Menggugat Lembaga HAM

Oleh
Ariyanto

Ada yang menarik dalam seleksi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2007-2012. Dua orang waria, yaitu Nandy Iskandar, 52, alias Nancy dan Yulianus Rettoblaut, 45, yang akrab disapa Mami Yuli, ingin jadi anggota lembaga tersebut (Jawa Pos, 20/1). Ini jadi momen spesial karena yang melamar bukan dari kalangan akademisi atau aktivis HAM, melainkan wanita pria. Ada apa dengan gender ketiga dan Komnas HAM? Adakah relasi antara keduanya?
Ketua Panitia Seleksi Komnas HAM Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan, tak ada masalah bagi dua waria tersebut untuk mendaftar. Sesama warga negara sama saja. Mereka juga akan diseleksi. Kalau pun nanti tidak diterima, itu bukan karena mereka waria. Menurut saya, persoalannya bukan terletak pada hak setiap warga negara mau mendaftar di lembaga apa. Kalau masalah itu, jawabannya tentu sama semua: asal lolos seleksi. Kaum waria memberanikan diri melamar menjadi anggota Komnas HAM karena ada sesuatu yang tidak beres dengan kondisi HAM bangsa kita tercinta ini.

Mendadak Serba HAM

Wacana HAM tampaknya sudah sangat serius merasuki pikiran bangsa Indonesia. Buktinya kita memiliki lembaga negara yang mengurusi itu. Sebut saja Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Bahkan, nama kementerian kehakiman kini berubah menjadi Departemen Hukum dan HAM. Kita juga punya berbagai lembaga non negara yang secara sungguh-sungguh bekerja untuk memajukan HAM. Salah satunya berbagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di hampir semua provinsi.
Kita juga sudah membuat UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan meratifikasi berbagai hukum HAM internasional untuk dijadikan sebagai hukum sendiri. Berbagai diskusi, seminar, unjuk rasa memperjuangkan HAM juga marak di mana-mana. Pendek kata, wacana HAM sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, mengapa waria merasa perlu menjadi anggota Komnas HAM untuk memperjuangkan nasib mereka?
Demokrasi yang berkembang di Indonesia masih merupakan democracy of uniformity. Pemenuhan dan perlindungan HAM dilakukan berdasarkan kepentingan kelompok mayoritas saja. Hak-hak minoritas tetap dimarginalkan. Seharusnya, pemerintah lebih memprioritaskan pemenuhan dan perlindungan bagi kelompok minoritas ini. Hal itu harus dilakukan karena ’’perlindungan lebih’’ merupakan hak dasar kaum minoritas sebagaimana dijelaskan di Pasal 5 ayat 3 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak dasar yang pemenuhan dan perlindungannya masih bersifat parsial di Indonesia adalah hak atas pekerjaan di sektor formal.
Ini merupakan lingkaran setan (vicious circle) yang disebabkan pandangan masyarakat yang telah lama ada terhadap kelompok waria. Mereka tidak berkesempatan mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Mereka kemudian mempercayai bahwa dirinya hanya bisa menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Rentan terhadap HIV/AIDS. Banyak meninggal akibat penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh itu.
Dari semua waria yang mencari penghidupan informal di jalan sebagai PSK, banyak di antara mereka yang pernah mengenyam pendidikan formal sampai SMU. Bahkan, ada beberapa dari mereka yang telah mengenyam pendidikan S-1 dan S-2. Mereka tidak dengan potensi yang dimiliki masyarakat pada umumnya. Namun hal yang biasa terjadi ketika mereka melamar pekerjaan di suatu instansi, baik di sektor pemerintahan maupun swasta, orientasi seksual mereka sebagai waria selalu dipermasalahkan.
Selama ini kita menganggap bahwa pelanggaran HAM itu ya seperti kasus Poso, Timor-Timur, Trisakti, Semanggi I dan II, serta tragedi Tanjung Priok. Perlakuan diskriminatif terhadap waria tidak masuk hitungan. Andaikata masuk dan dikategorikan ke dalam pelanggaran HAM ringan, perhatian pemerintah soal ini kurang serius. Paradigmanya mungkin begini: menangani pelanggaran HAM berat saja tidak kelar-kelar, apalagi yang sepele seperti itu.
Jangan-jangan, pemerintah sengaja kurang bersemangat mengeluarkan kaum waria ini dari kubangan diskriminasi karena sadar akan berhadapan dengan umumnya masyarakat Indonesia yang menganut heteroseksual. Biasanya, masyarakat melakukan stigmatisasi negatif terhadap mereka dengan menggunakan justifikasi teks-teks suci keagamaan. Agama mana saja. Waria dianggap dianggap sampah masyarakat, menyebarkan penyakit menular, tidak normal, tidak alamiah, sumber datangnya malapetaka, dan penyandang cacat mental. Parahnya lagi, pemerintah turut melegitimasi hal itu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok marginal tersebut. Reformasi legal rupanya tidak banyak membantu.

Membangun Kesetaraan

Setiap orang dianggap setara sejauh punya kesempatan sama untuk merealisasikan diri, lepas dari kondisi sosio-ekonominya. Kesetaraan kesempatan mesti dibedakan antara yang bersifat meritokratis dan egalitaris. Kesetaraan kesempatan bersifat meritokratis saat distribusi sumber daya sekadar memantulkan kepiawaian dan kemahiran. Tapi, kesetaraan jenis ini mengandaikan posisi awal sama.
Padahal, stigma negatif dan diskriminasi terhadap waria telah mengaburkan kondisi ideal itu. Perlakuan yang diterima mereka baik di keluarga dan lingkungan tak bisa serta merta disejajarkan dengan anak ’’normal’’ yang mendapat kasih sayang penuh dari keluarga. Inilah yang membuat mereka mengalami defisit kemampuan. Defisit yang membuat kompetisi di dunia pasar kerja tidak seimbang. Waria yang dapat mengenyam pendidikan tinggi jauh-jauh lebih sedikit dibandingkan kaum normal.
Sebaliknya, kesetaraan kesempatan egalitaris justru berfokus pada posisi awal. Menuntut redistribusi guna menyamakan resources untuk mengatasi defisit kemampuan mereka yang marginal dan termarginalkan. Letak perbedaan antara kesetaraan kesempatan egalitaris dan meritokratis adalah pada redistribusi. Kesetaraan kesempatan egalitaris tidak membiarkan begitu saja si waria berkompetisi dengan posisi yang kurang menguntungkan. Contohnya, andaikan si waria membuka salon kecantikan atau menjadi penata rambut, dia kurang begitu kompetitif dengan kaum normal. Bukan bodoh, tapi dia kalah start dengan lainnya dalam belajar dan mendapatkan kemudahan akses.
Menurut hemat saya, kondisi sosio kultural masyarakat Indonesia belum mencerminkan kesetaraan kesempatan. Hak sosial dan politik serta ekonomi sosial dan budaya belum sepenuhnya dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Posisi-posisi publik belum bisa dimasuki kaum waria. Demokratisasi berarti pelepasan dari jerat-jerat stigma negatif dan diskriminasi. Untuk mewujudkan itu, penjaminan hak-hak legal saja tidak cukup. Pemerintah perlu melakukan konstruksi positif kepada masyarakat agar mau menerima kaum waria sepenuh hati. Fokusnya diarahkan kepada pembongkaran atas episteme heteronormativitas yang menganggap hanya heteroseksual yang normal, alami dan sehat. (*)

~ by ariyanto on 21 January 2007.

One Response to “Menggugat Lembaga HAM”

  1. salam ri, ada referensi all about hegemoni ga?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: