’’Pengawal’’ Reformasi Birokrasi

Oleh
Ariyanto

PERMASALAHAN yang ada di sekitar birokrasi Indonesia tampaknya cukup banyak dan kompleks. Mulai praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), rendahnya tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas, hingga minimnya pelayanan masyarakat. Padahal, begitu besar tumpuan diharapkan kepada birokrasi. Standar yang harus melekat kepadanya juga cukup tinggi, baik nasional maupun internasional.
Untuk itulah, Institut Reformasi Birokrasi didirikan. Setelah ide ini dicetuskan oleh chairman Jawa Pos Group Dahlan Iskan beberapa waktu lalu, kini terbentuk lima orang sebagai tim steering committee. Mereka adalah para tokoh ahli dan punya pengalaman konkret di bidangnya. Artinya, mereka pernah jadi birokrat, punya ide-ide besar reformasi birokrasi, tapi tak berdaya ketika hendak menjalankannya. Tentu salah satunya juga yang ahli meski tidak pernah terlibat di dalamnya.
Mereka adalah Dr Ir Siti Nurbaya Bakar MSc (Sekjen DPD RI), Hardijanto (dosen STIA-LAN Jakarta), Sondi Amar (Tenaga Ahli Menteri Bidang Otda Bappenas), Dr Ir Mohammad Jafar Hafsah (Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara VI (Persero), Jambi, Sumatera Barat), dan Prof DR Eko Prasojo (pakar administrasi negara UI). Lantas, apa kata mereka tentang reformasi di tanah air? Apa yang akan mereka lakukan di lembaga ini? Berikut ini penuturan mereka kepada Ariyanto, wartawan Indo Pos.

1. Dr Ir Siti Nurbaya Bakar MSc

Tujuan Akhirnya Pelayanan

Seorang birokrat harus memahami fungsi politiknya. Pertama, seorang birokrat punya fungsi administratif bahwa mengurus rakyat harus ada administrasinya. Birokrat harus bertanggung jawab terhadap fungsi ini. Kedua, policy advice (memberikan nasihat kebijakan). Seorang birokrat harus memiliki pemahaman tentang persoalan yang menjadi kor bisnisnya.
Untuk mencapai advis kebijakan, harus tahu mengenai dimensi hukum (legal aspect), dimensi politis, dimensi praktis, dan dimensi keilmuan. Dimensi hukum itu misalnya melihat persoalan dari aspek hukum. Ada nggak dasar hukumnya. Bertentangan nggak dengan peraturan yang ada.
Kemudian dimensi politis. Bagaimana reaksi rakyat terhadap sebuah kebijakan. Mendapatkan dukungan rakyat apa tidak. PP 37 adalah contoh betapa tidak matangnya pertimbangan dari dimensi politis.
Selanjutnya dimensi praktis. Kalau kebijakan itu dijalankan secara praktis bertabrakan nggak kira-kira, secara praktik memungkinkan nggak untuk dijalankan. Misalnya, ada peraturan yang mengatur anak harus memakai apa ke sekolah. Kira-kira memungkinkan nggak hal itu dijalankan. Terakhir adalah dimensi keilmuan. Setiap kebijakan tentu harus dilandasi teoretis. Apalagi dalam kondisi masyarakat sekarang yang cepat berubah. Seorang birokrat harus menguasai ini semua.
Fungsi lainnya adalah artikulasi kepentingan. Seorang birokrat tidak lain harus mengoperasionalkan kepentingan pimpinannya dan mengharmonisasikan kepentingannya. Selain itu, mampu menjaga stabilitas pemerintahan. Dalam berbagai situasi harus bisa menjadi stabilitator.
Ketika hubungan DPRD dan Gubernur memanas, misalnya, seorang birokrat harus bisa mendamaikan keduanya. Saya melihat ada beberapa pemda sudah melakukan hal itu. Seorang Sekda mampu menjadi penengah.
Jadi, birokrat itu tulang punggung operatornya negara. Dia harus memahami seperti apa keberadaan pemerintah di tengah-tengah rakyat. Mereka terlibat dalam setiap permasalahan. Dengan begitu, birokrat dapat menciptakan stability and order (stabilitas dan keteraturan).
Melihat begitu besar peranannya, Pemerintah harus menyediakan kesejahteraan material dan memenuhi segala hak-haknya. Hak mendapatkan rasa aman, pendidikan dan lain-lain yang telah diatur dalam UUD 1945. Selain itu, pemerintah harus mengembangkan demokrasi. Semua itu harus dilaksanakan dengan baik.
Birokrasi di daerah lebih berat lagi. Sebab, mereka dipantau rakyat langsung. Makanya, dalam pengembangan birokrasi, kita harus berangkat dari konteks keindonesiaan. Saya melihat pemerintah sekarang sudah mulai merintis dengan berbagai kebijakan. Tinggal dipilih-pilih.
Melalui Institute of Bureacracy Reform ini, kita berharap segala pelayanan publik itu murah dan mudah. Siapa mengerjakan apa itu harus jelas. Jadi kuncinya memang harus di birokrat. Terkait bencana banjir awal Februari lalu, misalnya. Gubernur dan Dewan bisa melakukan perubahan APBD dan aparatur. Sehingga rakyat tak terlalu lama menderita. DPRD kan punya panitia anggaran dan Pemprov DKI Jakarta punya perencana anggaran. Jadi mereka bisa saling berkolaborasi.
Policy yang baik tidak selalu berhadapan dengan rakyat atau pemerintah. Tapi yang cocok dengan masyarakat. Saya berharap lembaga (Institute of Bureaucracy Reform) ini bisa menjadi referensi.

2. Hardijanto

Kompetensi Diabaikan, Pelayanan Memble

Saya mau menyoroti kondisi birokrasi Indonesia di bidang sumber daya manusia (SDM). Untuk membentuk SDM aparatur, harus dilengkapi infrastruktur yang penting. Pertama, mengenai standar kompetensi jabatan. Ini yang hingga kini masih belum dibangun. Standar kompetensi jabatan yang seyogyanya disusun masing-masing instansi pemerintah tidak pernah dilaksanakan. Di lain pihak, DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) bagi PNS tidak dapat dijadikan landasan untuk penilaian kinerja. Jadi kuncinya adalah membuat pedoman standar kompetensi jabatan. Lebih dari seratus bupati minta diajari bagaimana membuatnya. Pedoman ini sudah dibuat sejak November 2003.
Kedua, klasifikasi jabatan. Ini atas dasar konsep reformasi kepegawaian. Saya sudah bikin konsepnya sejak 2001. Tapi saya tidak tahu sampai seberapa jauh itu diimplementasikan.
Saat ini, ada teknik assessment center untuk rekrutmen. Sasarannya adalah untuk jabatan eksekutif atau jabatan strategis. Yaitu serangkaian teknik penilaian yang dilakukan sejumlah Assesor guna mengetahui potensi seseorang. Teknik ini bertujuan mengidentifikasi orang yang cocok untuk suatu jenis pekerjaan. Kedua, menentukan kebutuhan pengembangan. Dan ketiga, mengidentifikasi orang yang paling sesuai untuk dipromosikan pada jabatan tertentu.
Setahu saya, instansi yang secara efektif menggunakan dan mempunyai Instalasi Assessment Center di Indonesia antara lain PT Telkom dan Lembaga Psikologi Angkatan Darat, Jawa Tengah. Badan Kepegawaian Negara (BKN) selesai membangun Instalasi Assessment Center beserta piranti keras dan piranti lunaknya.
Apabila masalah kompetensi dikesampingkan, SDM aparatur tidak akan mampu memberikan pelayanan publik yang dapat diandalkan dan berkualitas sebagaimana diharapkan masyarakat. Cita-cita saya adalah manajemen SDM tadi, yaitu menganggap bahwa manusia itu investasi. Sedangkan kepegawaian itu urusan kenaikan pangkat. Sekarang kita masih pada tahap ketatausahaan, belum pengembangan SDM.
Dengan Institute of Bureaucracy Reform ini, kita ingin mendorong pemerintah untuk mewujudkan itu semua. Caranya adalah dengan membaca keluhan masyarakat. Membangun sistem itu kan butuh waktu panjang. Dengan mendengar keluhan mereka kita bisa memberikan solusi dan membuat frame work (kerangka kerja).
Hambatan kita terletak pada mind-set (pola pikir) pegawai negeri. Mengubah mind-set inilah yang sulit, kalau bikin sistem sih itu mudah. Mind-set itu kan terkait budaya. Jadi kita selaraskan dengan master plan jangka panjang kita. Tetap konsisten dengan sistem yang kita bangun. Selain mind-set, birokrasi saat ini adalah akumulasi masalah birokrasi masa lampau.

3. Dr Sondi Amar
Anggaran Besar, Kerja Minimal

Birokrasi jangan dilihat secara parsial. Birokrasi harus dilihat secara komprehensif. Baik struktur, proses yang dibangun, program hingga sumber daya manusianya. Negeri ini mau apa. Membangun negara yang besar, tidak mungkin dengan sentralistik. Tapi melalui otonomi daerah (otda). Ini manajerial. Begitu kita berpikir otda, maka struktur di pusat harus dengan piramida. Bukan piramida terbalik lagi. Organisasi di pusat harus menciut, sedangkan daerah membesar.
Pusat yang terlalu gemuk akan membuat anggaran lebih besar, overlapping (tumpang tindih) antara pusat dan daerah, dan sulit mengorganisasikannya. Ditambah ego sektoral, pengorganisasian itu lebih sulit lagi. Ini menjadi masalah tersendiri. Memang birokrasi kita harus dirombak. jumlah birokrat yang ada di pusat ini harus dikurangi separonya. Baik di direktorat jenderal paupun deputi. Jumlah menteri harusnya juga berkurang.
Memang reformasi birokrasi ini harus diawali dari pusat. Karena itu, perlu assessment audit. Kita perlu assessment organisasi di pusat, biar tidak terlalu gemuk. Selanjutnya, melakukan reorganisasi. Strukturnya harus dikurangi. Banyak departemen yang seharusnya tidak perlu.
Departemen itu mestinya dibuat kementerian saja. Jangankan Departemen Pariwisata. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) saja cukup kementerian negara. Begitu pula Departemen Kesehatan. Kecuali departemen yang infrastruktur seperti Departemen Perhubungan (Dephub) dan Departemen Pekerjaan Umum (Dep PU). Itu pun sebenarnya masih perlu dirampingkan lagi.
Di Dephub, misalnya. Banyak sekali yang harus diciutkan. Bayangkan saja, separo lebih pegawai yang ada di direktorat perhubungan laut. Sisanya di direktorat perhubungan udara dan darat. Separo lebih di direktorat perhubungan laut saja masih banyak kapal laut yang tenggelam. Sebetulnya, 95 persen kapal di Indonesia itu ekspor impor, menggunakan kapal asing. Ini berarti diatur negara lain. Kenapa direktorat perhubungan laut ini kekuasaannya ada tapi kok hasilnya terpuruk.
Salah satu kuncinya memang di penciutan struktur tadi. Jika sudah menciut, maka banyak sekali keutungan yang akan didapatkan. Yaitu, anggaran berkurang, pekerjaan lebih fokus, dan koordinasi bisa lebih mudah.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di sini sebetulnya punya peranan besar. Mestinya Bappenas menyusun strategi pembangunan. Bersama kementerian pemberdayaan aparatur negara (Menpan), harusnya sudah memulai itu. Bappenas juga harus punya program reformasi birokrasi. Tapi penciutan struktur saja tidak cukup. Perlu juga mengubah tata kerja, dan administrasi kepegawaian.
Departemen Dalam Negeri (Depdagri) juga harus melakukan reformasi birokrasi. Saya melihat, Depdagri sampai saat ini masih belum menyelesaikan dua masalah besar, yaitu belum membuat organisasi yang terbuka dan kedua organisasinya tidak moderat.

4. Dr Ir Mohammad Jafar Hafsah
Birokrat Harus Putra Terbaik

Suatu negara itu terbentuk karena ada wilayahnya. Ada ruangnya, ada masyarakatnya, dan pemerintahannya. Pemerintahan ini bertujuan mengatur bangsa. Di pemerintahan ada birokrasi yang mengatur serta memberikan fungsi pelayanan dan pengaturan. Karena itu, yang menjadi birokrat harus putra terbaik bangsa, supaya birokrasinya baik.
Berbicara pemerintahan yang baik, ada empat hal yang harus diperhatikan. Pertama, birokrasi. Birokrasi yang baik itu kan punya piranti lunak, ada regulasi, ada SK-nya, dan strukturnya. Kedua, sumber daya manusia (SDM)-nya. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka tentu saja yang dibutuhkan adalah aparatur yang cerdas, berkepribadian, dan berkarakter.
Ketiga, ada program atau arah. Ada misi yang harus dicapai, yaitu pelayanan. Intinya yaitu bagaimana mengantarkan rakyat kepada kesejahteraan dan bermoral. Keempat, infrastruktur. Birokrasi harus memiliki sarana dan prasarana yang baik. Antara lain, polisi harus mempunyai mobil patrolinya. Semua sarana dan prasarana itu harus dikemas dalam manajemen modern, sehingga rakyat yag dilayani bisa merasakan manfaatnya. Melihat besarnya tanggung jawab yang diemban seorang birokrat, maka kesejahteraan materialnya harus terpenuhi.

5. Prof Eko Prasojo
Solusinya, Strategi ’’Hardware’’

Pelayanan publik di Indonesia menghadapi situasi problematis. Pertama, terkait struktur, norma, nilai dan regulasi yang ada masih berorientasi pada kepentingan penguasa atau birokrat (power culture). Kedua, masih belum terbentuk budaya pelayanan publik (service delivery culture). Ketiga, masih tingginya ketidakpastian dalam pelayanan public (cost of uncertainty). Keempat, budaya patron-client dan budaya afiliasi yang mengarah kepada moral hazard. Kelima, rendahnya kompetensi para birokrat.
Yang memengaruhi itu semua adalah faktor budaya, faktor individu dan faktor organisasi dan manajemen. Faktor budaya itu seperti budaya dan perilaku koruptif yang sudah terlembaga. Budaya ’’sungkan’’ dan ’’tidak enak’’ dari masyarakat. Masyarakat harus menanggung biaya ganda. Dan, internalisasi budaya dalam mekanisme informal yang profesional.
Selanjutnya faktor individu.perilaku individu egoistis. Perilaku individu terkait kesempatan jabatan dan otoritas. Egoistic man hidup subur dalam sebuah sistem yang korup. Individu yang jujur seringkali dianggap menyimpang dan tidak mendapat tempat.
Dan, terakhir adalah faktor organisasi dan manajemen. Yaitu meliputi struktur, proses, leadership, kepegawaian dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Struktur birokrasi birokrasi masih bersifat hirarkis sentralistis dan tidak terdesentralisasi. Proses pelayanan publik seringkali belum memiliki dan tidak melaksanakan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, efektivitas dan keadilan.
Pelayanan publik juga sangat ditentukan peran kepemimpinan yang kredibel. Dalam aspek kepegawaian, pelayanan dipengaruhi rendahnya gaji, proses rekrutmen yang belum memadai, dan kompetensi yang rendah. Hubungan masyarakat dan pemerintah dalam pelayanan publik belum setara serta pengaduan dan partisipasi masyarakat masih belum memiliki tempat (citizen charter).
Strategi ’’hardware’’ untuk memperbaiki itu semua dengan cara menyusun UU Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Revisi UU 43/1999 tentang Kepegawaian Negara dan Civil Service Reform. Reformasi Birokrasi dan Citizens charter. (*)

*Terbit di Indo Pos dan JPNN, 22 Maret 2007

~ by ariyanto on 27 March 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: