Birokrasi Gemuk, Pelayanan Minim

Oleh
Ariyanto

Meski reformasi birokrasi sudah didengungkan sejak 1998, masih banyak persoalan di tubuh birokrasi kita. Secara jujur diakui bahwa tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas birokrasi di Indonesia masih rendah sekali. Bukan hanya dari segi kelembagaan, tapi juga SDM aparatur, ketatalaksanaan, maupun pengawasan. Organisasi birokrasi disusun lebih banyak mengakomodasi keinginan elite politik. Tidak berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yang objektif dan rasional. Diisi orang-orang yang tak sesuai pengetahuan dan terjadi misalokasi jumlah pegawai negeri sipil (PNS). Sistem, prosedur dan mekanisme kerja juga bertele-tele.
Padahal, reformasi birokrasi merupakan bagian dari agenda reformasi nasional yang sangat penting. Berbagai kegiatan birokrasi memberikan pengaruh langsung pada perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara keseluruhan.
Di sinilah pentingnya reformasi birokrasi. Yaitu mewujudkan birokrasi pemerintahan yang right sizing (ukuran yang pas), kualitas dan kuantitas SDM sesuai kebutuhan organisasi dan tatalaksana yang ringkas.
Sebagian pakar menilai, gemuknya dan tumpang tindihnya birokrasi di Indonesia membuat sejumlah struktur jabatan kurang dirasakan manfaatnya secara nyata. ’’Sebenarnya ada beberapa kementerian dan departemen yang bisa dijadikan satu. Misalnya, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dengan Departemen Sosial dan Departemen Perumahan Rakyat dengan Departemen Pekerjaan Umum,’’ jelas Sondi Amar, staf ahli Bappenas dalam diskusi terbatas bertema Reformasi Birokrasi Indonesia dan Permasalahannya yang diadakan ’’Institute of Bureaucracy Reform’’ di Graha Pena Jakarta, Rabu, 7 Maret 2007.
Sedangkan Hardijanto, staf pengajar STIA-LAN, mengemukakan, birokrasi yang ideal memang harus memiliki SDM yang profesional, bersih dan melayani masyarakat secara efektif dan efisien. Namun, tak semua organisasi negara itu bisa digabungkan dengan alasan efisiensi. ’’Menpan sebagai lembaga Reform, misalnya, tidak mungkin jadi satu dengan Setneg,’’ jelas mantan ketua Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini.
’’Ya begitulah gambaran secara umum birokrasi kita,’’ tukas Rusdiyanto, asisten deputi of Otomation Administration Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Menurut dia, Kondisi birokrasi inilah yang harus direformasi demi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance). Misinya, mengupayakan birokrasi yang bersih, efisien, transparan, melayani dan terdesentralisasi. Ini bisa dilakukan melalui perubahan pola pikir (mind-set) pegawai negeri dan penyempurnaan sistem tata kelola pemerintahan. ’’Reformasi ini start dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Diawali dengan membentuk tim reformasi birokrasi,’’ ungkap dia. Lalu, apa agenda konkret pemerintah?
Guna membentuk birokrasi yang bersih, Kementerian PAN berjanji memberantas dan mencegah korupsi. Upaya konkret memberantas korupsi adalah kampanye antikorupsi, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, pengadilan tindak pidana korupsi, pemeriksaan harta kekayaan pejabat pemerintahan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan pemberantasan korupsi. Ada pun wujud nyata pemberantasan korupsi yaitu melalui perancangan UU tentang Etika Penyelenggara negara dan Administrasi Pemerintahan, internalisasi dan konkretisasi prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik kepada seluruh PNS, pembenahan sistem pengelolaan APBN (anggaran berbasis kinerja), dan pelatihan mind sitting dan pengembangan budaya organisasi.
Ada pun birokrasi yang efisien, Kementerian PAN akan melakukan sejumlah program. Pertama, penataan kelembagaan (organisasi) birokrasi seperti dengan perancangan UU tentang Kementerian Negara, Lembaga Kepresidenan, dan Badan Penasihat Presiden. Kedua, program penataan SDM aparatur seperti perancangan UU tentang Sistem Kepegawaian Negara, Revisi UU No 43 Tahun 1999, dan Pensiun, Pensiun Dini dan Pensiun duda/Janda. Ketiga, program efisiensi tatalaksana administrasi pemerintahan seperti perancangan UU tentang Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan daerah dan perancanmgan UU tentang Badan Usaha Nirlaba (RUU Tata Kelola Badan Layanan Umum). Keempat, program perbaikan sistem pengawasan dengan perancangan UU tentang Sistem Pengawasan Nasional beserta peraturan pelaksanaannya. Lalu darimana memulai reformasi?
Fahmi Wibawa dari Kemitraan Partnership Governance Reform in Indonesia, mengatakan, reformasi bisa dimulai dari daerah dan pusat. Reformasi di daerah dengan mendahulukan daerah yang memiliki pimpinan reformis, preliminary survey, analisis diagnostik, melakukan reformasi manajemen, serta monitoring dan impact assessment.
Ada pun reformasi di pusat bisa dilakukan dengan mendorong komitmen politik untuk reformasi nasional, membangun landasan reformasi nasional melalui penyelesaian isu terpisah, memilih dan memilah calon model, serta partisipasi lembaga terkait.
Berkaitan dengan RUU Kementerian Negara yang sekarang ramai diperbincangkan, Panitia Khusus (Pansus) RUU Kementerian Negara DPR RI menegaskan, ruang lingkup RUU tersebut diupayakan sekomprehensif mungkin mengatur segala hal berkaitan aspek-aspek kementerian negara sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif. Soal pengaturan susunan organisasi, masing-masing jenis kementerian, khususnya limitasi terhadap jumlah eselon 1, didasarkan pada upaya efisiensi anggaran publik. Selain efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dengan rentang kendali manajemen kementerian yang tidak begitu luas dan fokus.
Apakah berlakunya UU Kementerian Negara tidak mengacaukan susunan kabinet sekarang? ’’Meski pengaturan ini memberikan jeda waktu efektif setahun setelah diundangkan, Pansus DPR tetap dalam posisi politik bahwa berlakunya UU ini akan tetap mengedepankan ’’smooth landing’’ bagi berlakunya aturan UU ini setelah terbentuknya pemerintah hasil pemilu 2009,’’ ujar Ketua Pansus RUU Kementerian Negara Agun Gunanjar. (*)

*Terbit di Indo Pos, 10 Maret 2007

~ by ariyanto on 12 March 2007.

One Response to “Birokrasi Gemuk, Pelayanan Minim”

  1. ketidakprofesionalan birokrasi itu akan menyebabkan degradasi nasionalisme karena tidak ada sikap saling memilki dan menjaga tanah air ini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: