Dewan Perkelahian Rakyat

Oleh
Ariyanto

Tawuran di jalanan tampaknya kini sudah bukan zamannya. Perkelahian masal itu sekarang beralih ke parlemen. Sehari setelah Rapat Paripurna DPR RI rusuh, giliran rapat parlemen di Somalia yang ricuh. Rapat Parlemen yang membahas misi penjagaan misi penjagaan perdamaian di negara itu di sebuah hotel di Nairobi, Kenya, ini berubah menjadi aksi perkelahian yang sengit.
Tak sekadar saling tunjuk dan dorong seperti di Rapat Paripurna DPR yang membahas kenaikan BBM, tapi sudah seperti tawuran jalanan. Sejumlah anggota parlemen saling menyerang rivalnya menggunakan buku, gelas, meja, pentungan, kursi, dan tongkat. Itu terjadi setelah anggota parlemen yang menentang partisipasi ketiga negara (Ethiopia, Djibouti, Kenya) yang akan bertugas mengamankan pemerintahan transisi Somalia, terlihat akan memenangkan pemungutan suara. Nah, ironisnya, mereka berdalih bahwa tawuran yang sempat membuat bocor kepala itu bagian dari demokrasi.

Apa benar atas nama demokrasi tindakan anarkis ala preman ini dibenarkan?
Ada yang mengatakan bahwa demokrasi itu sangat menjunjung perbedaan. Karena itu, demokrasi bukan seperti jam yang bisa diputar ke belakang, tetapi berjalan maju terus meski seringkali kebablasan. Hal ini bisa dimaknai bahwa kericuhan saat sidang bisa dikatakan lumrah, termasuk saling adu jotos dan melempar kursi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, suatu saat nanti, hal lumrah pula jika di antara anggota parlemen saling membunuh dan menumpahkan darah.
Kericuhan ini memang bukan pertamakali di dunia. Pada 20 Maret 2005, di Ukraina terjadi perkelahian. Perkelahian yang melibatkan kelompok oposisi dan kelompok propemerintah ini meributkan soal amandemen konstitusi. Di parlemen Korea Selatan dan Taiwan lebih seru lagi. Di dua negara ini, saling pukul di antara anggota parlemen juga dianggap lumrah. Tidak terkecuali di negara yang mengaku paling demokratis (baca: Amerika Serikat). Umpatan sarkasme yang sebenarnya tak layak bagi seorang wakil rakyat terhormat juga terlontar.
*****
Tentu kita masih ingat bagaimana respons sejumlah negara atas upaya AS yang memaksa menerapkan demokrasi ala dia,. Sejumlah negara itu, sebut saja Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Hu Jintau, mengatakan punya model demokrasi sendiri. Setiap negara tampaknya mempunyai pengertian demokrasi masing-masing. Demokrasi ala China berbeda dengan Rusia, AS atau Islam. Barangkali, membubarkan aksi mahasiswa prodemokrasi yang berunjuk rasa di Lapangan Tiananmen China dengan cara ’’tank’’ itu dianggap demokratis. Mungkin, perlakuan Pemerintah Rusia terhadap warga Chechnya dengan semena-mena itu justru demokratis. Begitu pula invasi AS ke Iraq hingga terguling dan bahkan dieksekusinya rezim Saddam Hussein itu. Ini bisa juga dianggap bagian dari cara demokrasi. Lain lagi demokrasi ala Islam. Agama tauhid ini sangat menghargai perbedaan karena perbedaan dianggap rahmat (al-ikhtilafu ummati rahmatun) dan mengedepankan prinsip musyawarah (wa syawirhum fi al-amri). Namun, perbedaan dan prinsip musyawarah ini tetap mengacu kepada Alquran dan Sunnah.
Melihat ebrbagai ’’model demokrasi’’ tersebut, bisa dikatakan bahwa sebenarnya ada relativisme kebenaran demokrasi. Masing-masing tidak bisa mengklaim bahwa pengertian demokrasinya yang paling benar, lainnya salah. Pemaksaan bahwa model demokrasi kelompok atau negara tertentu yang palign benar itu sama saja dengan tidak demokratis. Sebab, itu sama saja tidak menghargai perbedaan pendapat. ’’Teks’’ demokrasi memang sangat kaya. Jika meminjam hermeneutikanya Paul Ricoeur, makna teks sangat luas, sehingga teks tidak bisa direduksi dengan satu makna saja. Dengan demikian, kebenaran itu tidak tunggal, melainkan jamak. Namun terlepas dari keragaman pengertian demokrasi, jangan sampai atas nama demokrasi seseorang melakukan kekerasan terhadap lainnya.
Apa yang terjadi di dalam rapat parlemen itu bukanlah cara untuk menerapkan demokrasi. Cara-cara demokrasi itu dilakukan dengan dialog damai-konstruktif, bukan anarkis-destruktif. Kalau menurut saya, terserah orang mengartikan demokrasi seperti apa–karena ini sangat dipengaruhi perbedaan ideologi, politik, sosial, dan budaya–asal jangan meniadakan nilai-nilai agama dan humanisme.

*Dimuat di Indo Pos, 20 Maret 2005

~ by ariyanto on 19 January 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: