Detasemen ’’86’’ Antitekor

Oleh ARIYANTO

Sehari setelah Masyarakat Pers Indonesia bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jumat (21/7), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan International Federation of Journalist (IFJ) menggelar kampanye nasional Tolak Suap, Bangun Indonesia Bersih di Hotel Atlet Century. Fenomena ini sangat menarik bukan saja karena media turut berpartisipasi aktif di dalam memerangi budaya ’’86’’ (amplop/suap) guna membangun Indonesia bersih dari KKN, tapi juga lantaran genderang perang terhadap suap itu ditabuh di tengah kesejahteraan wartawan yang sangat minim. Mungkinkah budaya ’’86’’ itu dihapuskan sementara wartawan sendiri bergulat dengan urusan sekadar mempertahankan agar asap dapur tetap mengepul? Dapatkah tercipta Indonesia yang bersih dari KKN jika wartawan sendiri main mata dengan narasumber agar memberitakan atau tidak memberikan sesuatu sesuai keinginan dan kepentingan sang narasumber?

Tradisi ’’86’’

Di kalangan wartawan, istilah ’’86’’ sangat akrab di indera dengar mereka. Tidak hanya akrab, istilah itu seolah-olah menjadi lagu wajib sehari-hari. Setiap hendak dan selesai liputan, bukan pertanyaan angle berita menarik apa yang akan dibuat, tapi dapat ’’86’’ tidak? Kalau dapatnya besar, mereka semangat meliput meski nilai beritanya kurang. Sebaliknya, jika ’’86’’-nya kecil, apalagi tidak dapat sama sekali, mereka ogah berangkat meski nilai beritanya cukup bagus dan sesuai karakter media yang bersangkutan. Tapi tidak semua wartawan mempunyai karakter semacam itu, terutama mereka yang memiliki idealisme dan profesionalisme, meski gajinya belum layak. Tradisi ’’86’’ ini semakin subur akhir-akhir ini karena si narasumber, event organizer, atau instansi pemerintah mempunyai bujet khusus buat wartawan. Bentuknya tidak harus berupa uang, melainkan bisa suvenir, mengajak rekreasi bersama sembari meliput suatu acara di luar kota, lomba penulisan produk tertentu, dan cara-cara lain yang lebih smart, elegan dan tidak vulgar. Ini sebenarnya bisa dikatakan ’’86’’ dalam bentuk lain.
Pertanyaannya adalah apakah menerima ’’86’’ itu haram?
Bagi yang idealis tentu sangat diharamkan karena dianggap dapat merusak independensi dan profesionalisme. Apa pun bentuk ’’86’ itu, baik berupa uang, pemberian benda berharga, akomodasi liputan dari narasumber, sampai soal perjamuan istimewa dari narasumber. Ada pula yang beranggapan ’’86’’ itu sah-sah saja sepanjang dirinya tetap kritis dan berimbang (cover both sides) di dalam memberitakan, sebagaimana diamantkan dalamUU Pers dan Kode etik jurnalistik. Namun praktik di lapangan, mereka terpaksa menerima ’’86’’ itu karena kesejahteraannya masih sangat kurang.
Argumentasi mereka cukup beralasan. Berdasarkan survei AJI Jakarta hingga Juli 2006, gaji wartawan Jakarta setelah diangkat menjadi karyawan tetap saja masih banyak yang masih di bawah Rp 2 juta dan bahkan di bawah Rp 1,5 juta. Masih jauh dari yang disyaratkan AJI mengenai gaji layak minimal Rp 3,1 juta. Kurang layaknya gaji ini tidak saja terjadi di media cetak, tapi juga media elektronik yang sudah punya nama. Gaji karyawan tetap yang sudah mengabdi minimal dua tahun saja masih kurang layak, bagaimana dengan karyawan kontrak yang belum mendapatkan tunjangan ini dan itu serta asuransi kesehatan?
Bertolak dari situ, barangkali wajar jika kemudian mereka memilih bergabung menjadi anggota ’’Detasemen 86 Antitekor’’. Sebab, mana mau para wartawan bekerja secara sukarela, apalagi harus tekor (merugi) karena uangnya habis dipakai ongkos liputan dan pulsanya terkuras dipakai koordinasi dengan narasumber, servis motor, biaya parkir dan lain-lain, sementara perusahaan tidak mengganti ongkos liputan. Jadi, di sini memang perlu dirumuskan kembali apa definisi dan batasan ’’86’’ agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Dalam berbagai kode etik jurnalistik memang telah disebutkan secara jelas larangan menerima ’’86’’. Salah satunya dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 yang berbunyi: Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Namun kode etik ini masih belum jelas imbalan dan pemberian apa saja yang bisa dikategorikan sebagai ’’86’’ itu. Menurut hemat saya, definisi paling jelas dan musuh yang harus diperangi adalah suap dengan ikatan janji untuk memberitakan atau tidak memberitakan sesuatu sesuai permintaan pihak penyuap berupa uang atau barang berharga lainnya. Kalau sekadar ditraktir makan narasumber, akomodasi dari narasumber untuk liputan ke luar kota atau ke luar negeri dengan biaya transportasi yang mahal, penginapan di bintang lima, menu yang istimewa, dan tiket nonton gratis masih bisa ditoleransi sepanjang tidak memengaruhi independensi wartawan. Tapi dari survei AJI membuktikan bahwa 68 persen responden mengaku bahwa ’’86’’ dari narasumber dapat memengaruhi peliputan wartawan.

Mekanisme Kontrol

Perusahaan media yang bijaksana tidak sekadar melarang wartawan menerima atau meminta apa pun dari narasumber, tapi juga harus meningkatkan kesejahteraan. Sungguh hipokrit jika perusahaan mencantumkan tulisan Wartawan X selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari narasumber sementara standar gajinya masih di bawah upah minimum regional (UMR) layaknya seorang buruh yang bekerja di manufaktur. Akan tetapi, gaji layak saja tidaklah cukup, melainkan harus ada mekanisme kontrol yang sangat ketat dari redaktur, redaktur pelaksana, dan pemimpin redaksi. Tujuannya agar tidak terjadi pemberitaan yang tidak berimbang atau ’’iklan terselubung’’ yang beritanya perusahaan, instansi, pejabat A, atau partai X itu-itu saja.
Daripada wartawan hanya memberitakan berita ekonomi yang isinya iklan terselubung dengan menyajikan produk-produk tertentu atau berita politik yang tidak ubahnya seperti seorang tim sukses, lebih baik perusahaan media mengampanyekan gerakan anti-’’86’’. Dengan cara ini, mereka yang biasanya memberikan ’’86’’ tidak akan melakukan lagi karena sang wartawan tidak tergiur, sehingga akhirnya mereka mau tidak mau harus memasang iklan untuk mengampanyekan calon pemimpin dari partainya, atau mempromosikan produknya. Pendapatan iklan perusahaan media akan bertambah, dan itu bisa dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan para wartawannya. Jadi paradigmanya jangan dibalik, perusahaan tidak usah meningkatkan kesejahteraan wartawan toh mereka di lapangan sudah dapat ’’86’’. Ini tidak saja mengurangi pendapatan perusahaan karena perolehan iklannya tidak besar karena masuk ke kantong wartawan yang jumlahnya barangkali hanya ratusan ribu rupiah, tapi juga akan mengurangi kualitas pemberitaan.
Selain mekanisme kontrol dan kampanye anti-’’86’’, perusahaan media juga harus mendesak agar pos anggaran bagi wartawan dihapuskan dan segera melakukan MoU dengan instansi pemerintah pusat dan daerah. Perusahaan media sebaiknya mengganti ongkos liputan, baik dalam maupun luar negeri, dan bahkan mengganti biaya yang dikeluarkan si wartawan jika dia mentraktir nara sumbernya. Apa yang dilakukan Tempo Group barangkali bisa dijadikan contoh menarik. Bagi Tempo Group, ada semacam kebanggaan jika mereka bisa mentraktir para pengusaha kelas wahid negeri ini. Ini dilakukan semata-mata demi menjaga independensi itu.
Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana redaktur atau jajaran redaksi lebih tinggi yang main mata dengan narasumber? Atau, ideologi medianya sendiri yang memang ’’menyediakan’’ bagi terbukanya ’’86’’? Dalam kasus ini memang agak susah. Tapi pada intinya, mekanisme kontrol sejati ada di tangan pembaca dan pemirsa. Jika pemberitaannya bias dan tidak berimbang, maka media itu akan ditinggalkan pembacanya yang kian tercerahkan, dan bahkan bisa-bisa justru malah akan mendemonya.
Kita perlu angkat topi kepada perusahaan media yang telah memberikan gaji kepada wartawannya. Dengan gaji layak, wartawan akan lebih fokus mencari berita, bukan mencari ’’86’’, kritis, independen, dan profesional. Dengan kualitas berita yang bagus, masyarakat akan puas, perusahaan pun senang karena ratingnya naik, oplahnya meningkat dan pendapatan iklan otomatis bertambah. Yang penting dari itu semua, wartawan dapat mengungkap dan memberantas KKN sehingga bangsa Indonesia yang bersih dapat terwujud, bukan menjadi bagian dari problem itu sendiri.

~ by ariyanto on 1 December 2006.

3 Responses to “Detasemen ’’86’’ Antitekor”

  1. Sorry mas, saya sudah bulat tak mau gabung ke Detasemen Antitekor itu….

  2. gimana mau suara lantang,tuntut gaji, salah-salah kita yang di PHK perusahaan. Padahal saya paling setuju jika standar gaji kita menjadi layak.

  3. Detasemen Antitekor, ada ajah nih mas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: