Menuju Negara (Islam) Multikultural

Oleh Ariyanto*

Belakangan ini banyak bermunculan peraturan yang bersumber dari teks suci keagamaan (baca: ”kebijakan syariah/hukum Islam”). Umumnya, peraturan itu lebih menitikberatkan kepada perempuan sebagai objek hukum daripada subjek hukum. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebut ada 16 produk kebijakan yang membatasi ruang gerak, cara berpakaian dan perilaku perempuan dalam rangka kesusilaan dan moralitas.
Belakangan ini banyak bermunculan peraturan yang bersumber dari teks suci keagamaan (baca: ”kebijakan syariah/hukum Islam”). Umumnya, peraturan itu lebih menitikberatkan kepada perempuan sebagai objek hukum daripada subjek hukum. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebut ada 16 produk kebijakan yang membatasi ruang gerak, cara berpakaian dan perilaku perempuan dalam rangka kesusilaan dan moralitas. Beberapa yang bisa disebut adalah Perda No 8/2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang, Provinsi Banten; Perda No 6/2000 tentang Kesusilaan di Kabupaten Garut, Jawa Barat; Perda No 4/2003 tentang Busana Muslim di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mewajibkan para PNS mengenakan busana muslim, kalau tidak mereka akan mengalami diskriminasi dalam hal kepegawaian; dan Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang sekarang digodok di DPR.

Sedangkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), kebijakan tentang pemberlakuan syariah sudah diberlakukan lebih dulu, tepatnya mulai dijalankan sejak 2005. Salah satunya misalnya, Wilayatul Hisbah melakukan razia terhadap perempuan berpakaian ketat di Lambaro, Kecamatan Inginjaya dan Simpang Ketapang.

Meningkatnya Kualitas Ketakwaan?

Pasca tumbangnya rezim Orde Baru, Islam politik memang bisa dikatakan mulai bangkit lagi setelah mengalami perlakuan represif. Makin ke mari, tuntutan syariatisasi itu semakin kencang digulirkan. Bisa jadi, era reformasi maupun era kabinet Indonesia bersatu ini dijadikan momentum melanjutkan kembali angan-angan yang pernah gagal dulu, yaitu angan-angan untuk mendirikan negara Islam atau memberlakukan hukum Islam. Hanya saja, metodenya sedikit berbeda. Jika dulu ada yang nonkooperatif, sekarang syariatisasi hendak dilakukan secara perlahan-lahan. Caranya dengan ”menyusupkan” kader-kader syariah itu ke dalam posisi-posisi strategis pemerintahan, sehingga mereka mempunyai kekuasaan untuk membuat ”kebijakan syariah”.

Menariknya, ”kebijakan syariah” itu tampaknya sekarang ”laku di pasaran”. Itu bisa terlihat dari cukup besarnya dukungan umat Islam terhadap kebijakan tersebut, antara lain dukungan terhadap Perda Syariat dan RUU Antipornografi dan Pornoaksi. Mengapa hal-hal yang berbau syariah itu bisa diterima, padahal sebelumnya isu-isu syariah kurang diminati? Apakah ini terkait dengan meningkatnya ketakwaan?

Saya melihat, munculnya tren syariah ini lebih dipicu kepada ketidakberdayaan sistem yang ada untuk mengatasi segala persoalan hidup yang menghimpit bangsa Indonesia saat ini. Krisis multidimensi, makin banyaknya pengangguran diikuti dengan kenaikan harga barang kebutuhan pokok, hingga berbagai bencana yang bertubi-tubi menghantam bangsa Indonesia. Di tengah alienasi ekonomi, sosial dan politik itulah rakyat Indonesia kemudian lari ke Tuhan, mendekati agama. Hal ini pun didukung dengan derasnya wacana keagamaan yang disebar oleh media elektronik melalui sinetron-sinetron religi-mistik. Barangkali, berawal dari situ, Islam yang diyakini sebagai way of life diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan tersebut dan juga diyakini dapat menghentikan segala malapetaka.

Negara (Islam) Multikultural

Selama ini, sebagian besar umat Islam Indonesia mempunyai pandangan bahwa hukum Islam itu seperti pezina dirajam, pencuri dipotong tangannya, pembunuh harus dihukum bunuh (qishash), dan wanita wajib berjilbab. Dengan demikian, jika menghendaki negara Islam, maka hukum Islam seperti inilah yang harus diterapkan. Benarkah begitu?

Sebenarnya, kita tidak harus persis meniru apa yang terjadi di Arab Saudi karena sosio kultural di Negeri Kaya Minyak itu sangat berbeda dengan Indonesia. Itu hanyalah contoh. Substansinya bukan terletak dari model-model hukuman, tapi orang yang melakukan kejahatan harus dihukum seberat-beratnya agar tidak mengulangi lagi.

Boleh-boleh saja menginginkan negara Islam (bukan dalam konteks mendirikan negara baru atau separatisme). Asal negara Islamnya disesuaikan dengan konteks keindonesiaan yang multikultural. Ada tawaran konsep negara Islam yang cocok dengan kondisi sosio kultural bangsa Indonesia yang plural ini, yaitu memisahkan antara dosa vertikal (dosa terhadap Tuhan) atau syariah individual dan dosa horisontal (dosa kepada sesama manusia) atau syariah publik.

Untuk dosa vertikal seperti tidak memakai jilbab, meninggalkan salat, berzina, serta tidak berpuasa atau singkatnya tidak menjalankan syariah secara individual, biar Tuhan saja yang menghukumnya. Karena itu termasuk hablun minallah (hubungan dengan Tuhan). Ada pun dosa horisontal seperti membunuh, mencuri, korupsi, dan tindakan kejahatan lainnya, manusia bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghukumnya. Bagi saya, kedua hal (syariah individual dan
publik) itu sama-sama hukum Tuhan. Hanya saja yang menghukum berbeda.

Tidak bisa pemerintah Indonesia memerangi orang yang tidak salat dan berpuasa, menilang orang yang tidak berjilbab, berkemben, berkoteka, menangkapi orang-orang yang berzina, atau memberikan fatwa hukuman mati kepada orang yang mempunyai aqidah berbeda dengan kebanyakan orang. Biarkan saja mereka sendiri yang mempertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Yang harus diperjuangkan umat Islam (juga umat lainnya, termasuk yang tidak beragama sekalipun) mestinya bukan menyangkut dosa vertikal, melainkan memerangi dosa horisontal seperti korupsi, illegal logging, illegal fishing, pembajakan, eksploitasi seksual, terorisme, serta perdagangan anak dan wanita (trafficking). Umat Islam harus punya solusi konkret mengenai hal ini. Bukan berarti umat Islam yang mengabaikan salat, puasa, dan jilbab itu tidak diurusi. Itu semua tetap diurusi dalam kaitannya saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran (tawashau bilhaqqi wa tawashau bisshabr), tidak perlu dilakukan secara paksa apalagi melalui ”tangan besi” negara.

Karena itu, bagi saya, dengan kita mempunyai UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU Perlindungan terhadap anak dan perempuan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor), UU Antiterorisme, Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), UU Pers, UU Kewarganegaraan, narkoba dan lain-lain, berarti Indonesia sudah menjadi negara Islam. Sebab, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip umum universal yang dalam tradisi pengkajian Islam klasik disebut sebagai maqoshid al-syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam. Prinsip-prinsip itu adalah menjaga kebebasan beragama (hifdz al-din), menjaga jiwa (hifdz al-nafs), menjaga harta (hifdz al-mal), menjaga keturunan (hifdz al-nasl), dan menjaga akal (hifdz al-‘aql). Jika kelima prinsip itu terpenuhi, menurut saya, maka Indonesia sudah menjadi negara Islam ala Indonesia. Tanpa harus menyatakan secara formal bahwa dasar negaranya adalah Alquran dan Sunnah.

Bagi saya, membangun negara berdasarkan ajaran agama tertentu hingga mengurusi dosa-dosa vertikal atau syariah individual–baik membangun Negara Islam Nusantara atau khilafah Islamiyah maupun Negara Kristen Raya–di tengah masyarakat yang makin multikultural seperti Indonesia, hanya akan mengulang kembali angan-angan yang gagal. Andaikata toh bisa terwujud, hal itu hanya akan membuat terkoyaknya ke-bhinneka tunggal ika-an kita. Mudah-mudahan bukan itu yang diinginkan.[]

*Tulisan ini pernah dimuat di website Jaringan Islam Liberal dan Jawa Pos pada 19/06/2006

~ by ariyanto on 1 December 2006.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: