ’’perilaku’’ NKRI dengan doktrin NKRI. Itu harus dilakukan, apalagi di era globalisasi dan otonomi daerah. Jadi, sekolahnya harus sekolah kader, tak bisa di sekolah umum yang ’’otonom’’, terserah pasar dan daerah seperti yang diinginkan ’’penjajah modern’’.
Dirjen DIKTI yang akan membubarkan sekolah kader dan sekadar ’’brevetkan’’ profesi PP dinilai sangat naif ideologis dan geopolitik. Sangat berbahaya. Itu harus dicegah karena akan menghilangkan unsur penting perajut NKRI. ’’IPDN memang harus reformasi, tapi harus tetap menjadi sekolah kader yang tidak diserahkan kepada pasar. Itu barang publik,’’ kata dia dalam diskusi dwi mingguan bertema ’’Nilai-Nilai dalam Birokrasi’’ di Gedung Graha Pena Jakarta kemarin.
Seorang birokrat memang harus memiliki nilai. Apa saja nilai-nilai dalam birkorasi itu? Menurut Son, setidaknya ada tiga hal yang perlu dimiliki birokrat. Pertama, punya nilai kenegaraan, inovatif terhadap perubahan zaman, dan share antardepartemen. Selama ini, ketiga hal itu masih belum dimiliki. Nilai-nilai kenegaraan masih rendah. Begitu pula dengan inovasi dan sharing antardepartemen.
’’Jangankan share antardepartemen, di internal departemen sendiri masih terjadi discontinuity approach. Ganti pejabat, ganti pula kebijakannya. Tidak ada kesinambungan,’’ tukas Hardijanto, anggota steering committe Institute of Bureaucracy Reform.
Menurut Hardijanto, selain struktur dan kultur, kelemahan Indonesia adalah tidak seimbangnya otoritas dan kekuasaan (otority and power). Ketika ada pejabat ’’ditarik-tarik’’ Kejaksaan, biasanya mereka mengelak dengan mengatakan bahwa dirinya sudah mendelegasikan ke pimpinan proyek. ’’Ini tidak bisa dibenarkan. Bagaimana pun pimpinan harus bertanggung jawab,’’ kata dia.
Sementara itu, Siti Nurbaya, ketua steering committee Institute of Bureaucracy Reform menegaskan, yang seharusnya dijadikan nilai-nilai empirik birokrat adalah tidak ada implementasi yang sempurna. Karena tidak ada yang sempurna, maka birokrat harus bekerja sebaik-baiknya.
Selain nilai-nilai empirik, Nurbaya juga menekankan kepada bagaimana mengontrol birokrat. Tanpa controlling, birokrat akan berjalan di luar rel. Lalu, apa yang harus dilakukan? Setidaknya ada tiga hal, yaitu akuntabilitas, media pressure, dan kontra birokrasi.
Yang dimaksud akuntabilitas adalah setiap pekerjaan yang diemban birokrat harus dipertanggungjawabkan. Jika pekerjaannya tak sesuai harapan, maka mereka harus siap digugat. Namun, akuntabilitas ini sangat sulit karena tidak ada kompetensi.
Media pressure juga harus dilakukan. Yaitu dengan cara membuka besar-besaran setiap skandal yang ada di setiap birokrasi. Media di sini sangat efektif di dalam melakukan fungsi kontrol. ’’Dengan diawasi media atau diberitakan secara terus menerus, para birokrat akan lebih dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya,’’ tutur Nurbaya.
Yang terakhir adalah kontra birokrasi, yaitu dengan membuat tim-tim atau satuan tugas. Menurut Nurbaya, kehadiran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat menjadi bagian dari fungsi kontrol itu. ’’Keberadaan komisi-komisi itu menunjukkan bahwa kerja pemerintah memang masih belum maksimal,’’ ungkap dia.
Menyangkut nilai-nilai ini memang harus ada internalisasi, melakukan justifikasi programming birokrat, competitiveness, jaminan pentingnya reformasi birokrasi serta akuntabilitas dan driving force. (*)

*Terbit di Indo Pos, 19 April 2007

~ by ariyanto on 21 April 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: