Menyatukan China-Taiwan

Oleh
Ariyanto

Taiwan tampaknya masih menjadi ancaman serius bagi kedaulatan China, integritas teritorial, perdamaian, serta stabilitas di sepanjang Selat Taiwan dan kawasan Asia Pasifik. Buktinya, alih-alih untuk menghadapi ancaman keamanan regional, China meningkatkan kekuatan militer. Dalam dokumen kebijakan pertahanan yang dirilis Jumat (29/12) disebutkan, China akan memodernisasi angkatan perangnya, terutama angkatan laut dan angkatan udara, serta meningkatkan kemampuan persenjataan. Alasannya, ada kemungkinan Taiwan menyatakan kemerdekaan.
*****
UU Antipemisahan
Bukan pertamakali ini saja sikap ketakutan itu ditunjukkan China. Pada 14 Maret 2005, parlemen China (Kongres Rakyat Nasional) mengesahkan UU Antipemisahan Taiwan. UU ini menekankan usaha reunifikasi. Jika reunifikasi gagal, maka China mempunyai legitimasi menggunakan kekuatan militer alias menginvasi Taiwan.
Di tengah derasnya arus keinginan memisahkan diri dari China, tentu saja UU ini bisa dianggap aral rintangan paling besar. Tak pelak UU ini pun ditentang pemerintahan Taiwan karena UU tersebut dianggap sama dengan invasi militer dan tidak demokratis. Demonstrasi menentang UU ini pun marak di Taiwan. Pertanyaannya adalah apakah salah jika China mengeluarkan UU Antipemisahan Taiwan jika ada salah satu yang ingin memisahkan diri?
Negara mana pun pasti akan berjuang sekuat tenaga agar tidak terjadi separatisme. Abraham Lincoln–yang konon memimpin negara paling demokratis (baca: Amerika)–saja turut berperang pada 1861 untuk mencegah negara bagian selatan memisahkan diri dari negara serikat. Karena itu, saat Lincoln berkunjung ke China pada 1999, PM Zhu Rongji mengatakan bahwa Lincoln dapat dijadikan contoh bagi rakyat China. Sebab, dia menggunakan kekuatan militer untuk mencegah suatu negara bagian memisahkan diri. Tampaknya, ini pula yang mengilhami Presiden China Hu Jintau. Dia pernah mengatakan, harus menempatkan tugas mempertahankan kedaulatan nasional, integritas wilayah, dan kepentingan nasional di atas segalanya. Untuk tujuan tersebut, China telah mempersiapkan militernya dan mengarahkan ratusan roket ke Taiwan.
Inilah tujuan kekuasaan yang seringkali diungkapkan Niccolo Machiavelli. Yaitu, untuk mempertahankan negara, demi kelanjutan negara, demi keselamatan negara, demi keamanan, dan demi kesejahteraan. Menurut Machiavelli, ada dua cara berjuang untuk membangun kekuasaan yang kuat: melalui hukum atau kekerasan. Cara pertama, merupakan cara yang wajar bagi manusia, dan yang kedua adalah cara bagi binatang. Tetapi karena cara pertama kerapkali terbukti tidak memadai, orang lalu menggunakan cara kedua. Dengan demikian, seorang penguasa harus tahu bagaimana menggunakan dengan baik cara-cara binatang dan manusia (Sang Penguasa-XVIII: 71). Apakah cara-cara kekerasan dan revolusioner ini efektif?
Cara-cara kekerasan atau perang bukan pilihan tepat, bahkan justru mengobarkan semangat untuk memerdekakan diri. Penyerangan ini semakin mengukuhkan bahwa China memang negara diktator dan otoriter. Betapa tidak, China yang memiliki kekuatan 2.270.000 tentara, dilengkapi peralatan militer canggih harus berhadapan dengan tentara Taiwan yang jumlah tentaranya hanya 350.000. Perlengkapan perangnya juga tak sebanding, termasuk anggaran militernya. China anggarannya sebesar USD 36 miliar, sedangkan Taiwan sekitar USD 7,6 miliar. Jadi, apalagi kalau tak ingin menunjukkan kedigdayaan terhadap Taiwan.
Tokoh Teori Kritis Theodor Wiesengrund Adorno dan Max Horkheimer dengan tegas menolak segala aktivitas revolusioner ini. Mereka yakin, setiap revolusi atau usaha yang menggunakan kekerasan hanya akan mengembalikan kepada keadaan semula dan menghasilkan perbudakan yang lebih mengerikan. Sebab, peperangan tak hanya membutuhkan kecanggihan peralatan tempur dan ketahanan logistik, namun juga meminta banyak korban. Perubahan dengan cara-cara revolusioner seperti yang dilakukan kelompok Marxis hanya menyisakan kepedihan. UU Antipemisahan tidak akan efektif.
Rasa-rasanya reunifikasi damai tak akan terwujud jika China telah melegalkan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyerang Taiwan, meski PM China Wen Jiabao berulang-ulang menegaskan UU Antipemisahan ini bukan UU perang. Lalu, apakah proses reunifikasi ini tak perlu dengan membuat UU atau mengerahkan kekuatan senjata?
UU tetap diperlukan. Namun, isinya jangan justru menyulut kebencian. Mestinya UU yang dibuat itu lebih mengedepankan kompromi-kompromi kepada Taiwan. Di antaranya, perlu ditawarkan otonomi penuh atas Taiwan dan harus memuat formula satu negara dua sistem seperti kebijakan dasar Beijing mengenai reunifikasi damai dengan prinsip satu negara dua sistem. Bukan otonomi setengah hati seperti yang diberikan Beijing kepada Hong Kong atau Macau di mana Beijing tetap mengendalikan pemerintahan di sana. Pengunduran diri Kepala Pemerintahan Hong Tung Che-hwa adalah indikasi kuat betapa kontrol Beijing sangat ketat.
Keinginan Taiwan barangkali tak dimaksudkan merdeka secara de facto dan de jure, melainkan dalam arti diberikan otonomi penuh. Merdeka dari segala bentuk–meminjam istilahnya Antonio Gramsci–hegemoni (suatu kegiatan politik yang berusaha meraih ketaatan spontan dari rakyatnya tanpa melalui perlawanan). Jika ingin merdeka secara formal, hal itu bisa dilakukannya sejak setelah terjadi perang saudara pada 1949. Tapi buktinya Taiwan tak melakukan itu alias tetap menjadi bagian dari Republik Rakyat China (RRC).
Di dalam buku The Origin of Totalitarianism (1951) Hannah Arendth menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Bukan mengembangkan ideologi totalitarianisme. Ideologi ini bukan saja mengakibatkan masyarakat rela untuk menukar kebebasannya dengan ekspansi imperialisme yang menghasilkan koloni dan berkuasanya golongan borjuis dalam pemerintahan yang dengan leluasa menjalankan kepentingan-kepentingannya. Tapi juga penghancuran prinsip-prinsip kebebasan warganegara yang menjadi dasar politik demokrasi. Negara totaliter yang mengontrol dan menguasai kehidupan masyarakat secara penuh justru hanya melahirkan resistensi atau perlawanan dari rakyatnya.
Perlakuan pemerintah China yang semena-mena terhadap rakyat Tibet dan membantai ratusan mahasiswa yang berdemonstrasi di Lapangan Tiananmen merupakan salah satu contoh betapa pemerintah China sangatlah diktator dan otoriter. Masih banyak catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang telah dilakukan China ini. Sekali lagi, barangkali inilah yang memicu dan memacu Taiwan memberanikan diri akan menyatakan kemerdekaan secara formal. Untuk menjegal keinginan tersebut, China buru-buru membuat UU Antipemisahan Taiwan. Salah satu pasalnya, melegalkan penggunaan langkah nondamai dan langkah lainnya yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan serta integritas wilayah China.

Taiwan Bagian dari Beijing?
Secara politis rasanya sangat sulit mengatakan bahwa Taiwan itu bagian dari wilayah China. Sejak perang saudara pada 1949, Taiwan telah membentuk pemerintahan sendiri. Apa yang dikemukakan kalangan Partai Demokrat Progresif (DPP) pimpinan Presiden Taiwan Chen Shui-bian bahwa Taiwan dan China bukanlah satu China ada benar juga. Mereka dua negara berbeda. Punya presiden sendiri, bendera sendiri, dan sistem pemerintahan sendiri.
Mestinya UU apa pun yang ditetapkan China tidak berpengaruh terhadap Taiwan. Kasus Taiwan berbeda dengan kasus Moro National Liberation Front (MNLF) yang ingin memisahkan diri dari Filipina, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau kelompok Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia, dan Pattani di Thailand Selatan. Dengan perkataan lain, Taiwan tetap mempunyai kedaulatan, pemerintah, negara, dan demokrasi.
Dari sini jelas bahwa pemerintah China tidak bisa mengatakan bahwa UU Antipemisahan itu dibuat demi mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya. Apalagi sampai alih-alih ingin mempertahankan wilayahnya, cara-cara kekerasan harus dilakukan. Ini bukan saja tidak efektif, tapi juga melanggar HAM.
Menurut saya, menyelesaikan soal Taiwan ini lebih efektif jika China tidak membuat UU Antipemisahan. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Pertama, memperbaiki dan membenahi catatan pelanggaran HAM China. Kedua, mengubah sistem pemerintahan yang diktator dan otoriter. Ketiga, membuka ruang dialog dengan Taiwan. Tema dialog ini bisa mengangkat kesamaan-kesamaan yang ada, bukannya perbedaan. Di antaranya soal kekerabatan dan kesejahteraan. Bukankah istri Chiang Kai-shek (pendiri Taiwan) adalah adik istri dr Sun Yat-sen (Bapak China modern). Dua kakak beradik ini hanyalah salah satu yang menikah dengan pembuat sejarah China pada abad 20. Selain itu, banyak sekali penduduk China yang berimigrasi ke Taiwan.
Keempat, bisa dengan konsep analogi permainan seperti yang dikemukakan Paul Ricoeur. Analogi permainan ini dapat mencairkan ketegangan dan jauh dari kesan formal. Bisa melalui pentas teater bersama, pertandingan sepakbola persahabatan, atau acara nonformal lainnya. Konsep ini terkesan sepele, namun siapa tahu ini dapat mengembalikan keharmonisan. Kelima, melalui referendum. Rakyat Taiwan disuruh memilih apakah memerdekakan diri, tetap bergabung dengan China, atau mungkin satu negara dengan dua sistem. Keenam, tidak pernah lelah untuk terus mengadakan perundingan damai.
Untuk mencapai tujuan bersama dibutuhkan kesabaran, kearifan dan hubungan saling menguntungkan yang lebih intensif antara kedua pihak. Sebelum dialog, perundingan, atau referendum, China bisa membangun ekonomi Taiwan terlebih dahulu yang kemudian diikuti kerja sama proyek-proyek pembangunan bersama. Setelah itu, baru menyelesaikan masalah perbedaan pro kemerdekaan dan satu China. Jangan sampai perbedaan mengarah ke konflik bersenjata karena pada dasarnya China dan Taiwan adalah satu, tidak seharusnya bertikai.

~ by ariyanto on 19 January 2007.

3 Responses to “Menyatukan China-Taiwan”

  1. saya student dari UMS berminat ke negara china bersama dengan classmate yg major dari kerja sosial. so boleh kah saya dapatkan maklumat tentang masyarakat muslim di macau dari saudara.saya betul2 perlukan maklumat ini.

  2. Di dunia ini pada dasarnya hanya ada satu negara China, dan kekuatan militer itu penting jika diperlukan. Bapak harus mengenal lebih jauh dulu tentang sejarah China, setelah itu baru kemukakan pendapat, karena cara pemikiran Bapak yang seperti itu tidak bisa dipergunakan.

  3. Dalam beberapa hal.. mungkin kekerasan dan ketegasan perlu dipergunakan. pada umumnya sebagian besar orang hanya melihat tindakan kekerasan secara subyektif. bagaimana mungkin negara bisa melakukan kompromi dengan para demonstran yang bisa menganvcam stabilitas negara..? China memiliki lebih dari 1 milliar jiwa penduduk. Pemerintah hanya berusaha agar stabilitas negara bisa terjaga, sehingga para provokator tidak bisa mengambil kesempatan dalam setiap aksi-aksi yang terjadi dalam masyarakat. dengan junlah penduduk sebanyak 200juta jiwa saja kita sudah kesulitan dalam menjaga stabilitas negara. apalagi negara china dengan jumlah penduduk lebih dari 1 miliar jiwa. demikian juga uu hukuman mati, agar para pelaku pelanggaran hukum bisa mendapat efek jera.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: