Homoseksual, Pemilu, dan Partai Islam

Oleh
Ariyanto

Di beberapa stasiun televisi, akhir-akhir ini seolah tiada canggung lagi menayangkan kehidupan kaum lesbi, homoseksual, dan waria. Fenomena kegairahan menayangkan hal-hal yang selama ini dianggap tabu itu, akibat adanya kebebasan pers. Namun, 24 partai politik (parpol) peserta pemilu, tidak ada satu parpol pun yang peduli terhadap nasib homoseksual, lesbian, dan waria (transeksual). Buktinya, di dalam setiap kampanyenya, para parpol itu tidak ada yang tertarik untuk mengangkat keberadaan kaum transeksual dan memberikan solusi atas termarginalisasinya komunitas mereka. Diskusi yang menghadirkan narasumber dari Ketua Gay Nusantara, DR Dede Oetomo, Ketua Jaringan Komunikasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suryama M. Sastra, dan salah seorang waria itu memang sangat menarik untuk diangkat.

Lalu, pertanyaannya adalah mengapa parpol tidak tertarik mengangkat tema itu, apakah ini terkait dengan kredibilitas parpol yang akan memudar jika ia mempunyai kepedulian terhadap kelompok transeksual. Atau, akan kehilangan pemilihnya, karena di masyarakat kita sebagian besar masih belum menerima kelompok transeksual ini. Bisa juga paprol masih menganggap jumlah kelompok transeksual ini masih kecil, sehingga tidak terlalu membawa keuntungan besar bagi parpol untuk mendulang suara. Atau, barangkali parpol memang tidak menghendaki keberadaan mereka di negeri yang berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan norma.
Memang, sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganggap kaum transeksual ini termasuk orang yang memiliki perilaku seks menyimpang. Karena orientasi seksual yang berbeda itu, kemudian masyarakat menganggapnya sebagai orang-orang abnormal dan sakit jiwa. Apalagi, di masyarakat yang sangat religius, keberadaan mereka dianggap sebuah patologi sosial yang harus diperangi. Bila perlu, sesuai dengan ajaran agama, mereka harus dihujani dengan batu (rajam), seperti yang terjadi pada zaman Nabi Luth, karena masyarakatnya lebih senang melakukan hubungan seksual sesama jenis.
Atas realitas itu, parpol tampaknya tidak ingin mengambil risiko. Ia tidak ingin perolehan suaranya anjlok lantaran menyatakan dukungan atau kepeduliannya terhadap kaum transeksual. Logikanya, jika masyarakat masih menolak keberadaannya, mana mungkin masyarakat simpatik terhadap parpol yang memperjuangkan aspirasi kaum transeksual. Lagipula, kelompok transeksual itu jumlahnya masih dianggap sangat kecil, sehingga jika parpol mampu merebut hati kelompok yang dianggap menyimpang secara seksual itu, kontribusi suaranya ke partai kecil juga. Jelas, secara pragmatis tidak terlalu menguntungkan. Bahkan, justru ada kecenderungan, hendak menjadikan keberadaan mereka yang semakin banyak itu sebagai ’’dagangan politik’’, dagangan dalam arti bukan untuk diperjuangkannya sehingga mendapat perlakuan yang sama sebagai warga negara, melainkan ingin mengajaknya ’’bertobat’’. Isu seperti itu, saya kira cukup membawa keuntungan bagi parpol, terutama parpol yang berasaskan Islam, mengingat masyarakat kita yang sangat agamis dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral.
Konstruksi sosial yang memarginalisasikan kelompok transeksual itu sangatlah berbahaya. Jika hal tersebut tidak segera mendapat perhatian dan solusi dari pemerintah, sangat dimungkinkan bisa memicu terjadinya revolusi sosial. Setidaknya, analisis ini muncul diindikasi oleh tulisan-tulisan, baik itu opini maupun pengakuan, di media internal yang mereka miliki, buku-buku tentang seksual yang ditulis oleh kelompok gay, maupun melalui karya-karya seninya.
Saya pernah melihat sebuah pameran lukisan, diskusi, dan pemutaran film bertema homoseksual, termasuk di dalamnya lesbian dan waria, di enam tempat di Jakarta, beberapa waktu yang lalu. Di dalam lukisannya itu, terlihat sangat jelas bahwa mereka telah melakukan perlawanan dan pemberontakan terhadap sistem yang telah mendiskriminasikannya selama bertahun-tahun. Di dalam lukisan itu, digambarkan ada seorang gay dengan mata dan mulut ditutup, kaki dan tangannya diikat, kemaluannya disiram air, sementara di belakang mereka ada seseorang yang bersembunyi sembari mengancam dengan senjata tajam. Sedangkan di bagian dada kiri, terdapat bekas jahitan yang menganga lebar. Tampaknya, mereka ingin menunjukkan bahwa realitas sosial, budaya, agama, dan politik selama ini, telah mendiskriminasikan, menyakitinya, dan telah menganggapnya sebagai patologi sosial yang harus diberantas. Kebebasan menyuarakan aspirasinya telah dibelenggu oleh kekuasaan. Tak heran jika ada seorang tokoh gay di Indonesia menulis sebuah buku berjudul Menyuarakan Orang Bisu.
Tekanan yang diterima selama berpuluh-puluh tahun, telah memaksanya untuk memberanikan diri menyuarakan aspirasinya. Tidak hanya melalui jalur kesenian dan kebudayaan, tapi juga politik. Seperti yang dilakukan oleh seorang tokoh gay Indonesia, DR Dede Oetomo. Dia mencoba memperjuangkan aspirasi kelompoknya dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPD Jawa Timur. Bagi saya, apa yang dia lakukan adalah usaha luar biasa, meskipun tingkat efektivitasnya untuk mempengaruhi konstelasi sosial politik yang telah mendiskriminasikan kelompoknya sangat kecil. Di sini, juga tampak sekali, bahwa kelompok itu masih taku-takut berani untuk tampil di pentas politik. Takut, karena khawatir dikecam dan dianiaya oleh masyarakat dan berani karena perlakuan diskriminatif yang diterimanya sudah tak tertahankan lagi.
Namun, saya khawatir, jika usaha kelompok itu tidak berhasil, pada suatu saat bisa meletus sebuah revolusi sosial. Ketika kelompok transeksual yang terus didominasi oleh kelompok ’’normal’’ ini jumlahnya semakin besar dan hanya dijadikan sebagai warga negara kelas dua, mereka pasti melakukan sebuah pemberontakan. Sekadar informasi, jumlah kelompok transeksual di Indonesia sekarang ini semakin bertambah. Kini, jumlahnya telah mencapai lima juta orang, ini berdasarkan statemen yang dikemukakan oleh Dede Oetomo.
Tentunya, proses transformasi sosial melalui jalan revolusi–seperti yang dikemukakan Karl Marx–sangat tidak diinginkan. Sebab, selain biayanya mahal, korban yang ditimbulkan juga sangat besar. Menurut saya, proses transformasi sosial itu–meminjam istilahnya Jürgen Habermas–bisa ditempuh dengan jalan komunikasi rasional yang mencerahkan.
Dalam hal ini, komunikasi rasional itu harus dilokomotifi negara. Sesuai amanat UUD 1945, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain berkomunikasi dengan kelompok transeksual, pemerintah juga harus melakukan komunikasi kepada rakyat. Jika komunikasi kepada transeksual diharapkan dapat mewadahi dan mewujudkan aspirasinya, komunikasi dengan rakyat diharapkan bisa membawa pencerahan terhadap pola pikir masyarakat yang memandang sebelah mata kelompok tersebut.
Teknisnya, pemerintah bisa menggandeng kelompok agamawan, seniman, akademisi, serta tokoh masyarakat, untuk menyadarkan masyarakat bahwa keberadaan transeksual tersebut merupakan realitas sosial yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Lagi pula, mereka itu sebenarnya tidak ada yang bercita-cita ingin menjadi gay, lesbi, atau waria. Aspek biologis-lah yang telah membuat mereka seperti itu. Tidak terkait dengan masalah moral, norma, dan juga agama. Mammoto Goultom, seorang gay, dalam sebuah disertasinya, telah menulis bahwa seseorang yang suka dengan sesama jenis bukan suatu kelainan seksual, melainkan naluri dan biologisnya sejak kecil memang menghendaki seperti itu.
Solusi berikutnya adalah dengan cara melakukan judicial review terhadap UU perkawinan. Selama ini, UU No 14 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang seagama. Sehingga, seseorang yang memiliki orientasi seksual berbeda, tanpa menyebut mereka memiliki kelainan seksual, tidak bisa melangsungkan perkawinan dengan sesama jenis, begitu pun dengan orang yang berbeda agama.
UU perkawinan seperti ini, menurut saya adalah UU yang telah tercerabut dari realitas sosial masyarakatnya dan harus segera direvisi. Padahal, banyak sekali manfaatnya jika UU tersebut direvisi. Pertama, dapat menurunkan tingkat penyebaran HIV/AIDS karena kelompok ini sangat berpotensi menyebarkan virus HIV/AIDS. Dengan membolehkan perkawinan sesama jenis, diharapkan dengan kesetiaan terhadap pasangannya masing-masing, dapat mencegah penularan virus yang belum diketemukan obatnya itu. Andaikata, keduanya telah tertular HIV/AIDS, setidaknya itu hanya terjadi pada dirinya sendiri, tidak menyebarkan ke orang lain. Kedua, dapat meredam ledakan jumlah penduduk. Perkawinan yang sejenis, tidak bisa menghasilkan generasi atau keturunan, dengan begitu ledakan penduduk bisa ditekan.
Ketiga, karena tidak mempunyai keturunan, untuk menghilangkan kesepian itu, sangat dimungkinkan mereka akan mengangkat anak asuh. Jika seperti itu, banyaknya kasus anak telantar yang tidak bisa sekolah, menjadi anak-anak jalanan yang kerap melakukan tindak kejahatan, bisa ditanggulangi. Keempat, mengurangi angka perceraian. Selama ini, konstruksi masyarakat kita yang memaksa seseorang menikah antara laki-laki dan perempuan, membuat para kelompok transeksual itu menyembunyikan identitasnya. Akibatnya, ketika dia tidak kuasa melawan konstruksi sosial tersebut, dia pun akhirnya terpaksa menikah dengan orang yang tidak sesuai dengan orientasi seksualnya (maksudnya sejenis). Akhirnya, dalam perjalanan perkawinannya, setelah diketahui salah satunya memiliki ’’kelainan seksual’’, salah seorang di antaranya meminta cerai.
Kelima, tidak ’’membelanjakan uang’’ ke luar negeri. Selama ini, para transeksual itu banyak yang diam-diam menikah ke luar negeri. Alasannya, UU perkawinan di dalam negeri tidak mengizinkan mereka menikah sesama jenis. Nah, jika perkawinan sejenis itu dibolehkan, tentu uang mereka tidak akan dibelanjakan ke luar negeri. Keenam, dapat meredam terjadinya revolusi sosial.
Sudah saatnya, parpol peserta pemilu melaksanakan program-program riil yang bisa langsung dirasakan masyarakat secara luas, dan bukan hanya dirasakan oleh kelompok atau kelasnya, serta mampu menyelesaikan segala persoalan riil yang terjadi di masyarakat. Dalam sebuah sistem demokrasi, sudah tidak tepat lagi jika ada hegemoni ataupun dominasi suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Sekali lagi, negara tidak bisa lagi melakukan represi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang secara sosial, politik, dan budaya berbeda sama sekali. Negara harus mampu mewadahi segala perbedaan itu demi berkembangnya iklim demokratis di negeri ini.

~ by ariyanto on 21 January 2007.

One Response to “Homoseksual, Pemilu, dan Partai Islam”

  1. Penanggulangan HIV AIDS di Indonesia memerlukan sebuah penangganan yang integral, komprehensip dan berkesinambungan. Permasalahan ini cukup kompleks karena epidemi HIV AIDS sudah tidak lagi hanya pada kelompok berisiko tinggi seperti WPS, Pelanggan WPS, Waria, Gay, dan IDU’s tetapi sudah menyebar pada komunitas masyarakat umum seperti ibu rumah tangga sebagai pasangan pelanggan, anak-anak, masyarakat yang terpapar karena pekerjaan mereka dengan tidak melakukan universal precaution. Partai-partai Islam di Indonesia seharusnya juga lebih perhatian terhadap permasalahan ini dengan adanya Perda Penanggulangan HIV AIDS. Pembubaran lokalisasi yang dilakukan tanpa sebuah kajian yang komprehensif hanya akan menambah permasalahan sosial baru. Jangan tersandung oelh permasalahan kontroversi dalam upaya penanggulangan hiv aids. kita harus menyelamatkan masyarakat dari epidemi virus ini karena sebagian besar dari mereka adalah umat islam dan remaja kita……..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: