Masalah Klise, Jawaban Klise

Oleh
Ariyanto

Hujan lagi, banjir lagi. Fenomena ini tampaknya sudah mentradisi di Jakarta. Warga ibu kota yang selama ini menjadi langganan banjir juga ’’menikmati’’ pertunjukan tahunan itu. Lihat saja sebagian wajah-wajah mereka yang tinggal di kawasan rawan banjir seperti Kampung Melayu dan Bidara China, Tatinegara, Jakarta Timur. Terkesan ceria.             ’’Kita di sini mah udah biasa dengan banjir. Nggak usah dibuat susahlah. Kalo banjirnya besar paling kita ngungsi. Udah surut ya kita balik lagi,’’ ujar Maman, warga Kampung Melayu, yang sudah menyiapkan perahu menjelang banjir ini.
Anehnya, pemerintah sendiri kurang begitu gigih dalam menyelesaikan masalah klise tahunan ini. Jawaban-jawaban mereka juga klise ketika ditanya mengenai hal itu. Kita tidak bisa mencegah datangnya banjir. Setiap tahun pasti terjadi. Kita pun sudah lakukan yang maksimal. Tetapi meniadakan banjir sama sekali itu tidak mungkin. Jakarta selalu tergenang karena 60 persen wilayahnya berada di bawah permukaan air laut.

Upaya penanganannya juga biasa saja, untuk kasus luar biasa yang dapat melumpuhkan aktivitas di ibu kota. Tak ada yang revolusioner. Lagu lama yang selalu diputar setiap tahun. Itu pun lebih banyak kepada kuratif, bukan preventif. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyediakan obat-obatan bagi para korban banjir, Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial (Bintal Kesos) menyajikan makanan, PMI menyiapkan darah, Dinas Tramtib dan Linmas siap-siap perahu karet dan relokasi, Polda Metropolitan Jakarta Raya mengerahkan 2.600 personel untuk mengatur lalu lintas yang macet akibat banjir, serta dan Satkorlak memetakan daerah-daerah rawan banjir dan menyiagakan pompa penyedot air.
Intinya semua dinas atau pihak terkait mengerahkan segala pikiran dan tenaganya lebih kepada kuratif atau mengatasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan banjir. Andaikata ada upaya preventif, masih belum ada sesuatu yang spektakuler. Tindakan klise yang dilakukan setiap tahun. Ya, sebut saja memperbaiki drainase, pengerukan sungai yang banyak mengalami sedimentasi akibat sampah, dan rencana pembuatan rumah panggung di Kampung Melayu, Jakarta Timur.
Kita tidak bisa menjawab persoalan klise yang satu ini hanya dengan jawaban-jawaban dan tindakan klise. Tengok saja Belanda. Kondisi geografis di bawah permukaan air laut tidak membuat manja atau pesimistis. Bangsa yang pernah menjajah Indonesia selama 350 tahun itu tak pernah melawan air, tapi menjadikannya sahabat. Negeri Kincir Angin itu bahkan bukan lagi membendung air, tapi mempersilakan air masuk ke negeri lalu penduduknya hidup mengambang di atasnya. Perkebunan terapung sudah sukses dicoba, betonnya dikombinasikan dengan gabus. Betonnya membuat bangunan perkebunan kokoh, gabusnya menjadikan perkebunan kacanya dapat mengambang. Pendek kata, semua dibuat melayang-layang di atas air. Mengapa kita tidak mewarisi kegigihannya dan kecerdasannya?
Sebenarnya, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Sutiyoso sudah mulai agak serius mengatasi banjir. Yaitu, ingin segera membangun banjir kanal timur (BKT). Cara ini mungkin akan efektif. Sebab, banjir bisa dialirkan melalui kanal-kanal, tidak menggenangi kawasan. Sayang proyek itu terkendala dana. Anggaran BKT dipotong DPRD DKI Jakarta. Kalah dengan agenda pembangunan lainnya seperti gedung-gedung bertingkat dan mal yang terkadang merenggut situ atau tempat absorbsi.
Sudah waktunya Gubernur DKI Jakarta, dan juga pemerintah pusat membuat gebrakan baru yang tidak klise lagi untuk mengatasi problem klise ini. Bencana ini harus ditangani bersama-sama, termasuk melibatkan partisipasi masyarakat. Pemprov DKI tidak akan sanggup bekerja sendirian. Menteri Lingkungan Hidup harus turun mengamankan Jakarta dari ’’ideologi kerakusan’’ yang menginginkan ibu kota negara ini ditumbuhi hutan beton. Kawasan situ tergantikan. Daerah resapan hilang.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga perlu menjaga agar kawasan utara Jakarta tidak kehilangan daerah resapan air karena reklamasi. Departemen Sosial perlu menyelesaikan problem sosial ekonomi terhadap mereka yang tinggal di kawasan bantaran kali. Pendek kata, harus ada penyelesaian secara komprehensif dengan melakukan koordinasi lintasdepartemen atau dinas. Barangkali, membangun situ atau waduk lebih utama daripada menambah mal-mal yang membuat masyarakat kian konsumtif alias tidak produktif. Sudah waktunya. Menangani problem serius dengan penanganan serius. Tidak ada lagi kata klise. (*)

*Terbit di Indo Pos, 2 Februari 2007

~ by ariyanto on 2 February 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: