Pornografi dan Relativisme Kebenaran

Oleh
Ariyanto

Ada yang menarik dalam sharing pendapat di DPR beberapa waktu lalu. Pansus Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP) (mengundang dua kubu untuk dimintai pendapatnya seputar pornografi dan pornoaksi. Kubu pertama adalah Rhoma Irama dan Elvi Sukaesi dkk (mewakili pedangdut yang dianggap antipornoaksi di panggung atau tayangan televisi), sedangkan kubu kedua diwakili Inul Daratista dan Annisa Bahar dkk (dianggap dalam menyanyi sering memperlihatkan goyang atau gerakan erotis dan sarat pornoaksi). Tentu saja, forum ini menjadi arena saling tuding dan menyalahkan. Pihak pedangdut yang satu menuduh pedangdut lainnya telah memperlihatkan goyangan erotis, sementara yang dituduh mengatakan itu tidak termasuk bagian dari erotisme.

*****

Wacana Kebenaran

Dari kasus ini terlihat bahwa masing-masing orang mempunyai pendapat tentang apa itu pornografi dan pornoaksi. Pendapat ini dipengaruhi oleh wacana (discourse) yang digunakan. Ada yang mendasarkan penilaiannya pada wacana kebenaran agama, moral, adat ketimuran, dan ada pula yang dari aspek seni.
Mereka yang mengecam goyang ngebor Inul Daratista atau goyang patah-patah Annisa Bahar, umumnya mengacu pada nilai-nilai agama maupun moral. Ada pun mereka yang menganggap tindakan semacam itu bukan pornoaksi, biasanya melihatnya dari sudut pandang seni. Bahkan, ada pula yang melihat goyangan semacam itu bagian dari olahraga yang tidak bisa dilakukan orang kebanyakan.
Apakah orang mendasarkan pandangannya pada agama dan moral itu salah? Tentu saja tidak. Itu hak mereka mempunyai pandangan semacam itu. Namun mereka juga berkewajiban menghormati orang-orang yang mempunyai pandangan berbeda. Tidak bisa memaksakan diri dengan menganggap bahwa pendapatnya saja yang paling benar.
Kalau begitu, mana di antara sejumlah pandangan itu yang paling benar? Jawabannya adalah berlaku relativisme kebenaran. Namun, bukan berarti kebenaran itu tidak ada. Kebenaran itu tetap ada, tapi menurut kriterianya sendiri-sendiri. Tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak, yang ada hanyalah kebenaran nisbi. Sebab, kebenaran itu terkait dengan dua hal. Pertama, sistem-sistem kuasa (systems of power) yang menghasilkan dan mempertahankan kebenaran (produce and sustain of truth). Kedua, efek-efek kuasa (effects of power) yang dipengaruhinya dan yang meluaskan kebenaran (induce and extend of truth). Inilah ’’rezim’’ kebenaran (A regime of truth) (Foucault, 1980: 133).
Agama dan moral sendiri juga berlaku hukum relativisme ini. Jika orang mendasarkan pendapatnya pada agama dan moral, agama dan moral yang mana. Sebab, agama dan moral sebagai sebuah teks mempunyai interpretasi yang beragam (polyinterpretable). Karena interpretasinya beragam, maka kebenarannya pun beraneka macam. Tidak ada kebenaran singular, tapi yang ada kebenaran plural.
Bisakah ini dicarikan titik temunya? Tentu saja sangat bisa. Namun, mencarikan titik temu dari pandangan yang berbeda itu berarti tidak menghargai perbedaan itu sendiri. Dan, itu sama saja dengan mencederai demokrasi. Mestinya, perbedaan pandangan itu dibiarkan tetap berkembang di masyarakat–sepanjang tidak anarkis dan mengakibatkan disintegrasi bangsa–tidak perlu dibuat apalagi dipaksa mengikuti satu pandangan dari kelompok tertentu, sekalipun kelompok mayoritas. Bukankah perbedaan pandangan itu membawa rahmat? (al-ikhtilaf al-ummati rahmatun). Tentu saja, yang dimaksud di sini adalah perbedaan yang dibingkai oleh semangat toleransi dan mengembangkan budaya perdamaian.

Batasannya Individu Masing-Masing

Dengan demikian, perlukah membuat kriteria dan batasan yang jelas sebelum membuat UU APP? Pertanyaan ini sulit dijawab. Sebab, pengkriteriaan dan pembatasan itu tidak akan pernah bisa dilakukan. Andaikan dapat dirumuskan, kriteria dan batasan itu pasti mengikuti salah satu pandangan saja, tidak bisa mewakili seluruh pandangan. Standardisasi yang diwujudkan dalam bentuk UU itu hanya akan melahirkan sikap otoritarianisme terhadap kelompok-kelompok yang berbeda pandangan, akan menjadi tirani mayoritas. Ini merupakan–meminjam istilahnya Gayatri Spivak–kekerasan epistemis (epistemic violence). Ini sangat berbahaya bagi jalannya pemerintahan demokrasi.
Mestinya, biarkan saja orang mempunyai kriteria dan batasan pornografi dan pornoaksi sendiri-sendiri. Kalangan agamawan, batasannya tentu sangat jelas, yaitu sebagaimana yang ditentukan di dalam teks-teks suci keagamaan mereka. Perempuan dalam Islam, misalnya, diwajibkan menutup tubuh mereka, kecuali muka dan telapak tangan (QS Al-Ahzab: 59). Sebagai umat yang taat tentu harus menjalankan ketentuan tersebut. Konsekuensinya, seorang muslimah tidak menampakkan aurat mereka di depan umum, apalagi berbuat sesuatu ang bisa membangkitkan sahwat. Itulah batasan yang harus dipegang erat-erat, meski soal jilbab ini masih ada perbedaan pandangan apakah itu termasuk syariat atau itu hanyalah refleksi partikular lokal masyarakat Arab yang saat itu sangat patriarkis.
Begitu pula yang mendasarkan diri pada moral. Bagi mereka yang beragama, silakan mencari hiburan lain, tidak usah melihat goyangan-goyangan yang menurut sebagian orang dapat mengundang syahwat itu.
Kalau saja para penganut beragama dan moralis yang boleh jadi jumlahnya mayoritas di Indonesia ini memegang teguh prinsipnya masing-masih, toh tidak ada lagi orang yang menonton goyangan-goyangan ’’seronok’’ itu dan pornografi dan pornoaksi itu akan mati dengan sendirinya. Yang melakukan pornografi dan pornoaksi juga tidak akan ada, karena yang melakukan juga orang beragama dan moralis.
Sekali lagi, mencari batasan pornografi dan pornoaksi itu sangat sulit. Termasuk usaha polisi untuk mengambil sikap bahwa untuk menentukan apakah sesuatu itu telah melanggar perasaan kesopanan atau tidak, ditentukan oleh saksi ahli dari pakar pidana, pakar kriminal, pakar agama dan pakar sosiologi. Sebab, hal itu masih bisa dipertanyakan lagi. Pakar pidana yang mana, ideologinya seperti apa, dan wacana yang melingkupi dia seperti apa. Hal itu juga berlaku bagi pakar kriminal, agama dan pakar sosiologi.
Nilai-nilai tertinggi atau kebenaran itu berasal dari episteme, yaitu keseluruhan pola berpikir dengan sistem wacana yang digunakan. Jadi, kebenaran itu terjalin secara intrinsik dalam relasi antara wacana yang digunakan manusia untuk mengungkapkan kebenaran itu, sistem kekuasaan yang berlaku, dan kedudukan subjek-subjek yang terlibat. Ketiga hal ini merupakan kenyataan yang menyejarah bersama kebenaran yang direngkuhnya. Jadi, tentukan batasan pornografi dan pornoaksinya sendiri-sendiri.

*Ariyanto, alumnus Progam
Pascasarjana Ilmu Filsafat UI

~ by ariyanto on 19 December 2006.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: