Rekonsiliasi atau Kritik-Ideologi

Oleh
Ariyanto

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang judicial review pasal 60 huruf g UU Pemilu Nomor 12 Tahun 2003, (24/2), serta ikrar perdamaian anak bangsa, (5/3), dianggap dua tonggak untuk menuju rekonsiliasi nasional (Kompas, 8 Maret 2004). Benarkah begitu? Atau, itu tidak dijadikan momen membangun kekuatan ideologis sebagai balas dendam politik?

Memang, putusan MK yang telah menghapus larangan terhadap eks anggota PKI untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD tentu saja menimbulkan pro dan kontra. Dan, itu adalah hal yang sangat wajar terjadi di sebuah negara demokrasi. Jika melihat dari ikrar perdamaian anak bangsa pasca putusan MK itu, kemungkinan untuk terwujudnya rekonsiliasi nasional memang sangat besar.
Apalagi, pada ikrar perdamaian itu disampaikan oleh para anak- bangsa yang terkait erat peristiwa sejarah pahit di negeri ini. Ada yang dari keluarga Tentara Nasional Indonesia (TNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), dan komunitas Tionghoa. Namun, tentu saja tidaklah mudah menghapus rasa sakit hati yang telah dirasakan puluhan tahun. Diasingkan di Pulau Buru yang ganas, kebanyakan tanpa melalui proses pengadilan alias mati perdata. Nasib anak-anak keturunan PKI yang terus diejek, didiskriminasikan di sekolah-sekolah, sulit mendapat pekerjaan, bahkan seringkali mendapatkan perlakuan kasar dan pemerasan. Memprihatinkannya lagi, itu terus terjadi hingga ke cucu dan cicitnya. Perlakuan diskriminatif juga dialami keturunan Tionghoa. Begitu pun dengan nasib DI/TII dan keluarganya. Pemimpinnya, Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo dieksekusi, pengikutnya dibunuh, dipenjarakan dan ada yang diasingkan.
Tapi, sungguh suatu kemuliaan hati dan keagungan jiwa, jika di antara komponen anak bangsa itu saling memaafkan dan selanjutnya menganggap semua peristiwa kelam itu sebagai bagian dari sejarah bangsa yang harus diterima dengan kebesaran hati.

Rekonsiliasi Ideologi
Apa yang diputuskan oleh MK sudahlah tepat, mengingat mereka adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban sama. Dalam bidang politik, berarti mereka pun seharusnya mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, baik sebagai presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Kita memang semuanya berharap, ikrar bersama yang telah dilakukan para anak bangsa itu murni dan muncul dari nurani serta political will demi memajukan bangsa Indonesia ini secara bersama-sama. Ikrar bersama yang telah dilakukan itu bisa jadi mengarah kepada rekonsiliasi nasional. Namun, rekonsiliasi dalam pengertian antarpersonal para anak bangsa, bukan rekonsiliasi ideologi. Tidaklah mungkin PKI dan DI/TII itu menanggalkan ideologi komunisme dan Islamnya yang telah diperjuangkan dan dibelanya mati-matian, bahkan sampai rela dipenjara dan dihukum mati. Masalah yang satu ini memang tidaklah mudah untuk disatukan, karena antara ideologi Pancasila, Komunisme, dan Islam itu berbeda.

Kritik-Ideologi
Ideologi bagi Karl Marx adalah delusi atau ’’kesadaran palsu’’ (false consciousness), yaitu kesadaran yang mengacu pada nilai-nilai moral tinggi. Namun secara fungsional, hanya melanggengkan atau melegitimasikan dominasi. Atau, kalau menurut Geuss, secara genetis berasal dari kepentingan-kepentingan penguasaan tertentu.
Pancasila sebagai ideologis dituntut untuk memperkuat fungsinya, dengan harapan terungkapnya sistem ’’ekonomi Pancasila’’, ’’politik Pancasila’’, serta hal yang lain. Dengan begitu, Pancasila sebagai ideologis mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa seperti pengangguran, penggusuran, kemiskinan, modernisasi, serta persoalan bangsa yang lain. Jika tidak mampu mengatasi hal itu, Pancasila akan mengalami krisis dan kekosongan ideologis. Jika hal itu terjadi, eksistensi ideologi Negara Republik Indonesia itu akan terancam. Para kelompok komunis, Islam, maupun Tionghoa akan melakukan kritik-ideologinya dan bersiap menjadikan ideologi kelompok yang bersangkutan sebagai ideologi alternatif. Kemungkinan ke arah itu cukup besar, jika Pancasila tidak melakukan koreksi ideologi. Atau, kita perlu mencoba ideologi alternatif lain. Bisa juga, kita membangun bangsa dan negara tanpa sebuah ideologi, mengingat ideologi tak ubahnya seperti khayalan belaka yang tidak mempunyai arti praktis atau hanyalah sebuah impian yang tidak akan menemui realitasnya. (*)

~ by ariyanto on 20 January 2007.

3 Responses to “Rekonsiliasi atau Kritik-Ideologi”

  1. good article.. but,can u help me? i wanna know bot the impact of indonesia position to its ideology..do u know bot it?

  2. maaf mas,saya ingin bertanya arti dari “kritik ideologi” itu sendiri apa ya??

  3. apakah memang pantas pancasila itu disebut sebagai sebuah ideologi??? mengingat dari pendiri pancasila sampai hari ini pun tidak ada seorangpun yg pernah menjadi tauladan pancasila sejati. mengingat juga bahwa sebuah ideologi (seperti sosialisme, kapitalisme, dan Islam) mempunyai pemikiran tentang kehidupan yang lengkap dan mempunyai metode penerapan yg jelas dan praktis utk menerapkan pemikiran tsb. sementara pancasila apakah mempunyai hal ini???
    faktanya tidak mempunyai. awal kemerdekaan ke sosialis, sekarang ke kapitalis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: