Obat Mujarab, tapi Bisa Kambuh Lagi

Oleh
Ariyanto

Kali pertama mendengar kabar hari ini hingga akhir Desember polisi mulai mengampanyekan pengendara roda dua harus lewat lajur kiri dan menyalakan lampu saat siang, saya langsung teringat Surabaya, tempat kelahiran saya. Wah, Polda Metropolitan Jakarta Raya, tampaknya, ingin meniru kesuksesan penerapan aturan di Kota Pahlawan itu. Saya sangat setuju walaupun agak ragu.
Tertibnya sebagian besar arek Suroboyo di dalam berkendara pun langsung terbayang. Meski tak ada polisi, mereka terlihat tertib melintas di lajur kiri. Suasana itu bisa dijumpai di sejumlah jalan protokol seperti di Jln Ahmad Yani, Raya Darmo, Basuki Rahmat, Tunjungan, Gubernur Suryo, dan Pahlawan. Begitu pula angkutan umum, tetap setia di lajur kanan. Sangat teratur dan terasa nyaman sekali. Bisakah itu diterapkan di Jakarta?
Terkadang rasa pesimistis itu langsung menyergap ketika menyaksikan kondisi riil perilaku berkendara roda dua di Jakarta. Mana ada pengendara motor senekat di sini. Mereka bukan saja suka berjalan zig-zag atau suka menerobos lampu merah. Jalur busway saja yang jelas-jelas dilarang masih diterabas. Bahkan, pedestrian dan jembatan penyeberangan orang juga dijadikan jalur alternatif keluar dari kemacetan. Pemandangan sehari-hari itu salah satunya bisa dijumpai di pedestrian percontohan, di daerah Kebon Sirih, Jakarta Pusat, atau jembatan penyeberangan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Belum lagi soal pertumbuhan motor yang sangat pesat. Wajar saja, dengan DP Rp 500 ribu, kita bisa membawa sepeda motor baru. Bahkan, ada pula yang tidak pakai DP.
Namun, kita harus tetap optimistis. Buktinya Surabaya bisa, masak ibu kota tidak sih? Ya, justru di sinilah persoalannya. Kondisi jalan dan kepadatan penduduk di dua kota tersebut berbeda. Surabaya paling sekitar 3 juta penduduk, sedangkan Jakarta kalau siang bisa 13 juta jiwa. Di kota terbesar kedua itu juga tidak ada tukang ojek seperti di Jakarta. Tapi, itu hanya masalah kesadaran hukum dan kedisiplinan. Jika pengendara motor yang tidak melintas di lajur kiri dan tidak menyalakan lampu saat siang mulai Januari 2007 akan ditilang, polisi harus membudayakan berdisiplin kepada masyarakat. Bisa melalui pengawasan secara terus-menerus atau kampanye safety riding. Seluruh komponen masyarakat juga harus dilibatkan. Saya pikir, media massa di sini juga sangat efektif menjadi agen perubahan. Tak bisa dimungkiri, kesuksesan program tersebut di Surabaya karena media terbesar dan berpengaruh di kota industri, dagang, maritim, dan pendidikan itu turut ambil bagian dalam pembudayaan disiplin tersebut.
Itu harus didukung sepenuhnya. Sebab, jumlah orang yang mati sia-sia di jalanan sudah sangat mengkhawatirkan. Hingga Oktober tahun ini, sudah 1.048 orang tewas dalam 4.026 peristiwa kecelakaan. Sebesar 81,6 persen atau 3.236 kasus melibatkan sepeda motor. Di Jakarta, ada sekitar 2 juta motor dengan angka pertumbuhan setiap bulan sekitar 40 ribu unit. Dengan perkataan lain, kalau tidak dari sekarang aturan itu diterapkan, angka kematian akan semakin tinggi. Pertanyaannya adalah apakah mungkin jalan yang ada di Jakarta sekarang dipergunakan untuk jalur khusus motor? Selain terbatasnya jalan, bukankah sebagian badan jalan di sejumlah wilayah sudah diperuntukkan khusus busway?
Membuat jalur khusus motor seperti busway jelas tidak mungkin. Selain menambah keruwetan, kapasitas jalan yang ada juga tidak memadai. Banyak cabang lagi. Maka, solusinya adalah memperluas lajur motor dengan melebarkan jalan supaya dapat mengakomodasi para pengendara roda dua yang jumlahnya membeludak itu. Tapi, itu akan efektif dengan pengandaian jumlah kendaraan bermotor di Jakarta tetap. Kalau terus bertambah sementara kapasitas jalan itu-itu saja, tetap tidak menyelesaikan persoalan. Jadi di sini memang perlu ada pembatasan kendaraan. Bukan orang dilarang membeli motor, tapi segera menyelesaikan derasnya arus urbanisasi ke Jakarta dari tahun ke tahun. Lho kok, hubungannya apa dengan perpindahan penduduk dari desa ke kota itu?
Jakarta sudah sangat overload. Tidak bisa ditambah orang lagi, bahkan orang yang sudah ada harus dikurangi. Namun, pemerintah tak bisa melarang orang datang ke ibu kota. Tapi, pemerintah bisa memeratakan kue pembangunan ke daerah-daerah dengan menciptakan lapangan pekerjaan, akses pendidikan, dan lain-lain sehingga orang tidak perlu lagi mengadu nasib di kota yang katanya lebih kejam dari ibu tiri. Buat apa ada menteri khusus yang mengurusi daerah-daerah tertinggal jika tidak bisa ’’mengkloning’’ ibu kota ke daerah-daerah lain? Ini masalah mendasar.
Kalau urbanisasi tidak segera diatasi, problem perkotaan seperti kemacetan, tingginya kecelakaan, juga kriminalitas, tidak pernah dapat diselesaikan. Urbanisasi inilah sebenarnya akar semua persoalan itu. Orang yang sakit panas karena radang tenggorokan, maka yang harus disembuhkan terlebih dahulu adalah radangnya. Radang tenggorokan sembuh, panas otomatis sembuh. Tapi, jika kita hanya memberikan obat panas tanpa mengobati radangnya, panas tidak akan hilang. Andaikata toh obat yang diberikan sangat mujarab, panas akan kembali kambuh setelah itu. (*)

*Terbit di Indo Pos, (4 Desember 2006)

~ by ariyanto on 3 December 2006.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: