Ideologi ’’Pembangunanisme’’

Oleh
Ariyanto

Jargon pembangunan seolah begitu ’’sakral’’. Atas nama ideologi ’’pembangunanisme’’, pemerintah menjadi ’’sahih’’ untuk merampas hak-hak asasi manusia. Dengan bahasa eufemismenya, para penguasa seringkali menggunakan jargon-jargon seperti jer basuki mawa bea (untuk memperoleh suatu kemajuan diperlukan sebuah pengorbanan) untuk mengelabui rakyat. Rakyat menjadi tak sadar bahwa segala apa yang dilakukan pemerintah itu telah merampas hak asasi.
Tentu belum kering ingatan kita atas berbagai peristiwa yang menghajar rasa keadilan dan kemanusiaan seperti kasus Kedung Ombo, Nipah, Jenggawah, dan penggusuran di Jakarta setahun terakhir ini. Kaum miskin terpaksa berteduh di kantor Komnas HAM dan sekaligus curhat meminta perlindungan. Pertanyaannya adalah apakah untuk mencapai kesejahteraan harus ada yang dijadikan ’’tumbal?’’ Begitupula dengan laju modernisasi dan industrialisasi yang begitu pesat sekarang ini, telah mengakibatkan disparitas sosial-ekonomi.
Apakah pembangunan akan selalu membawa destabilisasi, dan apakah hal ini sebuah ketakterhindaran (inevitability) historis bahwa pembangunan selalu mengorbankan kebebasan manusia? Dengan peristiwa tersebut, menjadi menarik pula untuk mengetengahkan pertanyaan, kalau begitu apakah sebenarnya pembangunan itu. Apakah pembangunan itu dinilai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, banyak dibangun gedung-gedung bertingkat sementara lagi-lagi rakyat kecil menjadi korban?
Menurut Amartya Sen, peraih obel ekonomi dari India, pembangunan itu sesuatu yang menyejahterakan dan menyenangkan manusia. Bukan menindas, merampas hak asasi manusia, menumpahkan darah, serta menari-nari di atas penderitaan orang lain. Di dalam bukunya Development as Freedom (1999: 3) Sen mengatakan:
’’Development as a process of expanding the real freedoms that people enjoy. Focusing on human freedoms contrast with narrower views of development, such as identifying development with the growth of gross national product,or with the rise in personal incomes, or with industrialization, or with technological edvance, or with social modernization’’.
Jadi, pembangunan seharusnya merupakan proses yang memfasilitasi manusia mengembangkan hidup sesuai pilihan. Asumsi pemikirannya, bila manusia mampu mengoptimalkan potensi, maka akan bisa maksimal pula kontribusinya untuk kesejahteraan bersama.
Kmakmuran sebuah bangsa dicapai berbasiskan kekuatan rakyat yang berdaya dan menghidupinya. Menurut Sen, penyebab dari langgengnya kemiskinan, ketidakberdayaan, maupun keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Keterbatasan akses mengakibatkan manusia tak ada pilihan untuk mengembangkan hidup. Manusia hanya menjalankan apa yang terpaksa dapat dilakukan, bukan apa yang seharusnya bisa dilakukan.
Dengan demikian, potensi manusia mengembangkan hidup menjadi terhambat dan kontribusinya pada kesejahteraan bersama menjadi lebih kecil. Aksesibilitas yang dimaksud Sen adalah terfasilitasinya kebebasan politik, kesempatan ekonomi, kesempatan sosial (pendidikan, kesehatan, dan lain-lain), transparansi, serta adanya jaring pengaman sosial. Temuan lapangan di Indonesia, tak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan Sen.
Lesson learned yang diperoleh dari Yayasan Pemulihan Keberdayaan Ma-syarakat (konsorsium 27 jaringan dan ornop besar yang membantu masyarakat keluar dari krisis) menyimpulkan, kemiskinan disebabkan ketiadaan akses yang dapat menunjang pemenuhan kehidupan manusiawi. Pada dimensi ekonomi, akibat distribusi akses sumber daya ekonomi yang tak merata menyebabkan rakyat miskin tak dapat mengembangkan usaha produktifnya.
Pada dimensi politik, akibat rakyat miskin sangat sulit mengakses dan terlibat berbagai kebijakan publik, maka kebijakan tersebut tak menguntungkan mereka. (Budiantoro, ’’Manusia, Kebebasan, dan Pembangunan’’, Sinar Harapan, 29 April 2003).
Untuk memecahkan hal tersebut, diperlukan aspek emansipatoris. Yaitu aspek pembebasan masyarakat dari struktur-struktur yang menghambat, sehingga memungkinkan masyarakat memperkembangkan kemampuan atas dasar kekuatan sendiri (self reliance). Kalau begitu, terfasilitasilah kemanusiaan yang penuh dan sanggup mengungkapkan diri (humanitas expleta et eloquens). Pembangunan, dengan demikian berarti merangsang suatu masyarakat sehingga gerak majunya menjadi otonom, berakar dari dinamik sendiri dan dapat bergerak atas kekuatan sendiri.
Tidak ada model pembangunan yang berlaku universal. Dalam jangka panjang, suatu pembangunan tak akan berhasil dan bertahan, jika pembangunan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang dianut masyarakat. Selama Orde Baru, secara sadar maupun tak sadar, telah terjadi ’’kesalahan’’ besar yang dibuat bersama-sama. Dari tahun ke tahun, lembaran buku GBHN dan Pelita yang dicanangkan pemerintah makin tebal. Masyarakat profesi, para pakar maupun berbagai organisasi masyarakat, berlomba-lomba merumuskan berbagai persoalan, lalu diserahkan pada pemerintah.
Masyarakat telah ’’menyerahkan’’ kemandirian yang dimiliki, sehingga pemerintah semakin memiliki kekuatan, legitimasi, dan kedaulatan untuk melakukan berbagai hal (bahkan menjadi leviathan). Tragisnya, masyarakat merasa lega karena tak mengerjakan apa-apa karena semuanya telah diserahkan pada pemerintah. Meski sebenarnya telah ’’melumpuhkan’’ diri sendiri.
Pemerintah yang makin percaya diri, lalu merumuskan berbagai program dan proyek untuk dikerjakan. Feasibility studies (baca: penelitian pesanan) lalu dikerjakan para ’’intelektual tukang’’ maupun konsultan asing, untuk mengkreasi dan menjustifikasi urgensi adanya berbagai proyek. Lalu, utang pun digelontorkan. Berbagai proyek tiba-tiba bertebaran. Masyarakat pun melalui desas-desus akhirnya mengetahui dan mahfum, siapa di balik proyek. Tentu, tak jauh dari lingkaran kekuasaan.
Sebagai sebuah proyek, tentu punya batas waktu. Dalam waktu singkat, berbagai proyek yang ada terbengkalai. Rakyat yang tak dilibatkan dalam proses, meski proyek tersebut ’’ditujukan’’ untuk mereka. Namun, akibat tak ada rasa memiliki, rakyat pun tak peduli. Begitulah secara umum kondisi rakyat Indonesia menjadi lemah, terlemahkan, dan dilemahkan. Keberdayaan rakyat (civil society), lalu tertinggal.

~ by ariyanto on 19 January 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: