Ada Pelanggaran HAM di Kalijodo

Oleh Ariyanto

Kamis (25 Januari 2007) lalu hari paling memilukan bagi ribuan warga yang bermukim di kolong tol Kalijodo atau Jembatan Tiga, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Sekitar 3.700 aparat gabungan dari Tramtib, polisi, dan tentara merobohkan paksa sedikitnya 700 gubuk liar (sekitar 3 ribu orang). Sore hari menjelang maghrib, permukiman liar diapit Banjir Kanal Barat dan Kalijodo yang terbentang sepanjang 600 meter dari kolong tol di Jalan Tubagus Angke hingga Teluk Gong Raya itu rata dengan tanah. Sebagian mereka tak kuasa menahan tangis. Mereka bingung mau tinggal di mana saat musim hujan ini. Mereka juga tidak tahu bagaimana cara bisa bertahan hidup di ibu kota. Gubuk tempat mengais rezeki, dibuka usaha kios, wartel, warung makan, salon kecantikan dan usaha kos-kosan, tinggal puing.

Tak ada yang salah dengan pembongkaran ini. Itu semua demi menjalankan Perda 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum. PT Jasa Marga dan Departemen Pekerjaan Umum ingin kolong tol tak boleh ada permukiman. Dinas Pertamanan DKI Jakarta menghendaki dibangun taman, supaya bersih, rapi, dan cantik. Dinas Penerangan Jalan Umum ingin diberikan penerangan yang cukup. Dinas Tata Kota ingin lahan itu sesuai peruntukan. Tidak kumuh. Intinya, ingin mengembalikan lokasi Kalijodo di era 1930-an yang sangat indah. Banjir Kanal Barat masih berfungsi sebagai sarana transportasi air. Dapat dipakai ajang festival tradisional Tiongkok, Pek Cun (pesta air). Barangkali kita juga sependapat dengan logika ini.
Namun, apakah pembangunan selalu membawa destabilisasi, dan apakah hal ini sebuah ketakterhindaran (inevitability) historis bahwa pembangunan selalu mengorbankan kebebasan manusia? Dengan peristiwa ini, menjadi menarik pula untuk mengetengahkan pertanyaan, kalau begitu apakah sebenarnya pembangunan itu. Apakah pembangunan itu dinilai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, banyak dibangun sarana prasarana sementara lagi-lagi rakyat kecil menjadi korban?
Amartya Sen, peraih nobel ekonomi dari India, dalam bukunya Development as Freedom (1993:3) mengatakan bahwa pembangunan itu sesuatu yang menyejahterakan dan menyenangkan manusia. Bukan menindas, merampas hak asasi manusia (HAM), menumpahkan darah, serta menari-nari di atas penderitaan orang lain. Pembangunan seharusnya merupakan proses yang memfasilitasi manusia mengembangkan hidup sesuai pilihan. Asumsi pemikirannya, bila manusia mampu mengoptimalkan potensi, maka akan bisa maksimal pula kontribusinya untuk kesejahteraan bersama.
Penyebab langgengnya kemiskinan, ketidakberdayaan, maupun keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Keterbatasan akses mengakibatkan manusia tak ada pilihan untuk mengembangkan hidup. Manusia hanya menjalankan apa yang terpaksa dapat dilakukan, bukan apa yang seharusnya bisa dilakukan. Aksesibilitas yang dimaksud adalah terfasilitasinya kebebasan politik, kesempatan ekonomi, kesempatan sosial (pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan), transparansi, serta adanya jaring pengaman sosial.
Kesetaraan kesempatan inilah yang harus diciptakan pemerintah biar kompetisi di masyarakat berjalan seimbang. Pemprov DKI Jakarta punya Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perumahan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Dikdas dan Dikmenti. Di tingkat Pemerintah Pusat, kita punya Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Koperasi dan UKM, dan Menteri Perumahan. Merekalah yang harus bertanggung jawab memberikan solusi kepada korban Kalijodo sebelum digusur.
Misalnya, diberikan keterampilan, suntikan modal, pendidikan, perumahan yang layak, atau mungkin ditransmigrasikan. Bisa jadi mereka punya aset berupa tanah atau rumah namun tidak mengerti bagaimana mengakses ke perbankan. Intinya solusi. Ini sebenarnya hak dasar yang harus dipenuhi negara sesuai amanat UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan kovenan internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) serta Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol) yang sudah diratifikasi. Tak ada alasan bagi Pemerintah untuk melanggar hak-hak ekosob, sekalipun alasannya menjalankan Perda Ketertiban Umum. Itu batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan di atasnya.
Jadi, tak bisa asal gusur jika belum bisa memberikan solusi. Mereka sebenarnya korban dari salah urus negeri ini. Jangan lagi mereka jadi korban yang dikorbankan lagi (victimizing victims). Komnas HAM harus berteriak lantang terhadap hak-hak dasar mereka yangbelum terpenuhi. (*)

*Terbit di Indo Pos 31 Januari 2007

~ by ariyanto on 2 February 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: